Catatan Perjalanan Kunjungan FKUB Kota Bima ke Bali (Habis)
Catatan Perjalanan Kunjungan FKUB Kota Bima ke Bali
(Habis)
 |
| Walikota Bima saat diterima Bupati dan Wakil Bupati Badung, Bali |
Kabupaten Badung saat ini dipimpin Bupati, Anak Agung Gede Agung yang berasal dari daerah Mengwi, dan sebagai Wakil Bupati yaitu I Made Sudiana. Secara geografis, Kabupaten Badung berbatasan dengan Kabupaten Buleleng di sebelah utara, Kabupaten Tabanan di barat dan Kabupaten Bangli, Gianyar serta kota Denpasar di sebelah timur.
Pada kunjungan silaturrahmi itu, Walikota Bima dan rombongan FKUB langsung diterima Bupati dan Wakil Bupati Badung. Perwakilan dari Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Propinsi Bali, Drs. Abu Siri, M.PdI juga nampak setia mendampingi sejak hari pertama. Pertemuan berlangsung sekitar satu jam lebih, di ruangan tamu Wakil Bupati Badung.
Dalam pertemuan antar dua Kepala Daerah itu, suasana hangat dan keakraban terjalin. Terlebih Walikota Bima mengaku sudah sejak lama mengenal Bupati Badung, Anak Agung Gede Agung dan kagum dengan sosok pria berkumis itu. Kekaguman itu disampaikan langsung Walikota dihadapan Bupati Badung. “Saya tahu persis kiprah Bapak selama ini dan saya salah satu pengagum Bapak,” kata Qurais.
Walikota mengaku, telah lama mengenal daerah Bali. Bukan hanya karena popularitas Bali dari aspek wisata, melainkan pernah menggeluti usaha perminyakan bersama Pertamina Bali. Melalui usaha itu pula yang mengantarkannya menjadi Ketua Siswana Migas Propinsi NTB dan dikenal sebagai pengusaha minyak hingga saat ini.
Pada kesempatan itu, Qurais juga mengutarakan maksud dan tujuan kunjungan silaturrahminya ke Kantor Pemerintah Kabupaten Badung. Yakni ingin mendapatkan masukan serta pengalamanan tentang kerukunan hidup antar umat beragama di Bali, khususnya di Badung. Masukan itu diharapkan dapat menjadi acuan penerapan kerukunan di Kota Bima.
Bupati Badung, Anak Agung Gede Agung, mengapresiasi niat baik Pemerintah Kota Bima dapat berkunjung ke Bali untuk belajar kerukunan antar umat beragama. Menurutnya, kedamaian dan kondusifitas daerah memang sesuatu yang mutlak diperlukan pemerintah untuk mendukung program pembangunan. Kalau daerah tidak kondusif, tidak akan bisa maksimal menjalankan program apapun. Salah satu penunjang kondusifitas daerah itu adalah potret kerukunan hidup antar umat beragamanya.
Bupati mencontohkan beberapa daerah di Indonesia yang kerap dilanda konflik mengatasnamakan Suku, Agama dan Ras (SARA) seperti Ambon, Muluku dan Papua. Program pembangunan sulit dijalankan karena ancaman stabilitas daerah. “Kami pun di Bali pernah merasakan hal yang sama ketika terjadi peristiwa Bom Bali I dan II beberapa tahun lalu. Dampaknya sangat besar bagi kami usai kejadian itu. Kami butuh bertahun-tahun lagi untuk bisa pulih,” ungkapnya.
Disaat itulah kata dia, peran tokoh semua agama sangat dibutuhkan untuk menyembuhkan kembali trauma masyarakat Bali. Sebab saat itu, banyak yang mengaitkan kasus pemboman dengan agama tertentu. Padahal, tak satupun penganut agama di Bali mengamini atau mendukung tindakan keji yang membunuh sekitar 200 lebih manusia tersebut.
“Saya sendiri berperan aktif untuk merehabilitasi kembali suasana saat itu. Saya sampaikan ke masyarakat, bahwa kasus pemboman murni terorisme dan tak ada kaitan dengan agama. Sejumlah tokoh agama pun saya kumpulkan dan mereka semua sepakat tak mendukung aksi teror itu. Serta berkomitmen untuk membantu trauma hearing kepada masyarakat,” tuturnya.
Pengalaman kasus Bom Bali I dan II itu sambungnya, menjadi pembelajaran berharga bagi Pemerintah Kabupaten Badung dan Propinsi Bali, betapa kerukunan hidup antar umat beragama sangat berperan menciptakan kembali kondusifitas daerah. Sejak saat itulah, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) berdiri di Bali dan didukung penuh pemerintah melaui anggaran yang memadai. (Ady Supriadin)
COMMENTS