Rancangan Undang_Undang (RUU) Pilkada yang sedang dibahas di DPR memunculkan polemik baru. Itu lantaran wacana penghapusan pilkada langsung yang tertuang dalam RUU itu
Rancangan Undang_Undang (RUU) Pilkada yang sedang dibahas di DPR memunculkan polemik baru. Itu lantaran wacana penghapusan pilkada langsung yang tertuang dalam RUU itu. Dengan penghapusan pilkada langsung, maka kepala daerah dipilih oleh DPRD.
Pengamat Politik Bima, DR. Ibnu Khaldun berpandangan, RUU Pilkada yang diusung Koalisi Merah Putih tersebut tidak lebih dari sekedar produk kekecewaan politik pasca Pilpres. Dirinya melihat indikasi itu kuat sekali, lebih-lebih kepentingan untuk mengembalikan oligarki politik untuk menguasai jabatan Kepala Daerah. “Semangat Koalisi Merah Putih kan koalisi permanen. Padahal sekarang dengan adanya Pilkada membuka kesempatan bagi banyak pihak, bagi masyarakat sipil untuk berkompetisi,” kata Ibnu melalui telepon seluler kemarin.
Ibnu yang juga Direktur Center for Election and Political Party (CEPP) STKIP Taman Siswa Bima ini berpandangan, dilihat dari substansi RUU Pilkada itu yang diusung Koalisi Merah Putih itu dinilai kurang sesuai dengan amanah reformasi untuk memperkuat demokratisasi. Sebab substansi dari pemilu menuntut adanya partisipasi dan konsultasi. “Kalau mau dikembalikan Pilkada itu melalui DPR itu merupakan langkah mundur karena sudah terbentuknya partisipasi masyarakat dalam Pilkada selama ini,” tuturnya.
Lanjutnya, kalau pertimbangan soal efesiensi anggaran, biaya politik maupun konflik sosial perlu dilakukan kajian mendalam karena hal itu merupakan bagian dari seting demorkasi yang sudah berjalan. Paling tidak sekarang ini ujarnya, kalau bercermin dari Pilpres dan Pilkada yang berjalan semestinya sistem demokrasi yang sudah ada harus semakin diperkuat. Bukan malah kembali kerumusan awal melalui DPR seperti tujuh tahun lalu.
Apakah wakil rakyat yang dipilih sudah menjadi resprestansi rakyat? Dalam kajian itu diakuinya Anggota DPR memang dipilih oleh rakyat dan merupakan respresentasi rakyat karena pemilihan sudah dibagi melalui dapil-dapil. “Namun kalau kita kembali ke undang-undang kita, Presiden saja kan dipilih langsung oleh rakyat kenapa Pilkada malah mau dikembalikan ke DPR,” terangnya.
Dia menilai, Pilkada tidak langsung terdapat banyak kelemahan. Diantaranya, akan mengembalikan sistem oligarki politik karena hanya akan dikuasai para elit politik saja, dan masyarakat dibatasi kesempatannya. Stabilitas daerah juga relatif terganggu karena dengan kapasitas anggota DPR yang rendah akan mengganggu kebijakan pemerintahan. “Jadi hubungan hubungan antara Legislatif dan Eksekutif menjadi tidak baik, karena nanti sedikit-sedikit nanti mau diganti, dijatuhkan atau diberhentikan,” jelasnya.
Dampaknya lanjut dia, Legislatif tidak lagi fokus untuk memikirkan kepentingan rakyat, merumuskan Perda, mengawasi kebijakan pembangunan dan melaksanakan tugas evaluasi. Selain itu, lebih banyak mengancam Kepala Daerah sehingga implikasinya Eksekutif menjadi lemah karena terus diawasi dan ditakut-takuti DPR. “Dan ujung-ujungnya nanti akan mengembalikan Anggota DPR menjadi Pimpro (Pimpinan Proyek) atau pelaksana kegiatan Eksekutif yang sifatnya proyek yang ada didaerah-daerah,” nilainya.
Dengan Pilkada langsung saja jelasnya, Anggota DPR banyak yang bermain proyek. Apalagi mereka sekarang akan punya power dan dikembalikan pos kekuasaannya untuk memilih Kepala Daerah. Itu akan berdampak pada ketertinggalan daerah, pembangunan tidak berjalan dan yang ada hanya konflik antara Legislatif dan Eksekutif. “Sehingga tidak lagi fokus mengurus rakyat dan mejauhkan kepakatan pembangunan. Apalagi Bima sementara dalam kondisi tertinggal, banyak masyarakat miskin dan pengangguran tinggi,” sebutnya.
Karenanya menurut Ibnu, DPR harus diingatkan bahwa Pilkada melalui DPR itu merupakan kemunduran demokrasi. Meskipun secara hitungan matematis kekuatan Koalisi Merah Putih di Parlemen jelas lebih besar karena memiliki lebih dari 60 persen dukungan. Apalagi informasinya pembahasan RUU mau dibawa ke Paripurna dengan sistem voting, sehingga peluang akan menang sangat besar.
Hanya saja tambahnya, diharapkan dengan waktu dua minggu yang tersisa ini. Atas banyak gejolak, polemik dan Kepala Daerah yang masih menginginkan Pilkada langsung bisa membuka pikiran anggota DPR dari Koalisi Merah Putih. Sebab RUU Pilkada yang diusung tidak melalui kajian yang mendalam, tetapi lebih dari sekedar kekecewaan politik saja usai Pilpres. “Artinya, menurut saya Pilkada langsung itu sudah On The Track dan merupakan demokrasi yang sebenarnya,” pungkasnya. (KS-13)
Pengamat Politik Bima, DR. Ibnu Khaldun berpandangan, RUU Pilkada yang diusung Koalisi Merah Putih tersebut tidak lebih dari sekedar produk kekecewaan politik pasca Pilpres. Dirinya melihat indikasi itu kuat sekali, lebih-lebih kepentingan untuk mengembalikan oligarki politik untuk menguasai jabatan Kepala Daerah. “Semangat Koalisi Merah Putih kan koalisi permanen. Padahal sekarang dengan adanya Pilkada membuka kesempatan bagi banyak pihak, bagi masyarakat sipil untuk berkompetisi,” kata Ibnu melalui telepon seluler kemarin.
Ibnu yang juga Direktur Center for Election and Political Party (CEPP) STKIP Taman Siswa Bima ini berpandangan, dilihat dari substansi RUU Pilkada itu yang diusung Koalisi Merah Putih itu dinilai kurang sesuai dengan amanah reformasi untuk memperkuat demokratisasi. Sebab substansi dari pemilu menuntut adanya partisipasi dan konsultasi. “Kalau mau dikembalikan Pilkada itu melalui DPR itu merupakan langkah mundur karena sudah terbentuknya partisipasi masyarakat dalam Pilkada selama ini,” tuturnya.
Lanjutnya, kalau pertimbangan soal efesiensi anggaran, biaya politik maupun konflik sosial perlu dilakukan kajian mendalam karena hal itu merupakan bagian dari seting demorkasi yang sudah berjalan. Paling tidak sekarang ini ujarnya, kalau bercermin dari Pilpres dan Pilkada yang berjalan semestinya sistem demokrasi yang sudah ada harus semakin diperkuat. Bukan malah kembali kerumusan awal melalui DPR seperti tujuh tahun lalu.
Apakah wakil rakyat yang dipilih sudah menjadi resprestansi rakyat? Dalam kajian itu diakuinya Anggota DPR memang dipilih oleh rakyat dan merupakan respresentasi rakyat karena pemilihan sudah dibagi melalui dapil-dapil. “Namun kalau kita kembali ke undang-undang kita, Presiden saja kan dipilih langsung oleh rakyat kenapa Pilkada malah mau dikembalikan ke DPR,” terangnya.
Dia menilai, Pilkada tidak langsung terdapat banyak kelemahan. Diantaranya, akan mengembalikan sistem oligarki politik karena hanya akan dikuasai para elit politik saja, dan masyarakat dibatasi kesempatannya. Stabilitas daerah juga relatif terganggu karena dengan kapasitas anggota DPR yang rendah akan mengganggu kebijakan pemerintahan. “Jadi hubungan hubungan antara Legislatif dan Eksekutif menjadi tidak baik, karena nanti sedikit-sedikit nanti mau diganti, dijatuhkan atau diberhentikan,” jelasnya.
Dampaknya lanjut dia, Legislatif tidak lagi fokus untuk memikirkan kepentingan rakyat, merumuskan Perda, mengawasi kebijakan pembangunan dan melaksanakan tugas evaluasi. Selain itu, lebih banyak mengancam Kepala Daerah sehingga implikasinya Eksekutif menjadi lemah karena terus diawasi dan ditakut-takuti DPR. “Dan ujung-ujungnya nanti akan mengembalikan Anggota DPR menjadi Pimpro (Pimpinan Proyek) atau pelaksana kegiatan Eksekutif yang sifatnya proyek yang ada didaerah-daerah,” nilainya.
Dengan Pilkada langsung saja jelasnya, Anggota DPR banyak yang bermain proyek. Apalagi mereka sekarang akan punya power dan dikembalikan pos kekuasaannya untuk memilih Kepala Daerah. Itu akan berdampak pada ketertinggalan daerah, pembangunan tidak berjalan dan yang ada hanya konflik antara Legislatif dan Eksekutif. “Sehingga tidak lagi fokus mengurus rakyat dan mejauhkan kepakatan pembangunan. Apalagi Bima sementara dalam kondisi tertinggal, banyak masyarakat miskin dan pengangguran tinggi,” sebutnya.
Karenanya menurut Ibnu, DPR harus diingatkan bahwa Pilkada melalui DPR itu merupakan kemunduran demokrasi. Meskipun secara hitungan matematis kekuatan Koalisi Merah Putih di Parlemen jelas lebih besar karena memiliki lebih dari 60 persen dukungan. Apalagi informasinya pembahasan RUU mau dibawa ke Paripurna dengan sistem voting, sehingga peluang akan menang sangat besar.
Hanya saja tambahnya, diharapkan dengan waktu dua minggu yang tersisa ini. Atas banyak gejolak, polemik dan Kepala Daerah yang masih menginginkan Pilkada langsung bisa membuka pikiran anggota DPR dari Koalisi Merah Putih. Sebab RUU Pilkada yang diusung tidak melalui kajian yang mendalam, tetapi lebih dari sekedar kekecewaan politik saja usai Pilpres. “Artinya, menurut saya Pilkada langsung itu sudah On The Track dan merupakan demokrasi yang sebenarnya,” pungkasnya. (KS-13)
COMMENTS