Masalah di Dinas Dikpora Kabupaten Bima, tak pernah kunjung tuntas. Hilang satu muncul yang lain, persoalan sebelumnya belum sukses dicarikan solusi, muncul lagi kasus baru.
Masalah di Dinas Dikpora Kabupaten Bima, tak pernah kunjung tuntas. Hilang satu muncul yang lain, persoalan sebelumnya belum sukses dicarikan solusi, muncul lagi kasus baru. Buktinya, dugaan asusila oknum guru terhadap delapan siswi SMAN 1 Monta belum selesai ditangani. Kini, Dinas Dikpora kembali dihadapkan dugaan penyalahgunaan dana Bos oleh oknum Kepala Sekolah (Kepsek) SMAN 1 Tambora, A. Latif, S.Pd.
Gerah dan resah atas dugaan penyimpangan pengelolaan Bos hingga menyebabkan amburadulnya proses Kegiatan Belajar Mengajar (KBM), sejumlah guru, siswa, Komite SMAN 1 Tambora dan Tokoh Masyarakat (Toma) Kecamatan tersebut kompak “mengusir” oknum Kepsek tersebut. Bentuknya, mereka membuat sekaligus menandatangani surat pernyataan bersama atas persoalan tersebut. Surat itu ditujukan untuk Bupati Bima, Drs, H. Syafrudin, HM. Nur, M.Pd, ditembuskan ke Kepala Inspektorat, Kepala Dikpora, kepala BKD, DPRD dan Komisi IV.
Dalam surat yang didasari dugaan korupsi dana bos senilai ratusan juta itu, mereka menyatakan tidak mengetahui pengelolaan dana bos dan BSM SMAN I Tambora untuk tahap I dan II, sudah banyak wali murid yang menarik anak-anaknya untuk disekolahkan ke sekolah lain, karena proses KBM tidak berjalan normal. Selain itu, sejumlah guru sukarela tidak pernah diberikan honor selama tiga tahun terakhir ini dan memohon kepada Bupati untuk memberikan bantuan anggaran proses KBM satu semester berjalan dan biaya administrasi persiapan Ujian Nasional (UN) tahun pelajaran 2014/2015. Terakhir, dalam surat stempel dan tandatangan Kepala Unit Pelaksana Teknis (K-UPT) Dinas Dikpora Tambora, Imran HM. Saleh, S.Pd mendesak Bupati melantik pengganti Kepsek yang sudah dilanjutkan oleh KUPTD.
KUPT Dinas Dikpora Tambora, Imran HM. Saleh yang dikonfirmasi wartawan, membenarkan surat pernyataan bersama yang ditandatangani dewan guru, siswa, komite dan tokoh masyarakat dalam kaitan itu. Bahkan ia mengaku bersedia menandatangi berikut stempel surat tersebut, karena prihatin dengan proses KBM yang tidak jalan seperti biasa. Mengingat, anggaran bos untuk peningkatan mutu pendidikan terindikasi disalahgunakan oknum Kepsek itu. “Saya sepakat dengan surat itu, bagi saya itu langkah tepat,” ujarnya.
KUPTD yang dikenal dengan gaya “militer” itu meminta Bupati segera menindaklanjuti surat pernyataan bersama tersebut. Masalahnya, dugaan penyalahgunaan bos mengakibatkan lumpuhnya KBM, bahkan dikhawatirkan akan mengorbankan masa depan genarasi bangsa. “Saya minta bupati menindaklanjuti surat tersebut, sebagai upaya penyelamatan masa depan generasi bangsa,” pintanya.
Sementara Kepsek SMAN I Tambora, A.Latif yang dikonfirmasi Koran Stabilitas secara tegas membantah dugaan penyelahgunaan dana Bos. Ia beralasan, penggunaan dana bantuan pusat itu sudah sesuai aturan yang telah ditentukan. ”Saya gunakan Bos sesuai Juklak-Juknisnya, jadi tidak benar informasi itu,” elaknya.
Disinggung soal dugaan penggunaan bos untuk membiayai istri simpanan dan perbuatan lain hingga memicu dirinya melakukan indikasi penyimpangan tersebut, Latif kembali membantah. Sebab ia tidak memiliki istri simpanan, tapi tiga istri. ”Saya tidak memiliki simpanan, tapi tiga istri,” kilahnya. (KS-09)
 |
| ilustrasi uang |
Dalam surat yang didasari dugaan korupsi dana bos senilai ratusan juta itu, mereka menyatakan tidak mengetahui pengelolaan dana bos dan BSM SMAN I Tambora untuk tahap I dan II, sudah banyak wali murid yang menarik anak-anaknya untuk disekolahkan ke sekolah lain, karena proses KBM tidak berjalan normal. Selain itu, sejumlah guru sukarela tidak pernah diberikan honor selama tiga tahun terakhir ini dan memohon kepada Bupati untuk memberikan bantuan anggaran proses KBM satu semester berjalan dan biaya administrasi persiapan Ujian Nasional (UN) tahun pelajaran 2014/2015. Terakhir, dalam surat stempel dan tandatangan Kepala Unit Pelaksana Teknis (K-UPT) Dinas Dikpora Tambora, Imran HM. Saleh, S.Pd mendesak Bupati melantik pengganti Kepsek yang sudah dilanjutkan oleh KUPTD.
KUPT Dinas Dikpora Tambora, Imran HM. Saleh yang dikonfirmasi wartawan, membenarkan surat pernyataan bersama yang ditandatangani dewan guru, siswa, komite dan tokoh masyarakat dalam kaitan itu. Bahkan ia mengaku bersedia menandatangi berikut stempel surat tersebut, karena prihatin dengan proses KBM yang tidak jalan seperti biasa. Mengingat, anggaran bos untuk peningkatan mutu pendidikan terindikasi disalahgunakan oknum Kepsek itu. “Saya sepakat dengan surat itu, bagi saya itu langkah tepat,” ujarnya.
KUPTD yang dikenal dengan gaya “militer” itu meminta Bupati segera menindaklanjuti surat pernyataan bersama tersebut. Masalahnya, dugaan penyalahgunaan bos mengakibatkan lumpuhnya KBM, bahkan dikhawatirkan akan mengorbankan masa depan genarasi bangsa. “Saya minta bupati menindaklanjuti surat tersebut, sebagai upaya penyelamatan masa depan generasi bangsa,” pintanya.
Sementara Kepsek SMAN I Tambora, A.Latif yang dikonfirmasi Koran Stabilitas secara tegas membantah dugaan penyelahgunaan dana Bos. Ia beralasan, penggunaan dana bantuan pusat itu sudah sesuai aturan yang telah ditentukan. ”Saya gunakan Bos sesuai Juklak-Juknisnya, jadi tidak benar informasi itu,” elaknya.
Disinggung soal dugaan penggunaan bos untuk membiayai istri simpanan dan perbuatan lain hingga memicu dirinya melakukan indikasi penyimpangan tersebut, Latif kembali membantah. Sebab ia tidak memiliki istri simpanan, tapi tiga istri. ”Saya tidak memiliki simpanan, tapi tiga istri,” kilahnya. (KS-09)
COMMENTS