Sudah belasan kasus dugaan korupsi yang dilaporkan oleh Masyarakat dan LSM ke Polres Bima Kota. Namun, banyaknya kasus itu tak sejalan dengan profesionalisme Kepolisian dalam menanganinya
Hingga saat ini, sudah belasan kasus dugaan korupsi yang dilaporkan oleh Masyarakat dan LSM ke Polres Bima Kota. Namun, banyaknya kasus itu tak sejalan dengan profesionalisme Kepolisian dalam menanganinya. Publik merasa kesulitas untuk mengakses informasi terkait penanganan kasus-kasus itu. Begitupun awak media karena Polres Bima Kota dibawah komando, AKBP Andri Syahri menerapkan informasi satu pintu.
Kapolres Bima Kota AKBP. Andi Syahri, SH MH
Kebijakan Kapolres Bima Kota AKBP. Andi Syahri, SH MH kian menimbulkan pertanyaan publik karena kesulitan mengakses informasi. Padahal kebijakan Kapolres pengganti AKBP Benny Bassir Warmansyah ini sudah sering dikritisi sejumlah kalangan.
Banyak penangan perkara dugaan korupsi maupun kasus pidana umum saat ini, yang tidak transparan maupun diekspos oleh Polisi. Seperti, perkara pencurian, pembunuhan, perkelahian, Pencabulan dan Penanganan. Apalagi, soal penanganan kasus dugaan Korupsi yang terkesan tidak akan pernah diberikan ruang untuk konsumsi Publik. Sebab, pola yang diterapkan pimpinan institusi Polres Bima Kota menggunakan informasi satu pintu. Informasi satu pintu yang diterapkan itu juga, sama sekali tidak berjalan sesuai dengan harapan masyarakat yanh ingin mengetahui informasi terbaru seputar kasus korupsi yang ditangani Polres Bima Kota.
Kenapa demikian? Kapolres Bima Kota saat dimintai tanggapan melalui Kasat Reskrim, AKP. Wendi Oktariansyah, S. Ik mengaku, tidak keberatan untuk memberikan data-data terkait kasus korupsi dan lainnya pada kuli tinta. Tapi yang menjadi masalah sekarang ini, ia mengaku tidak berhak lagi untuk mengekspose pemberitaan apapun yang yang sedang ditangani. "Saya akan berikan datanya, tapi minta ijin dulu sama Kapolres. Saya tidak mau disalahkan nantinya,"ujarnya saat ditemui di Kantornya.
Hal ini lanjutnya, berdasarkan prosedural yang diterapkan baru-baru ini. Wartawan hanya disarankan menanyakan ke Humas Polres Bima Kota. Sebab Humas sekarang sudah diberikan kewenangan dalam memberikan informasi penanganan kasus perkara. "Coba saja ke Humas Polres," sarannya.
Apakah Humas Polres sudah aktif dan memiliki semua data tentang kasus korupsi maupun pidana umum? Wendi mengaku, nanti ada koordinasi dengan Reskrim."Pokoknya teman-teman ke Polres dulu,"sarannya lagi.
Seperti yang sering diberitakan Koran Stabilitas selama ini, penanganan kasus yang belum terselesaikan di tingkat Penyidik yakni, kasus dugaan korupsi Pembuatan Sampan Fiberglass tahun 2012. Satu orang-pun belum ditentukan siapa tersangkanya. Bahkan kasus tersebut, katanya akan selesai apabila ada audit dari BPKP Mataram. setelah ada hasil yang diekspose oleh BPKP Mataram. Pihak Satreskrim tak kunjung menentukan sikap atas kasus tersebut.
Lalu, kasus Dugaan Korupsi lainya, seperti Dugaan penyimpangan Pembangunan Dam Sape senilai Rp. 4,5 Miliar. Kasus ini diduga melibatkan baba Seng warga Bina Baru Kelurahan Dara. Dugaan Markup Paruga Na’e Kecamatan Wera. Dalam kasus Paruga Nae Wera Kepolisian telah memeriksa Asiten I Setda Pemkab Bima dan Konsultan.
Kemudian, kasus APBN tahun 2013 yang telah ditetapkan empat kepala sekolah (Kasek) sebagai tersangka. Belakangan dua orang yang ikut terlibat menikmati aliran dana seperti RD dan HR telah ditetapkan sebagai tersangka, namun hingga kini belum ada ujun penanganannya.
Kasus Penggelapan Dana Saksi Parti Demokrat Kabupaten Bima entah bagaimana penyelesaiannya. Kasus ini dilaporkan oleh Sekretaris Umum Arifudin. Kasus Penyerobotan tanah Amahami yang berperkara Pemkot Bima dan Warga Rabangodu Selatan Ahyar (Pengurus Pemuda Pancasila). Hasilnya penangan masih belum ada juga
Belakangan yang membuat heboh, penetapan tersangka H. Syahrullah, SH MH. Mantan Asisten I Setda Pemkot Bima yang kini menjabat sebagai Kadishubkominfo Kota Bima, ditetapkan tersangka dalam kasus dugaan pengadaan tanah diatas NJOP. Pihak kepolisian-pun memanggil sejumlah pejabat terkait termasuk Walikota Bima HM. Qurais H. Abidin. Juga belum ada titik terangnya. Kasus saling lapor antara wakil DPRD Kabupaten Bima Nukrah, S. Sos dan Kades Rupe Kecamatan Langgudu Drs. Mukhtar. Kasus ini sudah terkirim SPDP. Namun berkas perkara belum terkirim ke Kejari Bima.
Lalu mengenai pengamanan 24 unit kendaraan roda dua telah diamankan. Sulit juga untuk dimintai secara detail siapa pelaku dan kapan penagkapannya. Sebelum itu juga ada sekitar 23 unit sepeda motor yang diamankan di Kecamatan Wera. Penanganan belum juga diketahui. Selanjutnya sejumlah kendaraan roda dua yang diangkut dan diamnakan dari perjudian sabuk ayam. Sudah ditangani. Tetapi penanganannya belum diketahui hingga sekarang.
Kapal Patroli Mabes Polri yang di BKO-kan di Perairan Polda NTB. Telah mengamankan 24 Ton solar tanpa dokumen. Penanganan kasus ini telah dilimpahkan ke Satreskrim Polres Bima Kota. Ini prestasi kepolisian yang tidak sempat diekspose karena mampu menggagakan penyelundupan BBM bersubsidi ilegal. Barang bukti itupun, hingga saat ini entah kemana tidak diketahui oleh publik.
Dan yang terakhir, mengenai Minyak Tanah (Mitan) yang berhasil diamankan selama ini. Menurut polisi, Mitan itu telah di lelang. Namun, entah dimana pelelangannya hingga saat inipun belum diketahui publik. (KS-13)
Kapolres Bima Kota AKBP. Andi Syahri, SH MH
Kebijakan Kapolres Bima Kota AKBP. Andi Syahri, SH MH kian menimbulkan pertanyaan publik karena kesulitan mengakses informasi. Padahal kebijakan Kapolres pengganti AKBP Benny Bassir Warmansyah ini sudah sering dikritisi sejumlah kalangan.
Banyak penangan perkara dugaan korupsi maupun kasus pidana umum saat ini, yang tidak transparan maupun diekspos oleh Polisi. Seperti, perkara pencurian, pembunuhan, perkelahian, Pencabulan dan Penanganan. Apalagi, soal penanganan kasus dugaan Korupsi yang terkesan tidak akan pernah diberikan ruang untuk konsumsi Publik. Sebab, pola yang diterapkan pimpinan institusi Polres Bima Kota menggunakan informasi satu pintu. Informasi satu pintu yang diterapkan itu juga, sama sekali tidak berjalan sesuai dengan harapan masyarakat yanh ingin mengetahui informasi terbaru seputar kasus korupsi yang ditangani Polres Bima Kota.
Kenapa demikian? Kapolres Bima Kota saat dimintai tanggapan melalui Kasat Reskrim, AKP. Wendi Oktariansyah, S. Ik mengaku, tidak keberatan untuk memberikan data-data terkait kasus korupsi dan lainnya pada kuli tinta. Tapi yang menjadi masalah sekarang ini, ia mengaku tidak berhak lagi untuk mengekspose pemberitaan apapun yang yang sedang ditangani. "Saya akan berikan datanya, tapi minta ijin dulu sama Kapolres. Saya tidak mau disalahkan nantinya,"ujarnya saat ditemui di Kantornya.
Hal ini lanjutnya, berdasarkan prosedural yang diterapkan baru-baru ini. Wartawan hanya disarankan menanyakan ke Humas Polres Bima Kota. Sebab Humas sekarang sudah diberikan kewenangan dalam memberikan informasi penanganan kasus perkara. "Coba saja ke Humas Polres," sarannya.
Apakah Humas Polres sudah aktif dan memiliki semua data tentang kasus korupsi maupun pidana umum? Wendi mengaku, nanti ada koordinasi dengan Reskrim."Pokoknya teman-teman ke Polres dulu,"sarannya lagi.
Seperti yang sering diberitakan Koran Stabilitas selama ini, penanganan kasus yang belum terselesaikan di tingkat Penyidik yakni, kasus dugaan korupsi Pembuatan Sampan Fiberglass tahun 2012. Satu orang-pun belum ditentukan siapa tersangkanya. Bahkan kasus tersebut, katanya akan selesai apabila ada audit dari BPKP Mataram. setelah ada hasil yang diekspose oleh BPKP Mataram. Pihak Satreskrim tak kunjung menentukan sikap atas kasus tersebut.
Lalu, kasus Dugaan Korupsi lainya, seperti Dugaan penyimpangan Pembangunan Dam Sape senilai Rp. 4,5 Miliar. Kasus ini diduga melibatkan baba Seng warga Bina Baru Kelurahan Dara. Dugaan Markup Paruga Na’e Kecamatan Wera. Dalam kasus Paruga Nae Wera Kepolisian telah memeriksa Asiten I Setda Pemkab Bima dan Konsultan.
Kemudian, kasus APBN tahun 2013 yang telah ditetapkan empat kepala sekolah (Kasek) sebagai tersangka. Belakangan dua orang yang ikut terlibat menikmati aliran dana seperti RD dan HR telah ditetapkan sebagai tersangka, namun hingga kini belum ada ujun penanganannya.
Kasus Penggelapan Dana Saksi Parti Demokrat Kabupaten Bima entah bagaimana penyelesaiannya. Kasus ini dilaporkan oleh Sekretaris Umum Arifudin. Kasus Penyerobotan tanah Amahami yang berperkara Pemkot Bima dan Warga Rabangodu Selatan Ahyar (Pengurus Pemuda Pancasila). Hasilnya penangan masih belum ada juga
Belakangan yang membuat heboh, penetapan tersangka H. Syahrullah, SH MH. Mantan Asisten I Setda Pemkot Bima yang kini menjabat sebagai Kadishubkominfo Kota Bima, ditetapkan tersangka dalam kasus dugaan pengadaan tanah diatas NJOP. Pihak kepolisian-pun memanggil sejumlah pejabat terkait termasuk Walikota Bima HM. Qurais H. Abidin. Juga belum ada titik terangnya. Kasus saling lapor antara wakil DPRD Kabupaten Bima Nukrah, S. Sos dan Kades Rupe Kecamatan Langgudu Drs. Mukhtar. Kasus ini sudah terkirim SPDP. Namun berkas perkara belum terkirim ke Kejari Bima.
Lalu mengenai pengamanan 24 unit kendaraan roda dua telah diamankan. Sulit juga untuk dimintai secara detail siapa pelaku dan kapan penagkapannya. Sebelum itu juga ada sekitar 23 unit sepeda motor yang diamankan di Kecamatan Wera. Penanganan belum juga diketahui. Selanjutnya sejumlah kendaraan roda dua yang diangkut dan diamnakan dari perjudian sabuk ayam. Sudah ditangani. Tetapi penanganannya belum diketahui hingga sekarang.
Kapal Patroli Mabes Polri yang di BKO-kan di Perairan Polda NTB. Telah mengamankan 24 Ton solar tanpa dokumen. Penanganan kasus ini telah dilimpahkan ke Satreskrim Polres Bima Kota. Ini prestasi kepolisian yang tidak sempat diekspose karena mampu menggagakan penyelundupan BBM bersubsidi ilegal. Barang bukti itupun, hingga saat ini entah kemana tidak diketahui oleh publik.
Dan yang terakhir, mengenai Minyak Tanah (Mitan) yang berhasil diamankan selama ini. Menurut polisi, Mitan itu telah di lelang. Namun, entah dimana pelelangannya hingga saat inipun belum diketahui publik. (KS-13)
COMMENTS