Program bedah rumah yang dilaksanakan pemerintah Kabupaten Bima, tepatnya di Kecamatan Tambora saat ini sedang bermasalah.
Program bedah rumah yang dilaksanakan pemerintah Kabupaten Bima, tepatnya di Kecamatan Tambora saat ini sedang bermasalah. Sudah satu bulan lebih, rumah warga dibongkar, namun hingga saat ini belum diperbaiki. Sehingga warga harus tinggal ditenda, sampai program bedah rumah rampung, meskipun harus berada di tengah hujan dan panas.
Kepada Koran ini salah satu warga Desa Labuan Kananga Kecamatan Tambora, Kalisom mengeluhkan sikap pemerintah yang menelantarkan pemilik rumah yang dibedah. Menurutnya, setelah semua rumah dibongkar, dan harus mulai dibangun dari nol, pemberi bantuan justeru menghilang. “ semua rumah warga penerima bantuan sudah di bongkar untuk dibedah, namun hingga saat ini belum juga dikerjakan, sudah hampir dua bulan dibiarkan begitu saja,” bebernya.
Kalisom menceritakan bahwa, pada termin pertama, masyarakat hanya diberikan 10 batang kayu dan 10 zak semen. “10 zak semen itu untuk membuat batako, dan membangun pondasi, setelah termin itu, tidak ada lagi termin lanjutan. Kita mau tinggal dimana, kalau bedah rumah makan waktu berbulan-bulan, apalagi ini sudah masuk musim hujan,” tuturnya.
Informasi yang dihimpun, anggaran untuk berdah rumah tersebut bersumber dari kementerian perumahan rakyat. Melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) tahun 2014. Kabupaten Bima mendapat jatah 676 rumah yang terdiri dari 98 di Desa Kawinda Toi Kecamatan Tambora, 93 rumah di Desa Labuan Kananga, 180 di Desa Oi Panihi. Sedangkan di Kecamatan Bolo, Desa Bontokape 154 rumah dan Desa Nggembe 151 rumah.
Masing-masing rumah menerima bantuan sebesar Rp.75 juta, dengan jenis bantuan berupa material bangunan, dengan system termin. Sehingga total anggaran untuk Kabupaten Bima sebesar Rp. 5 Milyar lebih. Namun anggaran sebanyak itu, sampai hari ini menjadi masalah di Kecamatan Tambora.
“Kita disuruh pinjam uang tetangga dulu untuk beli material untuk melanjutkan pembangunan rumah. Kenapa kita harus pinjam uang orang, padahal ada uang bantuan, dikemanakan uang bantuan bedah rumah itu, apa menunggu bunga dari bank dulu, baru dikasih ke kita,” tandasnya.
Sementara itu, Kepala Bappeda Kabupaten Bima, termasuk Sekretaris dan Kabid yang hendak dikonfirmasi terkait keterlambatan pembangunan kembali rumah yang dibedah tersebut, tidak berada di kantor, karena sedah melakukan klinis anggaran di Kebun Bupati Bima.
Kasubag Pemberitaan Humas dan Protokol, Suryadin S.Sos yang dikonfirmasi terkait hal itu, menjelaskan , bahwa adanya keterlambatan proses pembangunan tersebut karena kekurangan tukang yang ada di masing-masing Desa. “Berdasarkan kalender kegiatannya, program bedah rumah ini, berakhir pada akhir Desember 2014. Di Kawinda To’I Contohnya, dalam pengerjaan 93 rumah sudah 58 porsen progress. Dan rata-rata di desa lain yang menjadi lokasi proyek sudah lebih dari 20 porsen,” jelasnya.
Diakuinya, memang ada sedikit kendala dalam proyek tersebut, ada yang sudah terima material, dan sudah bekerja, namun ada juga yang belum. Kendalanya, karena kekurangan tukan/pekerja. “Karena komponen tukang ini menjadi tangungjawab warga penerima bantuan,” jelasnya. (KS-02)
Kepada Koran ini salah satu warga Desa Labuan Kananga Kecamatan Tambora, Kalisom mengeluhkan sikap pemerintah yang menelantarkan pemilik rumah yang dibedah. Menurutnya, setelah semua rumah dibongkar, dan harus mulai dibangun dari nol, pemberi bantuan justeru menghilang. “ semua rumah warga penerima bantuan sudah di bongkar untuk dibedah, namun hingga saat ini belum juga dikerjakan, sudah hampir dua bulan dibiarkan begitu saja,” bebernya.
Kalisom menceritakan bahwa, pada termin pertama, masyarakat hanya diberikan 10 batang kayu dan 10 zak semen. “10 zak semen itu untuk membuat batako, dan membangun pondasi, setelah termin itu, tidak ada lagi termin lanjutan. Kita mau tinggal dimana, kalau bedah rumah makan waktu berbulan-bulan, apalagi ini sudah masuk musim hujan,” tuturnya.
Informasi yang dihimpun, anggaran untuk berdah rumah tersebut bersumber dari kementerian perumahan rakyat. Melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) tahun 2014. Kabupaten Bima mendapat jatah 676 rumah yang terdiri dari 98 di Desa Kawinda Toi Kecamatan Tambora, 93 rumah di Desa Labuan Kananga, 180 di Desa Oi Panihi. Sedangkan di Kecamatan Bolo, Desa Bontokape 154 rumah dan Desa Nggembe 151 rumah.
Masing-masing rumah menerima bantuan sebesar Rp.75 juta, dengan jenis bantuan berupa material bangunan, dengan system termin. Sehingga total anggaran untuk Kabupaten Bima sebesar Rp. 5 Milyar lebih. Namun anggaran sebanyak itu, sampai hari ini menjadi masalah di Kecamatan Tambora.
“Kita disuruh pinjam uang tetangga dulu untuk beli material untuk melanjutkan pembangunan rumah. Kenapa kita harus pinjam uang orang, padahal ada uang bantuan, dikemanakan uang bantuan bedah rumah itu, apa menunggu bunga dari bank dulu, baru dikasih ke kita,” tandasnya.
Sementara itu, Kepala Bappeda Kabupaten Bima, termasuk Sekretaris dan Kabid yang hendak dikonfirmasi terkait keterlambatan pembangunan kembali rumah yang dibedah tersebut, tidak berada di kantor, karena sedah melakukan klinis anggaran di Kebun Bupati Bima.
Kasubag Pemberitaan Humas dan Protokol, Suryadin S.Sos yang dikonfirmasi terkait hal itu, menjelaskan , bahwa adanya keterlambatan proses pembangunan tersebut karena kekurangan tukang yang ada di masing-masing Desa. “Berdasarkan kalender kegiatannya, program bedah rumah ini, berakhir pada akhir Desember 2014. Di Kawinda To’I Contohnya, dalam pengerjaan 93 rumah sudah 58 porsen progress. Dan rata-rata di desa lain yang menjadi lokasi proyek sudah lebih dari 20 porsen,” jelasnya.
Diakuinya, memang ada sedikit kendala dalam proyek tersebut, ada yang sudah terima material, dan sudah bekerja, namun ada juga yang belum. Kendalanya, karena kekurangan tukan/pekerja. “Karena komponen tukang ini menjadi tangungjawab warga penerima bantuan,” jelasnya. (KS-02)
COMMENTS