Bupati Bima, Drs H Syafrudin HM Nur MPd menghimbau kepada tenaga honorer K2, agar tidak mempercayai calo.
Bupati Bima, Drs H Syafrudin HM Nur MPd menghimbau kepada tenaga honorer K2, agar tidak mempercayai calo. Apalagi harus membayar mahal karena diiming-imingi lulus menjadi PNS.
Himbauan ini disampaikan orang nomor satu di kabupaten Bima ini, karena tidak menutut kemungkinan banyak calo yang berkeliaran. Menawarkan jasa untuk diloloskan menjadi PNS, tentu harus dibayar hingga puluhan juta. “Saya minta, jangan mempercayai isu-isu yang tidak benar,” ujarnya saat memberikan pembinaan pada honorer K2 di Aula SMKN 2 Kota Bima, Senin (9/6) lalu.
Informasi yang harus dipercaya kata dia, hanya informasi yang bersumber dari pemerintah Kabupaten Bima melalui BKD. Karena dalam persoalan ini, sering berkembang isu-isu yang dapat membuat gaduh masyarakat. "Selama itu bukan informas
H Syafrudin mengambil contoh, misalnya informasi ada penambahan formasi ditengah jalan, yaitu setelah verifikasi vaktual. Sejauh ini kata dia, belum ada kepastian dari pemerintah pusat terkait hal itu.
Diakui memang, forum kepala daerah se Indonesia telah menyurati pemerintah pusat, agar tenaga honorer K2 yang telah mengikuti tes diperhatikan nasibnya. Seperti diselenggarakan tes ulang, atau pengangkatan secara bertahap. "Tapi permintaan itu, belum ada balasan dari pemerintah pusat. Sehingga belum ada kepastian," tandasnya.
Hal yang sama juga disampaikan Kepala BKD Kabupaten Bima, M Antonius S. STP mengatakan, pemerintah daerah tidak memiliki hak untuk mengintervensi kelulusan K2, karena itu wewenang pemerintah pusat. "Pemerintah pusat yang punya wewenang untuk menentukan lulus dan tidak,” tegasnya.
Saat ini, berkas verifikasi faktual tenaga K2 telah dikirim ke BKN Regional 10 Dempasar. Berkas tersebut akan diproses sesuai dengan tahapan yang telah ditetapkan.
Menanggapi pernyataan Bupati Bima dan Kepala BKD Kabupaten Bima tersebut, Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bima Baharudin Ishaka,SH menilai pernyataan tersebut sebatas menutup dugaan permainan K2 di dalam BKD selaku leading sector. Pasalnya, ada dugaan permainan K2 yang dilakukan oleh beberapa oknum tertentu sejak dulu hingga sekarang.”Saya pikir orang-orang BKD tau siapa saja pelaku tersebut, bahkan dugaan kuat ada oknum pegawai dan oknum pejabat BKD yang dilepas khusus untuk mencari mangsa diluar,”duganya.dan (KS-06)
Himbauan ini disampaikan orang nomor satu di kabupaten Bima ini, karena tidak menutut kemungkinan banyak calo yang berkeliaran. Menawarkan jasa untuk diloloskan menjadi PNS, tentu harus dibayar hingga puluhan juta. “Saya minta, jangan mempercayai isu-isu yang tidak benar,” ujarnya saat memberikan pembinaan pada honorer K2 di Aula SMKN 2 Kota Bima, Senin (9/6) lalu.
Informasi yang harus dipercaya kata dia, hanya informasi yang bersumber dari pemerintah Kabupaten Bima melalui BKD. Karena dalam persoalan ini, sering berkembang isu-isu yang dapat membuat gaduh masyarakat. "Selama itu bukan informas
H Syafrudin mengambil contoh, misalnya informasi ada penambahan formasi ditengah jalan, yaitu setelah verifikasi vaktual. Sejauh ini kata dia, belum ada kepastian dari pemerintah pusat terkait hal itu.
Diakui memang, forum kepala daerah se Indonesia telah menyurati pemerintah pusat, agar tenaga honorer K2 yang telah mengikuti tes diperhatikan nasibnya. Seperti diselenggarakan tes ulang, atau pengangkatan secara bertahap. "Tapi permintaan itu, belum ada balasan dari pemerintah pusat. Sehingga belum ada kepastian," tandasnya.
Hal yang sama juga disampaikan Kepala BKD Kabupaten Bima, M Antonius S. STP mengatakan, pemerintah daerah tidak memiliki hak untuk mengintervensi kelulusan K2, karena itu wewenang pemerintah pusat. "Pemerintah pusat yang punya wewenang untuk menentukan lulus dan tidak,” tegasnya.
Saat ini, berkas verifikasi faktual tenaga K2 telah dikirim ke BKN Regional 10 Dempasar. Berkas tersebut akan diproses sesuai dengan tahapan yang telah ditetapkan.
Menanggapi pernyataan Bupati Bima dan Kepala BKD Kabupaten Bima tersebut, Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bima Baharudin Ishaka,SH menilai pernyataan tersebut sebatas menutup dugaan permainan K2 di dalam BKD selaku leading sector. Pasalnya, ada dugaan permainan K2 yang dilakukan oleh beberapa oknum tertentu sejak dulu hingga sekarang.”Saya pikir orang-orang BKD tau siapa saja pelaku tersebut, bahkan dugaan kuat ada oknum pegawai dan oknum pejabat BKD yang dilepas khusus untuk mencari mangsa diluar,”duganya.dan (KS-06)
COMMENTS