Sorotan mengenai persoalan tambang marmer yang beroperasi di Kelurahan Oi Fo’o terus digaungkan organisasi kemahasiswaan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Bima.
Sorotan mengenai persoalan tambang marmer yang beroperasi di Kelurahan Oi Fo’o terus digaungkan organisasi kemahasiswaan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Bima. Kali ini, mereka menagih janji DPRD Kota Bima untuk memanggil Pemerintah Kota Bima dan pihak terkait.
Pasalnya, hingga kini rencana pemanggilan itu belum ditepati. Mereka pun menuding DPRD ingkar komitmen dan tak serius dengan pernyataannya saat audiensi beberapa waktu lalu untuk menyelesaikan persoalan marmer. “Kami sudah memberikan waktu sesuai dengan yang mereka minta. Sekarang kami menagih janji lembaga Legislatif untuk memanggil pihak terkait, mana buktinya,” kata Hasnun, Koordinator aksi PMII beberapa waktu lalu.
Mahasiswa STKIP Bima ini menegaskan, pihaknya hampir dua pekan menunggu realisasi janji DPRD Kota Bima. Namun informasi yang diperolehnya, rencana klarifikasi mengenai persoalan marmer tersebut belum juga dilakukan. Alasannya karena tak ada satupun perwakilan dari Pemerintah Kota Bima yang diundang menghadiri panggilan DPRD. “Kami meragukan kapasitas DPRD Kota Bima. Karena faktanya mereka tak dianggap oleh Pemerintah Kota Bima meski sudah melayangkan surat panggilan resmi,” ujar mahasiswa yang biasa dipanggil Alex ini saat dihubungi wartawan kemarin.
Apabila dalam beberapa hari kedepan lanjut Hasnun, DPRD tak mampu menghadirkan Pemerintah Kota, PT PUI dan pihak terkait maka akan kembali menggelar aksi skala besar bergabung dengan seluruh Komisariat PMII Bima. Tujuannya untuk menuntut DPRD segera merekomendasikan pencabutan ijin produksi tambang marmer. Sebab Pemerintah Kota Bima tak punya itikad baik untuk memberikan penjelasan. “Ini semakin membenarkan bahwa tudingan kami merupakan fakta yang tak mampu dijelaskan oleh pemerintah,” tandasnya.
Secara terpisah, Wakil Ketua DPRD Kota Bima, Fery Sofian, SH, yang dikonfirmasi mengakui pihaknya memang sudah melayangkan surat panggilan pada Pemerintah Kota Bima melalui SKPD terkait serta PT PUI. Namun hanya perwakilan PT PUI yang hadir, sementara perwakilan pemerintah tak satu pun yang hadir. “Saya sendiri tak tau alasan ketidakhadiran mereka. Kami akan kembali melayangkan surat panggilan kedua,” ujarnya melalui telepon seluler. (KS-13)
Pasalnya, hingga kini rencana pemanggilan itu belum ditepati. Mereka pun menuding DPRD ingkar komitmen dan tak serius dengan pernyataannya saat audiensi beberapa waktu lalu untuk menyelesaikan persoalan marmer. “Kami sudah memberikan waktu sesuai dengan yang mereka minta. Sekarang kami menagih janji lembaga Legislatif untuk memanggil pihak terkait, mana buktinya,” kata Hasnun, Koordinator aksi PMII beberapa waktu lalu.
Mahasiswa STKIP Bima ini menegaskan, pihaknya hampir dua pekan menunggu realisasi janji DPRD Kota Bima. Namun informasi yang diperolehnya, rencana klarifikasi mengenai persoalan marmer tersebut belum juga dilakukan. Alasannya karena tak ada satupun perwakilan dari Pemerintah Kota Bima yang diundang menghadiri panggilan DPRD. “Kami meragukan kapasitas DPRD Kota Bima. Karena faktanya mereka tak dianggap oleh Pemerintah Kota Bima meski sudah melayangkan surat panggilan resmi,” ujar mahasiswa yang biasa dipanggil Alex ini saat dihubungi wartawan kemarin.
Apabila dalam beberapa hari kedepan lanjut Hasnun, DPRD tak mampu menghadirkan Pemerintah Kota, PT PUI dan pihak terkait maka akan kembali menggelar aksi skala besar bergabung dengan seluruh Komisariat PMII Bima. Tujuannya untuk menuntut DPRD segera merekomendasikan pencabutan ijin produksi tambang marmer. Sebab Pemerintah Kota Bima tak punya itikad baik untuk memberikan penjelasan. “Ini semakin membenarkan bahwa tudingan kami merupakan fakta yang tak mampu dijelaskan oleh pemerintah,” tandasnya.
Secara terpisah, Wakil Ketua DPRD Kota Bima, Fery Sofian, SH, yang dikonfirmasi mengakui pihaknya memang sudah melayangkan surat panggilan pada Pemerintah Kota Bima melalui SKPD terkait serta PT PUI. Namun hanya perwakilan PT PUI yang hadir, sementara perwakilan pemerintah tak satu pun yang hadir. “Saya sendiri tak tau alasan ketidakhadiran mereka. Kami akan kembali melayangkan surat panggilan kedua,” ujarnya melalui telepon seluler. (KS-13)
COMMENTS