Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Bima, kembali dihadapkan atas kasus dugaan pemotongan jutaan rupiah Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2014
Belum tuntas, kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi pengadaan Sampan Fiber Glass senilai Miliaran rupiah yang tengah ditangani Penyidik Tipikor Polres Bima Kota. Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Bima, kembali dihadapkan atas kasus dugaan pemotongan jutaan rupiah Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2014 senilai Rp. 4 Miliar lebih untuk proyek pembangunan 64 MCK yang tersebar di Wilayah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bima.
Dugaan pemotongan pada proyek yang sudah empat tahun berjalan itu terungkap, ketika hanya sebagian saja dana yang diterima masing-masing Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM). Sementara, dana sebesar Rp.2,15 juta per-KSM diduga kuat dipotong oleh oknum Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), H.Amin.
Dari hasil dugaan korupsi tersebut, oknum pejabat dan atau kelompok tertentu sukses meraup keuntungan ratusan juta rupiah. Sebab dari dana Rp.66 juta per-KSM, oknum itu diduga memotong Rp.2,15 juta per-KSM . Parahnya, dugaan pemotongan dana jutaan rupiah per-KSM dilakukan pada termin pertama pencairan dana tersebut. “Oknum itu diduga memotong Rp.2,15 juta per-KSM, sehingga total dana yang berhasil diperoleh yakni senilai Rp.137 juta lebih, “ujar sumber berinisial B kepada Koran Stabilitas belum lama ini.
Anehnya lanjut B, pencairan dana bukan dilakukan oleh masing-masing KSM, melainkan dicairkan oleh Dinas tersebut. Padahal, dalam KSM sudah dibentuk struktur mulai dari Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Anggota. Namun, struktur yang dibentuk untuk menangani proyek tersebut disinyalir hanya sebagai simbolis. “Struktur pada KSM hanya simbolis, karena yang mencairkan uang sekaligus yang memegang rekening adalah Dinas PU, “tandasnya.
Menurutnya, celah untuk melakukan praktek Tindak Pidana Korupsi pada proyek miliaran rupiah tersebut berpotensi besar. Sebab, rekening sejumlah KSM berikut pencairan dana seluruh termin proyek tersebut dilakukan oleh Dinas. Jadi, potensi untuk mencari keuntungan dengan segala macam dalih sangat mudah dilakukan. “Mekanisme pencairannya saja seperti itu, jadi celah untuk melakukan korupsi terbuka lebar. Sebab, rekening berikut pencairan dana di Bank dilakukan Dinas, “duganya.
Kabid Cipta Karya Dinas PU Kabupaten Bima, Zaenal, ST yang dikonfirmasi koran ini Jum,at (20/06) membenarkan atas pemotongan dana sebesar Rp. 2,15 juta per-KSM. Pemotongan dana jutaan rupiah katanya, dilakukan untuk kebutuhan pembinaan administrasi. Termasuk pembuatan LPJ atas penggunaan dana tersebut. “Uang jutaan rupiah dipergunakan untuk biaya pembinaan administrasi, “akunya.
Namun pemotongan dana itu tidak dilakukan sepihak, melainkan sudah berdasarkan kesepakatan bersama antara PU dengan para KSM. Bahkan, pemotongan dana dalam kaitan itu berdasarkan Juklak/Juknis DAK untuk proyek pembangunan MCK tersebut. “Pemotongan dana itu berdasarkan Juklak/Juknisnya, lagipula sudah disepakati antara PU dan KSM soal pemotongan dana tersebut, “tuturnya.
Disinggung soal rekening para KSM yang dipegang oleh PU, berikut pencairanya. Zaenal mengaku belum mengetahui hal itu, karena belum koordinasi dengan PPKnya yakni H.Amin. “Saya belum dengar soal itu, tapi mungkin itu dilakukan untuk mempermudah administrasi saja, “terangnya. (KS-09)
Dugaan pemotongan pada proyek yang sudah empat tahun berjalan itu terungkap, ketika hanya sebagian saja dana yang diterima masing-masing Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM). Sementara, dana sebesar Rp.2,15 juta per-KSM diduga kuat dipotong oleh oknum Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), H.Amin.
Dari hasil dugaan korupsi tersebut, oknum pejabat dan atau kelompok tertentu sukses meraup keuntungan ratusan juta rupiah. Sebab dari dana Rp.66 juta per-KSM, oknum itu diduga memotong Rp.2,15 juta per-KSM . Parahnya, dugaan pemotongan dana jutaan rupiah per-KSM dilakukan pada termin pertama pencairan dana tersebut. “Oknum itu diduga memotong Rp.2,15 juta per-KSM, sehingga total dana yang berhasil diperoleh yakni senilai Rp.137 juta lebih, “ujar sumber berinisial B kepada Koran Stabilitas belum lama ini.
Anehnya lanjut B, pencairan dana bukan dilakukan oleh masing-masing KSM, melainkan dicairkan oleh Dinas tersebut. Padahal, dalam KSM sudah dibentuk struktur mulai dari Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Anggota. Namun, struktur yang dibentuk untuk menangani proyek tersebut disinyalir hanya sebagai simbolis. “Struktur pada KSM hanya simbolis, karena yang mencairkan uang sekaligus yang memegang rekening adalah Dinas PU, “tandasnya.
Menurutnya, celah untuk melakukan praktek Tindak Pidana Korupsi pada proyek miliaran rupiah tersebut berpotensi besar. Sebab, rekening sejumlah KSM berikut pencairan dana seluruh termin proyek tersebut dilakukan oleh Dinas. Jadi, potensi untuk mencari keuntungan dengan segala macam dalih sangat mudah dilakukan. “Mekanisme pencairannya saja seperti itu, jadi celah untuk melakukan korupsi terbuka lebar. Sebab, rekening berikut pencairan dana di Bank dilakukan Dinas, “duganya.
Kabid Cipta Karya Dinas PU Kabupaten Bima, Zaenal, ST yang dikonfirmasi koran ini Jum,at (20/06) membenarkan atas pemotongan dana sebesar Rp. 2,15 juta per-KSM. Pemotongan dana jutaan rupiah katanya, dilakukan untuk kebutuhan pembinaan administrasi. Termasuk pembuatan LPJ atas penggunaan dana tersebut. “Uang jutaan rupiah dipergunakan untuk biaya pembinaan administrasi, “akunya.
Namun pemotongan dana itu tidak dilakukan sepihak, melainkan sudah berdasarkan kesepakatan bersama antara PU dengan para KSM. Bahkan, pemotongan dana dalam kaitan itu berdasarkan Juklak/Juknis DAK untuk proyek pembangunan MCK tersebut. “Pemotongan dana itu berdasarkan Juklak/Juknisnya, lagipula sudah disepakati antara PU dan KSM soal pemotongan dana tersebut, “tuturnya.
Disinggung soal rekening para KSM yang dipegang oleh PU, berikut pencairanya. Zaenal mengaku belum mengetahui hal itu, karena belum koordinasi dengan PPKnya yakni H.Amin. “Saya belum dengar soal itu, tapi mungkin itu dilakukan untuk mempermudah administrasi saja, “terangnya. (KS-09)
COMMENTS