Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Nusa Tenggara Barat, Kamis (26/6) kemarin menggelar Focuss Group Discussion (FGD) dengan Pemerintah Kota Bima
Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Nusa Tenggara Barat, Kamis (26/6) kemarin menggelar Focuss Group Discussion (FGD) dengan Pemerintah Kota Bima tentang pelaksanaan pelayanan publik. Acara diskusi tersebut dilaksanakan di aula kantor Walikota Bima. Diikuti oleh para pimpinan instansi yang melaksanakan fungsi pelayanan publik, para Camat dan Lurah, serta kepala bagian lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bima.
Acara dibuka oleh Wakil Walikota, H. A. Rahman H. Abidin, SE. Hadir sebagai narasumber adalah ketua Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Nusa Tenggara Barat, Adhar Hakim.
Mengawali sambutannya, Wakil Walikota mengucapkan selamat datang kepada rombongan Ombudsman RI Perwakilan NTB. “Terima kasih karena telah berinisiatif melaksanakan kegiatan ini yang merupakan bagian dari upaya kita untuk mengoptimalkan pengabdian kepada masyarakat, yang semoga tercatat menjadi amal ibadah bagi kita semua”, ujarnya.
Dikatakannya, kedatangan Ombudsman NTB ini merupakan momentum yang baik, bertepatan dengan program Pemerintah Kota Bima yang mencanangkan tahun 2014 sebagai tahun pelayanan publik. Kota Bima pada tahun ini mulai menerapkan Kartu Jujur Sehati untuk pelayanan kesehatan gratis, yang telah dituangkan dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Dasar di Puskesmas dan Jaringannya.
Kota Bima juga jelasnya, mulai menerapkan kartu untuk pendidikan gratis mulai jenjang SD hingga SMU. Selain itu, ada program pemberian santunan kematian dan bantuan hukum bagi masyarakat yang kurang mampu. Selanjutnya, tahun ini Kota Bima juga menggaungkan moto Pelayanan Perizinan yang Mudah, Murah, Cepat, dan Transparan.
“Program ini saya akui tidak mudah. Banyak hal yang harus kita persiapkan agar ketiganya dapat terlaksana dengan baik. Yakni mencakup, Penyiapan sumber daya manusianya, Penyiapan teknologi, Penyiapan payung hukumnya, serta mekanisme evaluasi. Keempat aspek tersebut sudah kita bangun landasannya, dan akan kita perkuat sambil jalan, sebagai bagian dari proses perbaikan dan pengembangan secara terus-menerus.
Untuk itu ungkapnya, kita harus terus mau belajar dan menerima arahan dan masukan dari berbagai pihak, salah satunya adalah Ombudsman yang merupakan perwakilan dari masyarakat. “Maka dari itu, saya sungguh mengapresiasi kegiatan diskusi yang kita laksanakan hari ini, sebagai bagian dari upaya kita untuk terus memperbaiki kualitas pelayanan publik”, lanjutnya.
Ketua Ombudsman RI Perwakilan NTB, Adhar Hakim, menjelaskan, pelayanan publik menjadi salah satu fungsi utama pemerintah. Secara khusus ia menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kota Bima yang bergerak cepat untuk meningkatkan standar pelayanan publik. “Bulan Maret saya ke Kota Bima, kantor pelayanan terpadu belum beroperasi. Namun pada kedatangan saya yang sekarang, kantor pelayanan terpadu sudah berfungsi dan memiliki standar kelengkapan yang hampir sempurna. Ini adalah sebuah gerak cepat, yaitu hanya dalam waktu tiga bulan”, ujar Adhar.
Ia pun sepakat dengan beberapa aspek yang harus disiapkan yang disebut oleh Wakil Walikota dalam sambutannya. “Namun Kota Bima sudah memiliki landasan kuat. Kita perkuat sambil jalan”, katanya. Selanjutnya Adhar Hakim menyampaikan pemaparan mengenai pelaksanaan pelayanan publik oleh Pemerintah di Indonesia. Usai pemaparan, acara dilanjutkan dengan diskusi. (KS-13)
Acara dibuka oleh Wakil Walikota, H. A. Rahman H. Abidin, SE. Hadir sebagai narasumber adalah ketua Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Nusa Tenggara Barat, Adhar Hakim.
Mengawali sambutannya, Wakil Walikota mengucapkan selamat datang kepada rombongan Ombudsman RI Perwakilan NTB. “Terima kasih karena telah berinisiatif melaksanakan kegiatan ini yang merupakan bagian dari upaya kita untuk mengoptimalkan pengabdian kepada masyarakat, yang semoga tercatat menjadi amal ibadah bagi kita semua”, ujarnya.
Dikatakannya, kedatangan Ombudsman NTB ini merupakan momentum yang baik, bertepatan dengan program Pemerintah Kota Bima yang mencanangkan tahun 2014 sebagai tahun pelayanan publik. Kota Bima pada tahun ini mulai menerapkan Kartu Jujur Sehati untuk pelayanan kesehatan gratis, yang telah dituangkan dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Dasar di Puskesmas dan Jaringannya.
Kota Bima juga jelasnya, mulai menerapkan kartu untuk pendidikan gratis mulai jenjang SD hingga SMU. Selain itu, ada program pemberian santunan kematian dan bantuan hukum bagi masyarakat yang kurang mampu. Selanjutnya, tahun ini Kota Bima juga menggaungkan moto Pelayanan Perizinan yang Mudah, Murah, Cepat, dan Transparan.
“Program ini saya akui tidak mudah. Banyak hal yang harus kita persiapkan agar ketiganya dapat terlaksana dengan baik. Yakni mencakup, Penyiapan sumber daya manusianya, Penyiapan teknologi, Penyiapan payung hukumnya, serta mekanisme evaluasi. Keempat aspek tersebut sudah kita bangun landasannya, dan akan kita perkuat sambil jalan, sebagai bagian dari proses perbaikan dan pengembangan secara terus-menerus.
Untuk itu ungkapnya, kita harus terus mau belajar dan menerima arahan dan masukan dari berbagai pihak, salah satunya adalah Ombudsman yang merupakan perwakilan dari masyarakat. “Maka dari itu, saya sungguh mengapresiasi kegiatan diskusi yang kita laksanakan hari ini, sebagai bagian dari upaya kita untuk terus memperbaiki kualitas pelayanan publik”, lanjutnya.
Ketua Ombudsman RI Perwakilan NTB, Adhar Hakim, menjelaskan, pelayanan publik menjadi salah satu fungsi utama pemerintah. Secara khusus ia menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kota Bima yang bergerak cepat untuk meningkatkan standar pelayanan publik. “Bulan Maret saya ke Kota Bima, kantor pelayanan terpadu belum beroperasi. Namun pada kedatangan saya yang sekarang, kantor pelayanan terpadu sudah berfungsi dan memiliki standar kelengkapan yang hampir sempurna. Ini adalah sebuah gerak cepat, yaitu hanya dalam waktu tiga bulan”, ujar Adhar.
Ia pun sepakat dengan beberapa aspek yang harus disiapkan yang disebut oleh Wakil Walikota dalam sambutannya. “Namun Kota Bima sudah memiliki landasan kuat. Kita perkuat sambil jalan”, katanya. Selanjutnya Adhar Hakim menyampaikan pemaparan mengenai pelaksanaan pelayanan publik oleh Pemerintah di Indonesia. Usai pemaparan, acara dilanjutkan dengan diskusi. (KS-13)
COMMENTS