Terkait rencana penetapan ketua DPRD Kabupaten Bima, Partai Amanat Nasioanl (PAN) disarankan untuk memilih pengurus partai yang berpengalaman
Terkait rencana penetapan ketua DPRD Kabupaten Bima, Partai Amanat Nasioanl (PAN) disarankan untuk memilih pengurus partai yang berpengalaman, demi nama baik daerah Kabupaten Bima kedepannya. Untuk itu, ketua DPRD nanti harus yang sajana dan berpengalaman, bukan ketua DPRD yang selalu dibisiki oleh orang lain.
Saran-saran seperti itu datang dari pengurus PAN, Abdullah, S.Ag yang menjabat sebagai wakil Sekretaris DPD PAN Kabupaten Bima dan mantan Ketua DPD PAN Kabupaten Bima dua periode, H.A.Madjid Amyn. Menurut mereka, ketua DPRD Kabupaten Bima untuk periode 2014-2019, selain dari pengurus partai, ketua DPRD juga harus yang berpengalaman. Baik dalam kepengurusan partai juga dalam birokrasi.
“ Ketua DPRD itu, selain dari kriteria yang ditetapkan oleh DPP PAN, juga harus yang berpengalaman dalam organisasi dan birokrasi. Baik di lembaga legislative maupun eksekutif. Bukan hanya dalam organisasi politik saja, tetapi dalam organisasi kemasyarakatan. Karena pimpinan dewan itu bukan pimpinan CV atau pimpinan perusahaan, tetapi pemimpin seluruh masyarakat Kabupaten Bima,” ujar H.A.Madjid Amyn saat ditemui Koran ini, dikediamannya Minggu (10/08) pagi kemarin.
Lanjutnya, kalau masalah pimpinan rapat paripurna itu siapa saja bisa melakukannya, sebab sudah ada konsep dari sekwan. Tetapi dalam rapat banggar, dan rapat lainnya harus ada kemampuan tersendiri yang dimiliki oleh seorang pemimpin, sebab dalam rapat itu harus ada ketegasan sikap dari pemimpin dalam mengambil keputusan dan lain-lainnya. “ Intinya Ketua DPRD itu harus pengurus partai dan berpengalaman, bukan dadakan,” tegasnya.
Sementara itu, Abdullah, S.Ag juga memberikan saran yang sama terkait penetapan ketua DPRD Kabupaten Bima. Penetapan itu harus berdasarkan aturan yang telah ditetapkan dalam aturan partai, jangan sampai aturan yang ditetapkan oleh partai justeru dicederai oleh kader sendiri.
Dirinya juga menyarankan agar ketua DPRD itu, selain berpengalaman, baik pengalaman sebagai anggota DPRD, maupun dalam mengurus partai, juga harus sarjana. Sebab sarjana itu pemikirannya terstruktur dan sistimatis. “Tapi kalau ketua DPRDnya bukan sarjana, maka ketua DPRD akan terus dibisiki oleh orang lain, apalagi kalau tidak punya pengalaman. Kalau sarjana itu sudah biasa dalam berorganisasi, baik di organisasi internal dan ekternal kampus, juga di organisasi kemasyarakatan,” tuturnya.
Pengusulan nama calon ketua dan penetapannya harus transparansi dan ditentukan dalam rapat resmi, sehingga terjadilah obyektifitas dan trasparansi, semua pengurus mengetahuinya, tidak boleh ada anggota partai atau pengurus partai lain yang tidak mengetahui keputusan itu. “saya tidak tahu ada rapat penetapan nama-nama yang diusulkan menjadi ketua DPRD itu, tiba-tiba saya dapat informasi nama-nama calon ketua sudah dikirim ke DPW, kapan rapat dan penetapannya,” tandasnya.
Menurutnya, dalam surat keputusan DPP PAN nomor 10 tahun 2014, dijelaskan bahwa agar penetapan pimpinan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten / Kota dari PAN harus dilaksanakan secara obyektif dan transparans dengan mengutamakan pengurus partai, karena peran, fungsi dan tanggungjawabnya dalam mengelola dan membesarkan partai sesuai tingkatnya masing-masing perlu diatur melalui SK.
Dalam SK DPP tersebut, ada kriteria dalam penentuan ketua DPRD Kabupaten / Kota antara lain, surat rekomendasi dari DPW PAN, Status jabatan di partai, perolehan suara perorangan dan biodata lengkap. Menurutnya, salah satu pengurus DPD PAN Kabupaten Bima yang memiliki rangking teratas dari kriteria tersebut adalah Muhammad Aminurllah, SE. “Maman itu, sudah jelas status jabatan di partai yakni posisi wakil ketua tiga, karena jika ketua tidak ada maka wakil dan sturktur kebawah. Dan Maman memiliki suara terbanyak setelah H.Adlan dan Maman memiliki banyak pengalaman (Biodata lengkap), sudah pernah menjadi anggota DPRD, Anggota Banggar dan lain-lain,” bebernya.
Dirinya berharap, agar penentuan ketua DPRD Kabupaten Bima nantinya dilaksanakan berdasarkan aturan yang ada, bukan atas dasar kepentingan lain, apalagi karena ada kedekatan emosional. “Saya berharap, penetapannya berdasarkan aturan yang ada dan harus obyektif dan transparansi, dan jangan samapi mencedarai partai, kekaderan dan konstituen, terutama mencederai masyarakat, lantaran tidak mematuhi aturan,” harapnya. (KS-02)
Saran-saran seperti itu datang dari pengurus PAN, Abdullah, S.Ag yang menjabat sebagai wakil Sekretaris DPD PAN Kabupaten Bima dan mantan Ketua DPD PAN Kabupaten Bima dua periode, H.A.Madjid Amyn. Menurut mereka, ketua DPRD Kabupaten Bima untuk periode 2014-2019, selain dari pengurus partai, ketua DPRD juga harus yang berpengalaman. Baik dalam kepengurusan partai juga dalam birokrasi.
“ Ketua DPRD itu, selain dari kriteria yang ditetapkan oleh DPP PAN, juga harus yang berpengalaman dalam organisasi dan birokrasi. Baik di lembaga legislative maupun eksekutif. Bukan hanya dalam organisasi politik saja, tetapi dalam organisasi kemasyarakatan. Karena pimpinan dewan itu bukan pimpinan CV atau pimpinan perusahaan, tetapi pemimpin seluruh masyarakat Kabupaten Bima,” ujar H.A.Madjid Amyn saat ditemui Koran ini, dikediamannya Minggu (10/08) pagi kemarin.
Lanjutnya, kalau masalah pimpinan rapat paripurna itu siapa saja bisa melakukannya, sebab sudah ada konsep dari sekwan. Tetapi dalam rapat banggar, dan rapat lainnya harus ada kemampuan tersendiri yang dimiliki oleh seorang pemimpin, sebab dalam rapat itu harus ada ketegasan sikap dari pemimpin dalam mengambil keputusan dan lain-lainnya. “ Intinya Ketua DPRD itu harus pengurus partai dan berpengalaman, bukan dadakan,” tegasnya.
Sementara itu, Abdullah, S.Ag juga memberikan saran yang sama terkait penetapan ketua DPRD Kabupaten Bima. Penetapan itu harus berdasarkan aturan yang telah ditetapkan dalam aturan partai, jangan sampai aturan yang ditetapkan oleh partai justeru dicederai oleh kader sendiri.
Dirinya juga menyarankan agar ketua DPRD itu, selain berpengalaman, baik pengalaman sebagai anggota DPRD, maupun dalam mengurus partai, juga harus sarjana. Sebab sarjana itu pemikirannya terstruktur dan sistimatis. “Tapi kalau ketua DPRDnya bukan sarjana, maka ketua DPRD akan terus dibisiki oleh orang lain, apalagi kalau tidak punya pengalaman. Kalau sarjana itu sudah biasa dalam berorganisasi, baik di organisasi internal dan ekternal kampus, juga di organisasi kemasyarakatan,” tuturnya.
Pengusulan nama calon ketua dan penetapannya harus transparansi dan ditentukan dalam rapat resmi, sehingga terjadilah obyektifitas dan trasparansi, semua pengurus mengetahuinya, tidak boleh ada anggota partai atau pengurus partai lain yang tidak mengetahui keputusan itu. “saya tidak tahu ada rapat penetapan nama-nama yang diusulkan menjadi ketua DPRD itu, tiba-tiba saya dapat informasi nama-nama calon ketua sudah dikirim ke DPW, kapan rapat dan penetapannya,” tandasnya.
Menurutnya, dalam surat keputusan DPP PAN nomor 10 tahun 2014, dijelaskan bahwa agar penetapan pimpinan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten / Kota dari PAN harus dilaksanakan secara obyektif dan transparans dengan mengutamakan pengurus partai, karena peran, fungsi dan tanggungjawabnya dalam mengelola dan membesarkan partai sesuai tingkatnya masing-masing perlu diatur melalui SK.
Dalam SK DPP tersebut, ada kriteria dalam penentuan ketua DPRD Kabupaten / Kota antara lain, surat rekomendasi dari DPW PAN, Status jabatan di partai, perolehan suara perorangan dan biodata lengkap. Menurutnya, salah satu pengurus DPD PAN Kabupaten Bima yang memiliki rangking teratas dari kriteria tersebut adalah Muhammad Aminurllah, SE. “Maman itu, sudah jelas status jabatan di partai yakni posisi wakil ketua tiga, karena jika ketua tidak ada maka wakil dan sturktur kebawah. Dan Maman memiliki suara terbanyak setelah H.Adlan dan Maman memiliki banyak pengalaman (Biodata lengkap), sudah pernah menjadi anggota DPRD, Anggota Banggar dan lain-lain,” bebernya.
Dirinya berharap, agar penentuan ketua DPRD Kabupaten Bima nantinya dilaksanakan berdasarkan aturan yang ada, bukan atas dasar kepentingan lain, apalagi karena ada kedekatan emosional. “Saya berharap, penetapannya berdasarkan aturan yang ada dan harus obyektif dan transparansi, dan jangan samapi mencedarai partai, kekaderan dan konstituen, terutama mencederai masyarakat, lantaran tidak mematuhi aturan,” harapnya. (KS-02)
COMMENTS