Rapat lanjutan Badan Anggaran (Banggar) dengan agenda evaluasi APBD 2014 semester pertama, Senin (11/8) kemarin di ruang rapat DPRD Kota Bima, mengemuka persoalan tata kelola parkir di seluruh wilayah Kota Bima.
Rapat lanjutan Badan Anggaran (Banggar) dengan agenda evaluasi APBD 2014 semester pertama, Senin (11/8) kemarin di ruang rapat DPRD Kota Bima, mengemuka persoalan tata kelola parkir di seluruh wilayah Kota Bima. Agenda Banggar yang menghadirkan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) setempat berikut Dinas terkait lainnya.
Pimpinan Banggar, Ferry Sofian SH, langsung menyorot Dinas yang mengelola parkir tersebut dengan pertanyaan tajam, seberapa besar pemasukan daerah dibidang perparkiran. Sebab fakta yang diketahuinya, pemasukan diwilayah parkir kalau dihitung disejumlah titik strategis, cukup menjanjikan.
Tidak itu saja, sorot Ferry, tata kelola parkir yang dinilainya masih amburadul dan tidak jelas siapa yang mengelolanya, menjadikan penarikan dibidang perparkiran tidak terukur. Dulu katanya, pernah diwacanakan PNS lingkup Pemkot Bima mendapatkan stiker bebas parkir dengan menyiasati pembayaran perbulan dengan pemotongan gaji. Metode seperti itu, katanya dihadapan Sekda dan sejumlah pejabat lingkup Pemkot Bima yang tengah mengikuti rapat Banggar, membuka peluang dan potensi pemasukan di bidang tata kelola parkir bagi Pendapatan Asli Daerah bagi Dishubkominfo.
Sehingga pada akuisisi target capaian PAD signifikan dan realistis hasilnya dan realiasainya. Senada dengan Ketua Banggar, Anggota Banggar Legislatif, Zaidin M Sidik S Sos, menyorot hal yang sama terkait pemasukan di bidang parkir. Sebrawutnya tata kelola dan hasil parkir, harus segera dicarikan solusi yang tepat untuk meningkatkan realisasi capaian PAD.
Misalnya, mengembalikan tata kelola parkir pada pihak ketiga. Dengan system kontrak pihak ketiga jelasnya, akan mempermudah kerja Dishubkominfo dan mengelola parkir. Baik hasil pun tertib parkir dapat dirasakan, apabila dipihak ketigakan. Kepala Dishubkominfo yang baru dilantik, H. Syahrullah, SH, MH, berjanji akan memperbaiki tata kelola parkir kedepannya.
Hanya saja, kata Kadis yang pernah menjabat Kadis yang sama sebelumnya, manajamen penarikan dan retribusi parkir belum ada regulasi yang mengaturnya. Penarikan yang dilakukan selama ini, hanya retribusi ketertiban jalan saja. Sebab wilayah parkir yang ada kebanyakan ada di tepi jalan. Menarik retribusi parkir mesti ada lokasi khusus, bukan penarikan ditepi jalan.
Meski begitu, Syahrullah meyakinkan, regulasi pendapatan di bidang parkir, akan di perhatikan secara serius olehnya selaku Kadis yang berwenang terhadap tata kelola parkir. (KS-02)
Pimpinan Banggar, Ferry Sofian SH, langsung menyorot Dinas yang mengelola parkir tersebut dengan pertanyaan tajam, seberapa besar pemasukan daerah dibidang perparkiran. Sebab fakta yang diketahuinya, pemasukan diwilayah parkir kalau dihitung disejumlah titik strategis, cukup menjanjikan.
Tidak itu saja, sorot Ferry, tata kelola parkir yang dinilainya masih amburadul dan tidak jelas siapa yang mengelolanya, menjadikan penarikan dibidang perparkiran tidak terukur. Dulu katanya, pernah diwacanakan PNS lingkup Pemkot Bima mendapatkan stiker bebas parkir dengan menyiasati pembayaran perbulan dengan pemotongan gaji. Metode seperti itu, katanya dihadapan Sekda dan sejumlah pejabat lingkup Pemkot Bima yang tengah mengikuti rapat Banggar, membuka peluang dan potensi pemasukan di bidang tata kelola parkir bagi Pendapatan Asli Daerah bagi Dishubkominfo.
Sehingga pada akuisisi target capaian PAD signifikan dan realistis hasilnya dan realiasainya. Senada dengan Ketua Banggar, Anggota Banggar Legislatif, Zaidin M Sidik S Sos, menyorot hal yang sama terkait pemasukan di bidang parkir. Sebrawutnya tata kelola dan hasil parkir, harus segera dicarikan solusi yang tepat untuk meningkatkan realisasi capaian PAD.
Misalnya, mengembalikan tata kelola parkir pada pihak ketiga. Dengan system kontrak pihak ketiga jelasnya, akan mempermudah kerja Dishubkominfo dan mengelola parkir. Baik hasil pun tertib parkir dapat dirasakan, apabila dipihak ketigakan. Kepala Dishubkominfo yang baru dilantik, H. Syahrullah, SH, MH, berjanji akan memperbaiki tata kelola parkir kedepannya.
Hanya saja, kata Kadis yang pernah menjabat Kadis yang sama sebelumnya, manajamen penarikan dan retribusi parkir belum ada regulasi yang mengaturnya. Penarikan yang dilakukan selama ini, hanya retribusi ketertiban jalan saja. Sebab wilayah parkir yang ada kebanyakan ada di tepi jalan. Menarik retribusi parkir mesti ada lokasi khusus, bukan penarikan ditepi jalan.
Meski begitu, Syahrullah meyakinkan, regulasi pendapatan di bidang parkir, akan di perhatikan secara serius olehnya selaku Kadis yang berwenang terhadap tata kelola parkir. (KS-02)
COMMENTS