Angota DPRD Kabupaten Bima, Edi Muhlis, S.Sos mensinyalir munculnya sejumlah kasus penggelapan BBM di Bima karena ada mafia yang bermain dibaliknya.
Kasus penggelapan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi sudah beberapa kali terungkap di Kota dan Kabupaten Bima. Publik pun mulai tau, mengapa selama ini kerap terjadi kelangkaan BBM padahal stok selalu memadai untuk masyarakat. Angota DPRD Kabupaten Bima, Edi Muhlis, S.Sos mensinyalir munculnya sejumlah kasus penggelapan BBM di Bima karena ada mafia yang bermain dibaliknya.
.jpg "Bahan Bakar Minyak (BBM)")
Bahan Bakar Minyak (BBM)
Edi Muhlis berani menduga adanya praktek korupsi secara massif dilakukan dalam lingkaran Dinas Koperasi Perindustrian Dan Perdagangan (Diskoperindag), SPBU dan Pertamina dalam pengelolaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi di wilayah Kota Bima maupun Kabupaten Bima. Selain itu menurutnya, ada indikasi penggunaan rekomendasi palsu dari Diskoperindag oleh oknum mafia BBM. Rekomendasi itulah yang menjadi senjata ampuh para pelaku industri memanfaatkan BBM bersubsi untuk meraup keuntungan yang sebesar-besarnya.
Dugaan itu kata Edi, sudah tercium sebelum dirinya menjabat sebagai Anggota Legislator. Bahkan ia pernah bersurat kepada PT. Pertamina NTB di Mataram, namun hingga sekarang belum ada tanggapan. Saat dirinya juga terpilih menjadi Anggota Legislator, ia masih memperjuangkan hak rakyat miskin yang membutuhkan BBM. Hal itu dibuktikannya beberapa waktu lalu, dengan melaporkan adanya ketimpangan dalam pengaturan regulasi BBM bersubsidi di Kota maupun Kabupaten Bima.
Keseriusan Sekretaris Komisi III ini juga akan diperlihatkan dalam waktu dekat dengan melakukan pemanggilan Dirut PT. Pertamina, Pengelola SPBU, Diskoperindag dan aparat penegak hukum guna membahas regulasi yang mengatur tentang pasokan BBM bersubsidi untuk masyarakat Bima. “Sepulang kami dari Jakarta, kami akan memanggil pihak terkait membahas regulasi BBM Bersubsi untuik wilayah Bima,” tegasnya melalui keterangan pers, Sabtu kemarin.
Selama ini menurutnya, banyak pihak yang diuntungkan dalam pembelian BBM bersubsidi termasuk para kontraktor dan pelaku industri. Padahal dalam aturan, kontraktor tidak di perbolehkan menggunakan BBM bersubsidi melainkan BBM Non Subsidi. ”Hanya sebagian masyarakat yang menikmati BBM bersubsidi, yang paling banyak itu adalah pengusaha kontraktor dan industri yang ada di wilayah Bima,” ungkapnya.
Lanjutnya, ia menilai dinas terkait ikut andil dalam dugaan korupsi tersebut. Karena terindikasi mengeluarkan rekomedasi kepada pengusaha kontraktor dan industri dengan modus memberi rekomendasi untuk perorangan bukan atas nama UD. “Ini modus yang mereka gunakan dalam memuluskan aksi kejahatan berjamaah itu. Untuk itu kami akan terus melakukan pengawasan serta menindaklanjuti keresahan masyarakat selama ini,” bebernya seraya menyebutkan nama salah seorang pengusaha berinisial T yang diindikasi menikmati BBM bersubsidi.
Pengusaha berinisial T katanya, diindikasi mengambil rekomendasi kepada Diskoperindag secara pribadi bukan atas nama UD yang dimiliki. Padahal T merupakan pengusaha kontraktor. Ia menduga ada konspirasi antara onkum pengusaha ini dengan Diskoperindag dalam pengurusan rekomendasi. Sebab jika duicermati, oknum pengusaha merupakan salah satu potret pengusaha yang melakukan konspirasi dengan dinas terkait guna merampok BBM bersubsidi milik masyarakat Bima. “Mari kita berhitung, BBM bersubsidi harga kisaran 6.700, sedangkan harga non subsidi mencapai harga puluhan ribu. Nah, bayangkan saja dalam satu bulan oknum pengusaha dan pelaku industri membeli BBM bersubsidi berpuluh-puluh ton. Saya yakin angka korupsi mereka mencapai milyaran rupiah perbulan,” ungkapnya.
Menurutnya, praktek seperti itu sudah lama terjadi dan banyak pihak yang tidak tahu modus yang dilakukan pihak SPBU dengan Diskoperindag dalam melakukan aksi kejahatannya. Bahkan, angka kerugiaan negara selama ini ia perkirakan mencapai angka Triliun. Karenanya, Edi akan membeberkan data dugaan korupsi tersebut kepada KPK jika aparat kepolisian di wilayah Bima tidak segera bertindak dalam menuntaskan kasus dugaan karupsi Migas.
“Saya mendesak kepada Unit Tipikor Kepolisian agar selangkah lebih maju dalam melihat persoalan korupsi ini. Jika tidak saya akan berangkat ke Jakarta dan laporkan langsung kepada KPK, karena selama ini uang rakyat bernilai fantastis dirampok oleh oknum pengusaha di Bima,” tegasnya.
Selain itu, Edi Muhlis berencana segera bersurat melaporkan secara resmi kepada Badan Pengawas Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH-Migas) sebagai pihak berkompeten dalam masalah dugaan korupsi di BBM bersubsidi. Dengan demikian, tidak ada kagi kejahatan korupsi yuang akan merugikan masyarakat banyak. "Selain melaporkan kepada KPK, saya juga akan melaporkan kepada BPH-Migas agar masalah ini segara ditindak lanjuti dengan serius," kata dia.
Hingga saat ini, belum diperoleh keterangan dari pihak SBPU, Pertamina dan Diskoperindag terkait tudingan Poltisi Partai Nasdem tersebut. (KS-17)
Bahan Bakar Minyak (BBM)
Edi Muhlis berani menduga adanya praktek korupsi secara massif dilakukan dalam lingkaran Dinas Koperasi Perindustrian Dan Perdagangan (Diskoperindag), SPBU dan Pertamina dalam pengelolaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi di wilayah Kota Bima maupun Kabupaten Bima. Selain itu menurutnya, ada indikasi penggunaan rekomendasi palsu dari Diskoperindag oleh oknum mafia BBM. Rekomendasi itulah yang menjadi senjata ampuh para pelaku industri memanfaatkan BBM bersubsi untuk meraup keuntungan yang sebesar-besarnya.
Dugaan itu kata Edi, sudah tercium sebelum dirinya menjabat sebagai Anggota Legislator. Bahkan ia pernah bersurat kepada PT. Pertamina NTB di Mataram, namun hingga sekarang belum ada tanggapan. Saat dirinya juga terpilih menjadi Anggota Legislator, ia masih memperjuangkan hak rakyat miskin yang membutuhkan BBM. Hal itu dibuktikannya beberapa waktu lalu, dengan melaporkan adanya ketimpangan dalam pengaturan regulasi BBM bersubsidi di Kota maupun Kabupaten Bima.
Keseriusan Sekretaris Komisi III ini juga akan diperlihatkan dalam waktu dekat dengan melakukan pemanggilan Dirut PT. Pertamina, Pengelola SPBU, Diskoperindag dan aparat penegak hukum guna membahas regulasi yang mengatur tentang pasokan BBM bersubsidi untuk masyarakat Bima. “Sepulang kami dari Jakarta, kami akan memanggil pihak terkait membahas regulasi BBM Bersubsi untuik wilayah Bima,” tegasnya melalui keterangan pers, Sabtu kemarin.
Selama ini menurutnya, banyak pihak yang diuntungkan dalam pembelian BBM bersubsidi termasuk para kontraktor dan pelaku industri. Padahal dalam aturan, kontraktor tidak di perbolehkan menggunakan BBM bersubsidi melainkan BBM Non Subsidi. ”Hanya sebagian masyarakat yang menikmati BBM bersubsidi, yang paling banyak itu adalah pengusaha kontraktor dan industri yang ada di wilayah Bima,” ungkapnya.
Lanjutnya, ia menilai dinas terkait ikut andil dalam dugaan korupsi tersebut. Karena terindikasi mengeluarkan rekomedasi kepada pengusaha kontraktor dan industri dengan modus memberi rekomendasi untuk perorangan bukan atas nama UD. “Ini modus yang mereka gunakan dalam memuluskan aksi kejahatan berjamaah itu. Untuk itu kami akan terus melakukan pengawasan serta menindaklanjuti keresahan masyarakat selama ini,” bebernya seraya menyebutkan nama salah seorang pengusaha berinisial T yang diindikasi menikmati BBM bersubsidi.
Pengusaha berinisial T katanya, diindikasi mengambil rekomendasi kepada Diskoperindag secara pribadi bukan atas nama UD yang dimiliki. Padahal T merupakan pengusaha kontraktor. Ia menduga ada konspirasi antara onkum pengusaha ini dengan Diskoperindag dalam pengurusan rekomendasi. Sebab jika duicermati, oknum pengusaha merupakan salah satu potret pengusaha yang melakukan konspirasi dengan dinas terkait guna merampok BBM bersubsidi milik masyarakat Bima. “Mari kita berhitung, BBM bersubsidi harga kisaran 6.700, sedangkan harga non subsidi mencapai harga puluhan ribu. Nah, bayangkan saja dalam satu bulan oknum pengusaha dan pelaku industri membeli BBM bersubsidi berpuluh-puluh ton. Saya yakin angka korupsi mereka mencapai milyaran rupiah perbulan,” ungkapnya.
Menurutnya, praktek seperti itu sudah lama terjadi dan banyak pihak yang tidak tahu modus yang dilakukan pihak SPBU dengan Diskoperindag dalam melakukan aksi kejahatannya. Bahkan, angka kerugiaan negara selama ini ia perkirakan mencapai angka Triliun. Karenanya, Edi akan membeberkan data dugaan korupsi tersebut kepada KPK jika aparat kepolisian di wilayah Bima tidak segera bertindak dalam menuntaskan kasus dugaan karupsi Migas.
“Saya mendesak kepada Unit Tipikor Kepolisian agar selangkah lebih maju dalam melihat persoalan korupsi ini. Jika tidak saya akan berangkat ke Jakarta dan laporkan langsung kepada KPK, karena selama ini uang rakyat bernilai fantastis dirampok oleh oknum pengusaha di Bima,” tegasnya.
Selain itu, Edi Muhlis berencana segera bersurat melaporkan secara resmi kepada Badan Pengawas Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH-Migas) sebagai pihak berkompeten dalam masalah dugaan korupsi di BBM bersubsidi. Dengan demikian, tidak ada kagi kejahatan korupsi yuang akan merugikan masyarakat banyak. "Selain melaporkan kepada KPK, saya juga akan melaporkan kepada BPH-Migas agar masalah ini segara ditindak lanjuti dengan serius," kata dia.
Hingga saat ini, belum diperoleh keterangan dari pihak SBPU, Pertamina dan Diskoperindag terkait tudingan Poltisi Partai Nasdem tersebut. (KS-17)
COMMENTS