Sebanyak 30 Anggota DPRD Kabupaten Dompu Periode 2014-2019, Senin (29/9) kemarin secara resmi dilantik.
Sebanyak 30 Anggota DPRD Kabupaten Dompu Periode 2014-2019, Senin (29/9) kemarin secara resmi dilantik. Prosesi pelantikan dilakukan melalui rapat Paripurna Istimewa DPRD. Agenda pengucapan sumpah 30 Anggota DPRD Dompu itu berlangsung mulai jam 09.30 wita hingga pukul 11.20 wita di Halaman Kantor DPRD setempat.
Acara pelantikan berlangsung ramai, aman dan tertib dengan penjagaan ketat personil gabungan dari aparat Kepolisian dan TNI. Acara pelantikan dihadiri Pemerintah Propinsi NTB (diwakilkan), Bupati dan Wakil Bupati Dompu, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FKPD), PKK, Organisasi Wanita, Pimpinan Partai Politik, Camat, Lurah, Kepala Desa, Toga, Toma, serta serta ribuan masyarakat Dompu.
Ketua Demisioner DPRD Kabupaten Dompu, Rafiuddin H. Anas SE, dalam sambutannya mengatakan, Rapat Paripurna Istimewa DPRD selama ini lazimnya dilaksanakan di ruang Rapat Utama Gedung DPRD. Namun karena kendala tehnis kondisi gedung sehingga dilaksanakan di halaman gedung DPRD. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, DPR, DPD dan DPRD, bahwa anggota DPRD sebelum memangku jabatannya mengucapkan Sumpah/Janji secara bersama-sama yang di pandu oleh Ketua Pengadilan Negeri dalam Sidang Paripurna Istimewa DPRD.
Menurutnya, seiring bergulirnya waktu yang begitu cepat, pelaksanaan Pemilu yang terus berganti, naik dan bergantinya predikat dan jabatan merupakan sesuatu yang tidak bisa dipungkiri. Kehidupan adalah sebuah titipan dan karenanya tidak satupun yang abadi. Sebab keabadian hanyalah milik Allah. “Tepat lima tahun usia pengabdian kita sebagai Pimpinan dan Anggota DPRD Masa Bhakti 2009 – 2014. Dan selama itupun berbagai persoalan yang menjadi tuntutan aspirasi masyarakat, telah berusaha disikapi dan ditindaklanjuti sesuai kewenangan unsur penyelenggara Pemerintah Daerah dan kewenangan Daerah Otonom,” tuturnya.
Peranan DPRD katanya, sebagai lembaga Legislatif berada sangat fital dan strategis. Karenanya, dituntut mampu memahami aspirasi yang tumbuh dan berkembang dalam kehidupan bermasyarakat, mengembangkan kehidupan demokrasi dan keadilan. Lebih-lebih mampu memelihara kemitraan diantara lini pemerintahan. Disisi lain, dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah Otonom sesuai Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, DPRD tetap memposisikan kedudukannya setara dan bersifat kemitraan dengan Pemerintah Daerah.
Karena itu, kedua lembaga ini telah secara sinergis dapat melaksanakan tugas dengan baik, saling mendukung memberikan informasi dan koreksi-koreksi yang positif bagi penyelenggaraan tugas Pemerintah Daerah. ”Dengan terselenggaranya Rapat Paripurna Istimewa DPRD hari ini serangkaian Pengucapan Sumpah atau Janji Anggota DPRD Kabupaten Dompu. Hasil Pemilu 2014 merupakan akhir pengabdian keanggotaan kami periode 2009-2014 dan sekaligus merupakan awal pengabdian keanggotaan DPRD Masa Jabatan 2014-2019,” tuturnya.
Dijelaskanya, selama masa pengabdian selaku Anggota DPRD tentu telah melaksanakan berbagai tugas sesuai fungsi pokok lembaga DPRD baik fungsi pengawasan, fungsi anggaran maupun fungsi legislasi. Dari tugas dan fungsi itu telah menghasilkan berbagai kegiatan dan produk DPRD antara lain. Keputusan DPRD dan Keputusan Pimpinan DPRD meliputi, Peraturan Daerah sebanyak 29 Raperda, Peraturan Daerah atas prakarsa DPRD sebanyak 21 Raperda, Keputusan Pimpinan DPRD sebanyak 25 keputusan.
Berbagai rekomendasi terangnya, baik sebagai saran masukan atas tindak lanjut fungsi pengawasan Dewan maupun rekomendasi-rekomendasi atas penyampaian aspirasi masyarakat pada Pemerintah Daerah. Sejumlah hasil kegiatan alat-alat kelengkapan DPRD baik kegiatan Badan Musyawarah, Badan Kehormatan, Badan Anggaran, Badan Legislasi maupun Komisi-komisi DPRD semuanya ini tertuang lebih lanjut dalam Risalah Sidang DPRD.
Namun kata dia, sebagai manusia bisa yang memiliki keterbatasan kemampuan tentu masih banyak berbagai urusan yang belum dapat terselesaikan. Termasuk berbagai tuntutan aspirasi serta pelayanan kepada masyarakat. “Tapi kami yakin dan tahu pasti bahwa Saudara-saudara kita yang akan diambil sumpah hari ini sebagai Anggota DPRD adalah kader terbaik pilihan rakyat dan pasti akan mampu berbuat yang terbaik lagi bagi kemajuan daerah Nggahi Rawi Pahu,” jelasnya.
Ketua baru DPRD Kabupaten Dompu, Yuliadin S.Sos, menyampaikan rasa terima kasihnya kepada seluruh masyarakat Kabupaten Dompu yang telah berpartisipasi Aktif dalam Pemilu 2014 sehingga berlangsung sesuai dengan harapan semua. Begitupun kepada Anggota Legislatif Periode 2009-2014 dan Anggota KPU maupun jajaran Penyeleggara Pemilu.
Dikatakannya, menyadari tugas dan fungsi Pimpinan Sementara DPRD sesuai Peraturan adalah meliputi penyusunan Rancangan Peraturan Tata Tertib DPRD untuk Masa Jabatan 2014 – 2019, melakukan pembentukan Fraksi-Fraksi Dewan dan pembentukan Pimpinan Definitif. Diharapkan tugas dan fungsi yang diemban selama kepemimpinan sementara DPRD itu dapat diselesaikan dalam waktu yang relatif singkat. Apalagi mengingat ada agenda penting dan mendesak untuk segera ditetapkan seperti RAPBD Kabupaten Dompu Tahun Anggaran 2015.
Sementara itu, Bupati Dompu, Drs. H. Bambang M. Yasin, yang membacakan sambutan Gubernur Propinsi Nusa Tenggara Barat, Dr. TGH. M. Zainul Majdi, MA, mengucapkan selamat menjalankan tugas kepada seluruh anggota DPRD yang baru. ”Harapan saya, kepercayaan dan amanah yang dititipkan masyarakat kepada saudara, dapat dilaksanakan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggungjawab, merakyat serta memiliki visi pembangunan yang mampu merangkul seluruh aspirasi masyarakat Dompu,” ujarnya.
Gubernur meyakini, seluruh anggota DPRD Dompu memiliki itikad dan kesungguhan untuk tampil berkhidmad membawa suara dan amanah rakyat. Berbagai aspirasi keinginan dan kebutuhan masyarakat menjadi tanggungjawab yang harus dilaksanakan dan diakomodir. “Yang paling penting dipedomani oleh setiap anggota Legislatif, sangat diharapkan tidak hanya mencerminkan kepentingan partai, melainkan benar-benar mencerminkan suara rakyat,” sarannya.
Dikatakannya, sebagai unsur penyelenggara pemerintah Daerah, DPRD bukan hanya merupakan mitra kerja yang berkedudukan setara dengan pemerintah daerah. Melainkan juga memiliki tugas dan tanggungjawab yang besar dalam mewujudkan dan menyukseskan pembangunan. DPRD dan Pemerintah memiliki tanggungjawab yang sama teradap keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan. “Oleh karena itu kedua lembaga ini dituntut untuk mampu bekerjasama dengan baik dan saling mendukung, memiliki komitmen kebersamaan yang tinggi dan sinergi yang positif,” katanya. (KS-10)
Acara pelantikan berlangsung ramai, aman dan tertib dengan penjagaan ketat personil gabungan dari aparat Kepolisian dan TNI. Acara pelantikan dihadiri Pemerintah Propinsi NTB (diwakilkan), Bupati dan Wakil Bupati Dompu, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FKPD), PKK, Organisasi Wanita, Pimpinan Partai Politik, Camat, Lurah, Kepala Desa, Toga, Toma, serta serta ribuan masyarakat Dompu.
Ketua Demisioner DPRD Kabupaten Dompu, Rafiuddin H. Anas SE, dalam sambutannya mengatakan, Rapat Paripurna Istimewa DPRD selama ini lazimnya dilaksanakan di ruang Rapat Utama Gedung DPRD. Namun karena kendala tehnis kondisi gedung sehingga dilaksanakan di halaman gedung DPRD. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, DPR, DPD dan DPRD, bahwa anggota DPRD sebelum memangku jabatannya mengucapkan Sumpah/Janji secara bersama-sama yang di pandu oleh Ketua Pengadilan Negeri dalam Sidang Paripurna Istimewa DPRD.
Menurutnya, seiring bergulirnya waktu yang begitu cepat, pelaksanaan Pemilu yang terus berganti, naik dan bergantinya predikat dan jabatan merupakan sesuatu yang tidak bisa dipungkiri. Kehidupan adalah sebuah titipan dan karenanya tidak satupun yang abadi. Sebab keabadian hanyalah milik Allah. “Tepat lima tahun usia pengabdian kita sebagai Pimpinan dan Anggota DPRD Masa Bhakti 2009 – 2014. Dan selama itupun berbagai persoalan yang menjadi tuntutan aspirasi masyarakat, telah berusaha disikapi dan ditindaklanjuti sesuai kewenangan unsur penyelenggara Pemerintah Daerah dan kewenangan Daerah Otonom,” tuturnya.
Peranan DPRD katanya, sebagai lembaga Legislatif berada sangat fital dan strategis. Karenanya, dituntut mampu memahami aspirasi yang tumbuh dan berkembang dalam kehidupan bermasyarakat, mengembangkan kehidupan demokrasi dan keadilan. Lebih-lebih mampu memelihara kemitraan diantara lini pemerintahan. Disisi lain, dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah Otonom sesuai Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, DPRD tetap memposisikan kedudukannya setara dan bersifat kemitraan dengan Pemerintah Daerah.
Karena itu, kedua lembaga ini telah secara sinergis dapat melaksanakan tugas dengan baik, saling mendukung memberikan informasi dan koreksi-koreksi yang positif bagi penyelenggaraan tugas Pemerintah Daerah. ”Dengan terselenggaranya Rapat Paripurna Istimewa DPRD hari ini serangkaian Pengucapan Sumpah atau Janji Anggota DPRD Kabupaten Dompu. Hasil Pemilu 2014 merupakan akhir pengabdian keanggotaan kami periode 2009-2014 dan sekaligus merupakan awal pengabdian keanggotaan DPRD Masa Jabatan 2014-2019,” tuturnya.
Dijelaskanya, selama masa pengabdian selaku Anggota DPRD tentu telah melaksanakan berbagai tugas sesuai fungsi pokok lembaga DPRD baik fungsi pengawasan, fungsi anggaran maupun fungsi legislasi. Dari tugas dan fungsi itu telah menghasilkan berbagai kegiatan dan produk DPRD antara lain. Keputusan DPRD dan Keputusan Pimpinan DPRD meliputi, Peraturan Daerah sebanyak 29 Raperda, Peraturan Daerah atas prakarsa DPRD sebanyak 21 Raperda, Keputusan Pimpinan DPRD sebanyak 25 keputusan.
Berbagai rekomendasi terangnya, baik sebagai saran masukan atas tindak lanjut fungsi pengawasan Dewan maupun rekomendasi-rekomendasi atas penyampaian aspirasi masyarakat pada Pemerintah Daerah. Sejumlah hasil kegiatan alat-alat kelengkapan DPRD baik kegiatan Badan Musyawarah, Badan Kehormatan, Badan Anggaran, Badan Legislasi maupun Komisi-komisi DPRD semuanya ini tertuang lebih lanjut dalam Risalah Sidang DPRD.
Namun kata dia, sebagai manusia bisa yang memiliki keterbatasan kemampuan tentu masih banyak berbagai urusan yang belum dapat terselesaikan. Termasuk berbagai tuntutan aspirasi serta pelayanan kepada masyarakat. “Tapi kami yakin dan tahu pasti bahwa Saudara-saudara kita yang akan diambil sumpah hari ini sebagai Anggota DPRD adalah kader terbaik pilihan rakyat dan pasti akan mampu berbuat yang terbaik lagi bagi kemajuan daerah Nggahi Rawi Pahu,” jelasnya.
Ketua baru DPRD Kabupaten Dompu, Yuliadin S.Sos, menyampaikan rasa terima kasihnya kepada seluruh masyarakat Kabupaten Dompu yang telah berpartisipasi Aktif dalam Pemilu 2014 sehingga berlangsung sesuai dengan harapan semua. Begitupun kepada Anggota Legislatif Periode 2009-2014 dan Anggota KPU maupun jajaran Penyeleggara Pemilu.
Dikatakannya, menyadari tugas dan fungsi Pimpinan Sementara DPRD sesuai Peraturan adalah meliputi penyusunan Rancangan Peraturan Tata Tertib DPRD untuk Masa Jabatan 2014 – 2019, melakukan pembentukan Fraksi-Fraksi Dewan dan pembentukan Pimpinan Definitif. Diharapkan tugas dan fungsi yang diemban selama kepemimpinan sementara DPRD itu dapat diselesaikan dalam waktu yang relatif singkat. Apalagi mengingat ada agenda penting dan mendesak untuk segera ditetapkan seperti RAPBD Kabupaten Dompu Tahun Anggaran 2015.
Sementara itu, Bupati Dompu, Drs. H. Bambang M. Yasin, yang membacakan sambutan Gubernur Propinsi Nusa Tenggara Barat, Dr. TGH. M. Zainul Majdi, MA, mengucapkan selamat menjalankan tugas kepada seluruh anggota DPRD yang baru. ”Harapan saya, kepercayaan dan amanah yang dititipkan masyarakat kepada saudara, dapat dilaksanakan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggungjawab, merakyat serta memiliki visi pembangunan yang mampu merangkul seluruh aspirasi masyarakat Dompu,” ujarnya.
Gubernur meyakini, seluruh anggota DPRD Dompu memiliki itikad dan kesungguhan untuk tampil berkhidmad membawa suara dan amanah rakyat. Berbagai aspirasi keinginan dan kebutuhan masyarakat menjadi tanggungjawab yang harus dilaksanakan dan diakomodir. “Yang paling penting dipedomani oleh setiap anggota Legislatif, sangat diharapkan tidak hanya mencerminkan kepentingan partai, melainkan benar-benar mencerminkan suara rakyat,” sarannya.
Dikatakannya, sebagai unsur penyelenggara pemerintah Daerah, DPRD bukan hanya merupakan mitra kerja yang berkedudukan setara dengan pemerintah daerah. Melainkan juga memiliki tugas dan tanggungjawab yang besar dalam mewujudkan dan menyukseskan pembangunan. DPRD dan Pemerintah memiliki tanggungjawab yang sama teradap keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan. “Oleh karena itu kedua lembaga ini dituntut untuk mampu bekerjasama dengan baik dan saling mendukung, memiliki komitmen kebersamaan yang tinggi dan sinergi yang positif,” katanya. (KS-10)
COMMENTS