Namun tidak begitu dengan Rumah Makan (RM) Arema yang berlokasi di Kelurahan Rabadompu Barat.
Lazimnya dalam aturan, sebelum usaha dijalankan atau bangunan didirikan terlebih dahulu pengelola mesti mengantungi ijin dari instansi terkait pemerintah. Namun tidak begitu dengan Rumah Makan (RM) Arema yang berlokasi di Kelurahan Rabadompu Barat. Pembukaan usaha lain dan penambahan bangunan baru disekitarnya diduga telah menyalahi aturan.
Pasalnya, pengelola RM Arema diketahui belum mengurus ijin tetapi usaha dan bangunan lain disekitarnya sudah beroperasi. Hal ini terungkap dari pengakuan Ketua Komisi III DPRD Kota Bima, Alvian Indrawirawan, S.Adm, Senin (26/1) kemarin di ruang kerjanya.
Menurut Alvian atau akrab disapa Pawang ini, RM Arema telah menyalahi aturan karena mendirikan bangunan baru tanpa mengurus ijin terlebih dahulu. Begitupun terkait usaha lainnya yang dibuka pada bangunan baru juga belum mengantungi ijin. Untuk itu, dia meminta kepada dinas terkait menindak pengelola RM Arema dan mendesak agar segera mengurus syarat administrasi sesuai ketentuan.
“Saat kunjungan kerja dalam daerah, kami sudah meminta klarifikasi kepada dinas tehnis. Alasan mereka sudah menegur pengelola RM Arema, tetapi kan faktanya tidak digubris,” sorot dia.
Menyikapi hal itu lanjutnya, dinas tehnis harus mengambil sikap tegas menindak pelaku usaha yang melanggar aturan. Masalahnya, semua usaha di Kota Bima menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) karena ada kewajiban retribusi yang harus disetor. Bila aturan pengurusan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dan ijin usaha diabaikan tentu akan berpengaruh pada pencapaian PAD. “Saya kira pemerintah punya hak paksa karena ada aturan yang mengatur. Bila mereka masih ngeyel, ya bongkar saja ada efek jera,” tegasnya.
Tak hanya soal RM Arema, Alvian juga meminta kepada dinas tehnis agar memaksimalkan pengawasan. Serta tegas dalam menegakkan aturan, jangan sampai masalah satu orang dijadikan contoh oleh masyarakat lainnya. Selain itu, meminta kepada masyarakat dan pelaku usaha agar mengurus ijin terlebih dahulu sebelum mendirikan bangunan dan membuka usaha, bukan malah sebaliknya. (KS-13)
Pasalnya, pengelola RM Arema diketahui belum mengurus ijin tetapi usaha dan bangunan lain disekitarnya sudah beroperasi. Hal ini terungkap dari pengakuan Ketua Komisi III DPRD Kota Bima, Alvian Indrawirawan, S.Adm, Senin (26/1) kemarin di ruang kerjanya.
Menurut Alvian atau akrab disapa Pawang ini, RM Arema telah menyalahi aturan karena mendirikan bangunan baru tanpa mengurus ijin terlebih dahulu. Begitupun terkait usaha lainnya yang dibuka pada bangunan baru juga belum mengantungi ijin. Untuk itu, dia meminta kepada dinas terkait menindak pengelola RM Arema dan mendesak agar segera mengurus syarat administrasi sesuai ketentuan.
“Saat kunjungan kerja dalam daerah, kami sudah meminta klarifikasi kepada dinas tehnis. Alasan mereka sudah menegur pengelola RM Arema, tetapi kan faktanya tidak digubris,” sorot dia.
Menyikapi hal itu lanjutnya, dinas tehnis harus mengambil sikap tegas menindak pelaku usaha yang melanggar aturan. Masalahnya, semua usaha di Kota Bima menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) karena ada kewajiban retribusi yang harus disetor. Bila aturan pengurusan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dan ijin usaha diabaikan tentu akan berpengaruh pada pencapaian PAD. “Saya kira pemerintah punya hak paksa karena ada aturan yang mengatur. Bila mereka masih ngeyel, ya bongkar saja ada efek jera,” tegasnya.
Tak hanya soal RM Arema, Alvian juga meminta kepada dinas tehnis agar memaksimalkan pengawasan. Serta tegas dalam menegakkan aturan, jangan sampai masalah satu orang dijadikan contoh oleh masyarakat lainnya. Selain itu, meminta kepada masyarakat dan pelaku usaha agar mengurus ijin terlebih dahulu sebelum mendirikan bangunan dan membuka usaha, bukan malah sebaliknya. (KS-13)
COMMENTS