Milyaran rupiah anggaran dalam APBD Pemerintah Kabupaten Bima tahun 2015, muncul secara tiba-tiba.
Milyaran rupiah anggaran dalam APBD Pemerintah Kabupaten Bima tahun 2015, muncul secara tiba-tiba. Padahal saat pembahasan di tingkat Badan Anggaran (Banggar), tidak dibahas sama sekali, namun muncul dalam APBD murni. Diduga kuat, munculnya angka “siluman” itu karena ada kepentingan oknum tertentu.
Anggaran yang muncul secara tiba-tiba dalam APBD tahun 2015 tersebut antara lain, Anggaran untuk pembangunan Kantor Bupati Bima. Pada saat RAPBD hanya Rp.9 Milyar, namun dalam APBD tiba-tiba menjadi Rp.18,5 Milyar. Kemudian Anggaran untuk pengadaan Buku di Dinas Dikpora sebesar Rp.5 Milyar, yang sebelumnya tidak ada dalam RAPBD dan tidak dibahas dalam Banggar, tiba-tiba muncul dalam APBD murni tahun 2015. Tak hanya itu, Anggaran sebanyak Rp.8 Milyar yang dimunculkan dalam APBD Perubahan Tahun 2014 lalu dipertanyakan.
Salah seorang Anggota Banggar, Muhammad Aminurlah, SE mempertanyakan kemunculan anggaran secara tiba-tiba tersebut dalam APBD tahun 2015. Karena menurutnya, setiap RAPBD wajib dibahas dalam Banggar, tidak boleh muncul tiba-tiba dalam APBD. “Harus dibahas terlebih dahulu di tingkat banggar. Kenapa ? Karena dengan pembahasan, maka akan diketahui asas manfaatnya, serta penggunaannya diatur dengan juklak juknisnya,” ujar Duta PAN Dapil III itu dengan nada kesal.
Wakil rakyat dua periode ini menuding, ada kepentingan oknum tertentu dalam anggaran yang muncul secara tiba-tiba itu. Sebab, anggaran tersebut dimunculkan tanpa sepengetahuan anggota banggar. Artinya, ada komitmen tersembunyi antara penerima anggaran dengan oknum di lembaga DPRD. ”Jika dana itu digunakan nantinya, maka berpotensi kejahatan penyalahgunaan APBD Tahun 2015,” pungkasnya.
Bagaimana komentar anggota Banggar lainnya ?. Yasin, S.Pdi saat dimintai tanggapan mengaku anggaran itu sengaja tidak dibahas, karena anggaran tersebut merupakan anggaran Tahun 2014 yang diluncurkan kembali tahun 2015. “Untuk Dinas Dikpora yang Rp.5 Milyar bersumber dari DAK itu, anggaran tahun sebelumnya yang tidak dilaksanakan, yang diluncurkan kembali tahun ini. Anggaran itu masuk dalam catatan di Banggar dan memang tidak dibahas, karena itu luncuran yang sudah dibahas tahun sebelumnya,” jelasnya.
Diakuinya, anggaran itu rencananya akan dibahas lebih lanjut di Komisi terkait, karena dalam Banggar waktu itu dibahas secara gelondongan. Karena belum ada petunjuk penggunaan DAK tesebut, makanya dibahas Gelondongan. Dan Juklak Juknis itu juga yang menjadi kendala tidak terlaksananya anggaran tahun 2014 itu, sehingga dimunculkan kembali tahun ini.
Sementara untuk anggaran pembangunan Bupati sebesar Rp.9 Milyar menjadi Rp.18.5 Milyar yang muncul dalam APBD tahun 2015 itu, dirinya mengaku tidak mengetahui secara persis, apakah itu luncuran atau ada ada pagu yang dianggap lebih dari belanja tidak langsung. Karena pada waktu pembahasan poin yang itu, dirinya tidak mengikuti secara utuh. Namun dirinya mendukung jika anggaran tersebut ditambah. “Karena Hajat besar pemerintah Kabupaten Bima selama ini, membangun Kantor Bupati Bima, jadi saya tidak permasalahkan jika anggaranya ditambah, agar proses pembangunan lebih cepat,” terangnya.
Apa tanggakan pihak Eksekutif terkait hal itu ?. Bupati Bima melalui asisten II Setda Kabupaten Bima, Putarman, SE mengaku belum mengetahui persis soal adanya alokasi anggaran dalam APBD Tahun 2015 yang tidak dibahas ditingkat Banggar. Baik yang menyangkut tambahan anggaran pembangunan Kantor Bupati Rp.8Milyar di APBD Perubahan Tahun 2014, maupun Rp.5 Milyar DAK untuk Dinas Dikpora itu. ”Saya belum tahu soal itu, nanti akan saya tanyakan anggota banggar lain di jajaran eksekutif,” katanya singkat. (KS-02)
 |
| Ilustrasi APBD |
Salah seorang Anggota Banggar, Muhammad Aminurlah, SE mempertanyakan kemunculan anggaran secara tiba-tiba tersebut dalam APBD tahun 2015. Karena menurutnya, setiap RAPBD wajib dibahas dalam Banggar, tidak boleh muncul tiba-tiba dalam APBD. “Harus dibahas terlebih dahulu di tingkat banggar. Kenapa ? Karena dengan pembahasan, maka akan diketahui asas manfaatnya, serta penggunaannya diatur dengan juklak juknisnya,” ujar Duta PAN Dapil III itu dengan nada kesal.
Wakil rakyat dua periode ini menuding, ada kepentingan oknum tertentu dalam anggaran yang muncul secara tiba-tiba itu. Sebab, anggaran tersebut dimunculkan tanpa sepengetahuan anggota banggar. Artinya, ada komitmen tersembunyi antara penerima anggaran dengan oknum di lembaga DPRD. ”Jika dana itu digunakan nantinya, maka berpotensi kejahatan penyalahgunaan APBD Tahun 2015,” pungkasnya.
Bagaimana komentar anggota Banggar lainnya ?. Yasin, S.Pdi saat dimintai tanggapan mengaku anggaran itu sengaja tidak dibahas, karena anggaran tersebut merupakan anggaran Tahun 2014 yang diluncurkan kembali tahun 2015. “Untuk Dinas Dikpora yang Rp.5 Milyar bersumber dari DAK itu, anggaran tahun sebelumnya yang tidak dilaksanakan, yang diluncurkan kembali tahun ini. Anggaran itu masuk dalam catatan di Banggar dan memang tidak dibahas, karena itu luncuran yang sudah dibahas tahun sebelumnya,” jelasnya.
Diakuinya, anggaran itu rencananya akan dibahas lebih lanjut di Komisi terkait, karena dalam Banggar waktu itu dibahas secara gelondongan. Karena belum ada petunjuk penggunaan DAK tesebut, makanya dibahas Gelondongan. Dan Juklak Juknis itu juga yang menjadi kendala tidak terlaksananya anggaran tahun 2014 itu, sehingga dimunculkan kembali tahun ini.
Sementara untuk anggaran pembangunan Bupati sebesar Rp.9 Milyar menjadi Rp.18.5 Milyar yang muncul dalam APBD tahun 2015 itu, dirinya mengaku tidak mengetahui secara persis, apakah itu luncuran atau ada ada pagu yang dianggap lebih dari belanja tidak langsung. Karena pada waktu pembahasan poin yang itu, dirinya tidak mengikuti secara utuh. Namun dirinya mendukung jika anggaran tersebut ditambah. “Karena Hajat besar pemerintah Kabupaten Bima selama ini, membangun Kantor Bupati Bima, jadi saya tidak permasalahkan jika anggaranya ditambah, agar proses pembangunan lebih cepat,” terangnya.
Apa tanggakan pihak Eksekutif terkait hal itu ?. Bupati Bima melalui asisten II Setda Kabupaten Bima, Putarman, SE mengaku belum mengetahui persis soal adanya alokasi anggaran dalam APBD Tahun 2015 yang tidak dibahas ditingkat Banggar. Baik yang menyangkut tambahan anggaran pembangunan Kantor Bupati Rp.8Milyar di APBD Perubahan Tahun 2014, maupun Rp.5 Milyar DAK untuk Dinas Dikpora itu. ”Saya belum tahu soal itu, nanti akan saya tanyakan anggota banggar lain di jajaran eksekutif,” katanya singkat. (KS-02)
COMMENTS