Keberhasilan pasangan Jokowi-JK dalam memenangkan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Indonesia periode 2014-2019, diharapkan mampu meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat miskin
Keberhasilan pasangan Jokowi-JK dalam memenangkan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Indonesia periode 2014-2019, diharapkan mampu meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat miskin, Namun, harapan itu dinilai berbanding terbalik dengan fakta sesungguhnya. Sebab, pemerintahan tokoh yang digadang-gadang sederhana dan merakyat itu hanya akan melanjutkan program-program yang akan merampas hak-hak para petani.
Pernyataan itu mengemuka dalam aksi demonstrasi puluhan mahasiswa yang tergabung dari Serikat Mahasiswa Indonesia memperingati hari Tani Rabu (24/09) di perempatan Jalan Soekarno Hatta Kota Bima. Korlap Aksi, Muhlis dalam orasinya menyerukan untuk membangun persatuan gerakan buruh dan tani. Serta unsur gerakan rakyat lainya menjadi kekuatan alternatif dalam menghadapi neoliberalisme dan pasar bebas, mendukung perjuangan pelaksanaan reformasi agraris menjadi perjuangan bersama sebagai bentuk perlawanan rakyat yang mesti diwujudkan.
Muhlis menyampaikan, Tahun 2015 Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) efektif berlaku di Indonesia, kerjasama yang dibuat Pemerintahan dan kaum yang bermodal itu bertujuan terciptanya aliran bebas barang, jasa dan tenaga kerja terlatih serta aliran investasi yang lebih bebas ditingkat ASEAN. “Sehingga, produk pertanian akan mengalir bebas di Indonesia, sementara Petani akan dibiakan sendiri bersaing tanpa sedikitpun perlindungan Negara dalam menghadapi arus modal tersebut,” katanya.
Pada kekuasaan Pemerintahan Soesilo Bambang Yudoyono (SBY) lanjutnya, telah terjadi sebanyak 987 kasus, angka itu setara dengan meningkatnya luas wilayah konflik yang mencapai 3,6 juta lebih Hektar (Ha). Pemicunya, tidak lepas dari praktek nyata akibat paket peraturan yang dibentuk oleh kekuasaan bermodal tersebut. Dampaknya, rakyat sendiri dianggap musuh. Sedangkan, kaum bermodal justeru dibela.
Beberapa Undang-Undang (UU) yang lahir seperti UU Nomor 7 Tahun 2012 tentang penanggulangan konflik social Inpres 2 Tahun 2013 tentang Keamanan Nasional (Kamnas) dan lain sebagainya merupakan paket peraturan sebagai dasar legalitas yang digunakan Negara dalam melakukan represifitas terhadap rakyat, termasuk tani.
Lanjutnya, pemilihan Presiden dan Wakil Presiden untuk masa jabatan 2014-2019 telah usai, hasilnya pasangan Jokowi-JK berhasil memenangkan pesta bergengsi tersebut. Namun tokoh yang digadang-gadangkan merakyat dan Polulis itu sepertinya tidak akan mampu mencarikan solusi atas rencana pasar bebas tersebut. Justeru sebaliknya akan mendukung dan melanjutkan program-program yang tidak berpihak pada para petani tersebut. “Harapan penguasa baru akan menjalankan reformasi agraria sejati merupakan suatu yang mustahil, karena tidaknya sikap tegas dlam menolak agenda-agenda neoliberalisme dan niat untuk menghapus peraturan yang hanya menguntung kaum bermodal,” tandasnya.
Dalam aksi itu, mahasiswa juga menuntut negara bertanggungjawab atas kekerasan yang dilakukan pada konflik agraria, menuntut negara mengembalikan hak-hak tani yang telah dirampas, menuntut negara menghentikan pola-pola perampasan tanah yang dilakukan korporasi dan mengadili pelakunya, menolak berlakunya pasar bebas ASEAN 2015 dan menolak kenaikan harga BBM. (KS-09)
Pernyataan itu mengemuka dalam aksi demonstrasi puluhan mahasiswa yang tergabung dari Serikat Mahasiswa Indonesia memperingati hari Tani Rabu (24/09) di perempatan Jalan Soekarno Hatta Kota Bima. Korlap Aksi, Muhlis dalam orasinya menyerukan untuk membangun persatuan gerakan buruh dan tani. Serta unsur gerakan rakyat lainya menjadi kekuatan alternatif dalam menghadapi neoliberalisme dan pasar bebas, mendukung perjuangan pelaksanaan reformasi agraris menjadi perjuangan bersama sebagai bentuk perlawanan rakyat yang mesti diwujudkan.
Muhlis menyampaikan, Tahun 2015 Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) efektif berlaku di Indonesia, kerjasama yang dibuat Pemerintahan dan kaum yang bermodal itu bertujuan terciptanya aliran bebas barang, jasa dan tenaga kerja terlatih serta aliran investasi yang lebih bebas ditingkat ASEAN. “Sehingga, produk pertanian akan mengalir bebas di Indonesia, sementara Petani akan dibiakan sendiri bersaing tanpa sedikitpun perlindungan Negara dalam menghadapi arus modal tersebut,” katanya.
Pada kekuasaan Pemerintahan Soesilo Bambang Yudoyono (SBY) lanjutnya, telah terjadi sebanyak 987 kasus, angka itu setara dengan meningkatnya luas wilayah konflik yang mencapai 3,6 juta lebih Hektar (Ha). Pemicunya, tidak lepas dari praktek nyata akibat paket peraturan yang dibentuk oleh kekuasaan bermodal tersebut. Dampaknya, rakyat sendiri dianggap musuh. Sedangkan, kaum bermodal justeru dibela.
Beberapa Undang-Undang (UU) yang lahir seperti UU Nomor 7 Tahun 2012 tentang penanggulangan konflik social Inpres 2 Tahun 2013 tentang Keamanan Nasional (Kamnas) dan lain sebagainya merupakan paket peraturan sebagai dasar legalitas yang digunakan Negara dalam melakukan represifitas terhadap rakyat, termasuk tani.
Lanjutnya, pemilihan Presiden dan Wakil Presiden untuk masa jabatan 2014-2019 telah usai, hasilnya pasangan Jokowi-JK berhasil memenangkan pesta bergengsi tersebut. Namun tokoh yang digadang-gadangkan merakyat dan Polulis itu sepertinya tidak akan mampu mencarikan solusi atas rencana pasar bebas tersebut. Justeru sebaliknya akan mendukung dan melanjutkan program-program yang tidak berpihak pada para petani tersebut. “Harapan penguasa baru akan menjalankan reformasi agraria sejati merupakan suatu yang mustahil, karena tidaknya sikap tegas dlam menolak agenda-agenda neoliberalisme dan niat untuk menghapus peraturan yang hanya menguntung kaum bermodal,” tandasnya.
Dalam aksi itu, mahasiswa juga menuntut negara bertanggungjawab atas kekerasan yang dilakukan pada konflik agraria, menuntut negara mengembalikan hak-hak tani yang telah dirampas, menuntut negara menghentikan pola-pola perampasan tanah yang dilakukan korporasi dan mengadili pelakunya, menolak berlakunya pasar bebas ASEAN 2015 dan menolak kenaikan harga BBM. (KS-09)
COMMENTS