Kekeringan yang melanda sebagian wilayah Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB) berdampak krisis pangan bagi warga empat dusun di Desa Karampi Kecamatan Langgudu.
Kekeringan yang melanda sebagian wilayah Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB) berdampak krisis pangan bagi warga empat dusun di Desa Karampi Kecamatan Langgudu. Pasalnya, lahan pertanian warga kering kerontang dan tak ada yang bisa ditanami apa-apa. Akibat kondisi itu, selama tiga bulan terakhir warga setempat tidak memiliki stok beras dan terpaksa hanya makan umbi-umbian.
Kondisi itu diperparah dengan lokasi Desa Karampi yang terpencil dan sangat jauh dari pusat ibukota kecamatan. Untuk sampai ke desa tersebut, warga harus menyeberang lautan dengan jarak tempuh sekitar lima kilometer dari desa lainnya. Hal itu membuat desa yang dihuni sekitar 700 Kepala Keluarga itu kesulitan mendapatkan pasokan beras. Apalagi mereka rata-rata warga tidak mampu karena sebagian besar berprofesi sebagai nelayan.
Kepala Dusun Nanga Ni’u Desa Karampi, Kamsu Muhammad mengaku, sudah tiga bulan warganya hanya makan umbi-umbian yang diambil dari gunung. Sebab stok beras yang dimiliki warga hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan beberapa minggu awal memasuki musim kemarau.
“Tidak ada pilihan lain bagi kami kecuali makan umbi-umbian saja untuk bertahan hidup. Mau beli beras masalahnya harus menyeberang lautan lagi dan harganya mahal bagi kami,” ungkapnya, kemarin.
Kondisi yang sama juga kata Kamsu, dialami warga tiga dusun lainnya, yakni Dusun Amba Na’e, Karampi dan Sampali. Warga tak mampu berbuat banyak untuk mengatasi persoalan krisis pangan itu kecuali berharap bantuan dari Pemerintah Kabupaten Bima. Sebab, hampir semua warga yang menjadi nelayan tidak melaut lagi karena harus mencari umbi-umbian setiap hari di gunung terdekat.
Kalisom, salah satu warga setempat, mengaku ikut membantu suaminya mencari umbi-umbian di gunung untuk kebutuhan makan tiga kali sehari. Bila tidak begitu, tidak ada apa-apa yang bisa dimakan untuk anak-anaknya. “Kondisi ini sudah pernah dilaporkan kepada aparat desa, tetapi sampai hari ini belum ada bantuan apa-apa yang diserahkan kepada kami,” ujarnya.
Anggota DPRD Kabupaten Bima, Edi Muklis mendesak pemerintah, segera mengatasi krisis pangan warga Desa Karampi, Kecamatan Langgudu. Edi membenarkan, untuk menutupi kebutuhan sehari-hari, sementara warga setempat hanya mengandalkan umbian gadung sebagai penyambung hidup. Begitupun untuk air minum, warga harus mengambil air di atas gunung yang letaknya cukup jauh dari pemukiman mereka. "Setiap hari warga harus naik turun gunung untuk mencari gadung di hutan, begitupun untuk mengambil air minum," terangnya kemarin.
Menurut dia, masalah yang dialami warga Karampi itu merupakan kejadian luar biasa yang harus segera mendapat penanganan pemerintah. Karena itu berkaitan dengan kebutuhan dasar yang menyangkut kehidupan masyarakat banyak. "Warga yang tinggal di desa itu sekitar 700 kepala keluarga," katanya.
Edi menilai kejadian di desa itu merupakan hal yang memalukan pemerintah Kabupaten Bima, tarutama istansi terkait. Karena dalam kurun waktu tiga bulan warga mengalami kelaparan, tidak diketahui pemerintah. Baik pemerintah desa, kecamatan maupun daerah. Baru diketahui lanjut dia, beberapa hari ini setelah masyarakat sakarat. "Itupun baru diketahui, setelah ada pemberitaan media," ujarnya heran.
Duta Nasdem Dapil V ini menduga, kinerja pemerintah khususnya desa dan camat tidak maksimal. Bahkan disinyalir pemerintah sengaja menutup mata dengan kondisi masyarakat. "Ini adalah aib bagi kinerja pemerintah," tandasnya. Mantan wartawan ini menilai, telah terjadi kesenjangan antara pemerintah dengan masyarakat. Akibatnya, komunikasi tidak jalan. Hal itu kata dia, membuat pemerintah kecolongan dalam menjalankan tugasnya. "Seperti yang terjadi di Karampi itu, bagian dari kecolongan pemerintah," tukasnya.
Pemkab Bima yang dikonfirmasi melalui Kasubag Informasi dan Pemberitaan Humas Protokol Setda Kabupaten Bima Suriyadin SS MSi mengaku, tidak pernah menerima laporan terkait masalah itu. Namun pihaknya akan segera berkoordinasi dengan camat dan Kades Karampi, untuk mengetahui kebenarannya. "Kami belum menerima laporan adanya krisis pangan dan air di Desa Karampi," akunya.
Kalupun kejadian itu benar, maka scepatnya harus diatasi, karena itu salah satu masalah yang krusial. Menyangkut hajat hidup orang banyak. Namun sebelum itu pihaknya, masih menunggu data dari pemerintah kecamatan. Terutama, jumlah dan kondisi riil warga. Sehingga bantuan nanti kata dia, dapat disalurkan sesuai peruntukan. "Masalah ini akan segera kami laporkan ke Bupati," pungkasnya. (KS-13)
Kepala Dusun Nanga Ni’u Desa Karampi, Kamsu Muhammad mengaku, sudah tiga bulan warganya hanya makan umbi-umbian yang diambil dari gunung. Sebab stok beras yang dimiliki warga hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan beberapa minggu awal memasuki musim kemarau.
“Tidak ada pilihan lain bagi kami kecuali makan umbi-umbian saja untuk bertahan hidup. Mau beli beras masalahnya harus menyeberang lautan lagi dan harganya mahal bagi kami,” ungkapnya, kemarin.
Kondisi yang sama juga kata Kamsu, dialami warga tiga dusun lainnya, yakni Dusun Amba Na’e, Karampi dan Sampali. Warga tak mampu berbuat banyak untuk mengatasi persoalan krisis pangan itu kecuali berharap bantuan dari Pemerintah Kabupaten Bima. Sebab, hampir semua warga yang menjadi nelayan tidak melaut lagi karena harus mencari umbi-umbian setiap hari di gunung terdekat.
Kalisom, salah satu warga setempat, mengaku ikut membantu suaminya mencari umbi-umbian di gunung untuk kebutuhan makan tiga kali sehari. Bila tidak begitu, tidak ada apa-apa yang bisa dimakan untuk anak-anaknya. “Kondisi ini sudah pernah dilaporkan kepada aparat desa, tetapi sampai hari ini belum ada bantuan apa-apa yang diserahkan kepada kami,” ujarnya.
Anggota DPRD Kabupaten Bima, Edi Muklis mendesak pemerintah, segera mengatasi krisis pangan warga Desa Karampi, Kecamatan Langgudu. Edi membenarkan, untuk menutupi kebutuhan sehari-hari, sementara warga setempat hanya mengandalkan umbian gadung sebagai penyambung hidup. Begitupun untuk air minum, warga harus mengambil air di atas gunung yang letaknya cukup jauh dari pemukiman mereka. "Setiap hari warga harus naik turun gunung untuk mencari gadung di hutan, begitupun untuk mengambil air minum," terangnya kemarin.
Menurut dia, masalah yang dialami warga Karampi itu merupakan kejadian luar biasa yang harus segera mendapat penanganan pemerintah. Karena itu berkaitan dengan kebutuhan dasar yang menyangkut kehidupan masyarakat banyak. "Warga yang tinggal di desa itu sekitar 700 kepala keluarga," katanya.
Edi menilai kejadian di desa itu merupakan hal yang memalukan pemerintah Kabupaten Bima, tarutama istansi terkait. Karena dalam kurun waktu tiga bulan warga mengalami kelaparan, tidak diketahui pemerintah. Baik pemerintah desa, kecamatan maupun daerah. Baru diketahui lanjut dia, beberapa hari ini setelah masyarakat sakarat. "Itupun baru diketahui, setelah ada pemberitaan media," ujarnya heran.
Duta Nasdem Dapil V ini menduga, kinerja pemerintah khususnya desa dan camat tidak maksimal. Bahkan disinyalir pemerintah sengaja menutup mata dengan kondisi masyarakat. "Ini adalah aib bagi kinerja pemerintah," tandasnya. Mantan wartawan ini menilai, telah terjadi kesenjangan antara pemerintah dengan masyarakat. Akibatnya, komunikasi tidak jalan. Hal itu kata dia, membuat pemerintah kecolongan dalam menjalankan tugasnya. "Seperti yang terjadi di Karampi itu, bagian dari kecolongan pemerintah," tukasnya.
Pemkab Bima yang dikonfirmasi melalui Kasubag Informasi dan Pemberitaan Humas Protokol Setda Kabupaten Bima Suriyadin SS MSi mengaku, tidak pernah menerima laporan terkait masalah itu. Namun pihaknya akan segera berkoordinasi dengan camat dan Kades Karampi, untuk mengetahui kebenarannya. "Kami belum menerima laporan adanya krisis pangan dan air di Desa Karampi," akunya.
Kalupun kejadian itu benar, maka scepatnya harus diatasi, karena itu salah satu masalah yang krusial. Menyangkut hajat hidup orang banyak. Namun sebelum itu pihaknya, masih menunggu data dari pemerintah kecamatan. Terutama, jumlah dan kondisi riil warga. Sehingga bantuan nanti kata dia, dapat disalurkan sesuai peruntukan. "Masalah ini akan segera kami laporkan ke Bupati," pungkasnya. (KS-13)
COMMENTS