Komisi-komisi Dewan terhadap hasil kunker dalam rangka evaluasi pelaksanaan dan realisasi APBD Kota Bima Tahun Anggaran 2014.
Setelah melaksanakan Kunjungan Kerja (Kunker) dalam daerah beberapa waktu lalu, DPRD Kota Bima menggelar rapat paripurna kedua dengan agenda penyampaian pembahasan atau penyusunan laporan Komisi-komisi Dewan terhadap hasil kunker dalam rangka evaluasi pelaksanaan dan realisasi APBD Kota Bima Tahun Anggaran 2014. Berikut secara hasil kunker masing-masing tiga komisi DPRD Kota Bima.
Dari Komisi II yang dibacakan Asa’ad A Dja’far memaparkan, sesuai dengan hasil pelaksanaan kunjungan kerja Komisi II DPRD Kota Bima pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Bima, mengevaluasi sejumlah hal. Diantaranya, terkait dengan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kota Bima tahun anggaran 2014 realisasi pencapaian target PAD hanya 46 persen. Hal ini disebabkan karena potensi sumber pendapatan asli daerah yang dikelola oleh dinas setempat yang bersumber dari pengelolaan obyek wisata pantai Lawata, penerimaan PAD-nya belum dapat dioptimalkan karena potensi tersebut sampai dengan tahun anggaran 2014 masih dalam tahap pengembangan serta ada beberapa kendala non teknis lainnya yang dapat menghambat pencapaian target, sehingga konstribusi dari potensi ini belum dapat dimaksimalkan.
Sedangkan untuk meningkatkan produktifitas pelaksanaan tugas dan fungsi perlu didukung oleh insfrastuktur yang memadai. Sehingga diharapkan kepada pihak eksekutif untuk dapat mengalokasikan anggaran kegiatan rehabilitasi perkantoran dinas kebudayaan dan pariwisata yang kondisinya saat ini kurang representatif.
Pada Diskoperindag, dihadapkan pada kendala pelaksanaan belanja dana cukai tembakau. Hal ini disebabkan karena regulasi pemerintah pusat sebagai petunjuk tekhnis pelaksanaannya terbit menjelang akhir tahun anggaran. Sehingga tidak cukup waktu untuk melaksanakan kegiatan yang bersumber dari dana cukai tembakau tidak cukup waktu untuk dilaksanakan. Efeknya serapan anggaran pada Diskoperindag sebesar 89 persen, akan tetapi pada sisi pencapaian target pendapatan asli daerah melebihi target.
Pada Dispertapa untuk realisasi PAD hanya 64 persen dari target yang telah ditetapkan. Hal ini disebabkan penentuan target PAD tidak dapat diukur secara normatif, karena yang menentukan target pada setiap tahun dilakukan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), bukan dinas yang bersangkutan dan tidak berdasarkan pada potensi sumber pendapatan asli daerah yang dimiliki. Pernyataan ini hampir diseluruh satuan kerja perangkat daerah yang di kunjungi oleh Komisi II DPRD Kota Bima.
Terkait dengan mekanisme pencairan dana untuk masing-masing satuan kerja perangkat daerah pada dinas pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset daerah (DPPKAD) yang dinilai lamban karena adanya perubahan pencatatan keuangan daerah dari sistim kas menjadi sistim akural. Sistim akural merupakan sistim yang berbasis akuntansi, dimana pencatat akural lebih detail dari sebelumnya. Sistem laporan keuangan juga berbeda dari basis kas. Laporan kas mengacu pada PP No.24 Tahun 2005. Sedangakan lapopran akural mengacu pada PP No. 71 Tahun 2010. Sistim berbasis akural mengakui elemen laporan keuangan yang terdiri dari atas aset, kewajiban, akuitas pendapatan dan belanja, dengan kondisi tersebut komisi ii dprd kota bima mengaharapkan agar untuk mendukung efektifitas pelaksanaan APBD Kota Bima dapat direalisasikan pada awal tahun. Maka perlu ditambah tenaga operator untuk menginput data laporan satuan kerja perangkat daerah pada DPPKAD. Dan setiap satuan kerja perangkat daerah agar bekerja dengan cepat dalam memberikan laporan keuangan yang sesuai dengan ketentuan yang ada, sehingga program kerja dinas untuk masyarakat segera di realisasikan. Dan juga yang perlu di perhatikan secara serius pula oleh eksekutif yaitu untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan retribusi pada pasar yang berdampak pada optimalisasi penerimaan retribusi pasar. Maka Komisi II DPRD Kota Bima mengharapkan agar dapat memberikan dukungan infrastruktur yang memadai pada unit pelaksana tekhnis penmgeloaan pasar, seperti ruang kepala pasar harus dilengkapi dengan Komputer atau Laptop, AC untuk memberikan kenyamanan pelaksanaan tugas dan fungsinya.
Terkait dengan persoalan yang menjadi kebutuhan masyarakat banyak, khususnya ketersediaan pupuk dan minyak tanah dimasyarakat, Komisi II DPRD Kota Bima meminta kepada dinas terkait dalam hal ini Diskoperindag dan Dispertapa harus menyikapi secara serius. Agar melakukan evaluasi dan pengawasan pada pengecer pupuk dan minyak tanah agar tidak melakukan hal-hal yang dapat merugikan masyarakat banyak. Sehingga tidak menaikan harga eceran tertinggi, yang melampaui batas yang sudah ditetapkan, dan bila terjadi hal demikian perlu melakukan langkah-langkah yang sesuai dengan ketentuan yang ada. (KS-13/Bersambung)
 |
| Ilustrasi Kunjungan Kerja (Kunker) |
Sedangkan untuk meningkatkan produktifitas pelaksanaan tugas dan fungsi perlu didukung oleh insfrastuktur yang memadai. Sehingga diharapkan kepada pihak eksekutif untuk dapat mengalokasikan anggaran kegiatan rehabilitasi perkantoran dinas kebudayaan dan pariwisata yang kondisinya saat ini kurang representatif.
Pada Diskoperindag, dihadapkan pada kendala pelaksanaan belanja dana cukai tembakau. Hal ini disebabkan karena regulasi pemerintah pusat sebagai petunjuk tekhnis pelaksanaannya terbit menjelang akhir tahun anggaran. Sehingga tidak cukup waktu untuk melaksanakan kegiatan yang bersumber dari dana cukai tembakau tidak cukup waktu untuk dilaksanakan. Efeknya serapan anggaran pada Diskoperindag sebesar 89 persen, akan tetapi pada sisi pencapaian target pendapatan asli daerah melebihi target.
Pada Dispertapa untuk realisasi PAD hanya 64 persen dari target yang telah ditetapkan. Hal ini disebabkan penentuan target PAD tidak dapat diukur secara normatif, karena yang menentukan target pada setiap tahun dilakukan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), bukan dinas yang bersangkutan dan tidak berdasarkan pada potensi sumber pendapatan asli daerah yang dimiliki. Pernyataan ini hampir diseluruh satuan kerja perangkat daerah yang di kunjungi oleh Komisi II DPRD Kota Bima.
Terkait dengan mekanisme pencairan dana untuk masing-masing satuan kerja perangkat daerah pada dinas pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset daerah (DPPKAD) yang dinilai lamban karena adanya perubahan pencatatan keuangan daerah dari sistim kas menjadi sistim akural. Sistim akural merupakan sistim yang berbasis akuntansi, dimana pencatat akural lebih detail dari sebelumnya. Sistem laporan keuangan juga berbeda dari basis kas. Laporan kas mengacu pada PP No.24 Tahun 2005. Sedangakan lapopran akural mengacu pada PP No. 71 Tahun 2010. Sistim berbasis akural mengakui elemen laporan keuangan yang terdiri dari atas aset, kewajiban, akuitas pendapatan dan belanja, dengan kondisi tersebut komisi ii dprd kota bima mengaharapkan agar untuk mendukung efektifitas pelaksanaan APBD Kota Bima dapat direalisasikan pada awal tahun. Maka perlu ditambah tenaga operator untuk menginput data laporan satuan kerja perangkat daerah pada DPPKAD. Dan setiap satuan kerja perangkat daerah agar bekerja dengan cepat dalam memberikan laporan keuangan yang sesuai dengan ketentuan yang ada, sehingga program kerja dinas untuk masyarakat segera di realisasikan. Dan juga yang perlu di perhatikan secara serius pula oleh eksekutif yaitu untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan retribusi pada pasar yang berdampak pada optimalisasi penerimaan retribusi pasar. Maka Komisi II DPRD Kota Bima mengharapkan agar dapat memberikan dukungan infrastruktur yang memadai pada unit pelaksana tekhnis penmgeloaan pasar, seperti ruang kepala pasar harus dilengkapi dengan Komputer atau Laptop, AC untuk memberikan kenyamanan pelaksanaan tugas dan fungsinya.
Terkait dengan persoalan yang menjadi kebutuhan masyarakat banyak, khususnya ketersediaan pupuk dan minyak tanah dimasyarakat, Komisi II DPRD Kota Bima meminta kepada dinas terkait dalam hal ini Diskoperindag dan Dispertapa harus menyikapi secara serius. Agar melakukan evaluasi dan pengawasan pada pengecer pupuk dan minyak tanah agar tidak melakukan hal-hal yang dapat merugikan masyarakat banyak. Sehingga tidak menaikan harga eceran tertinggi, yang melampaui batas yang sudah ditetapkan, dan bila terjadi hal demikian perlu melakukan langkah-langkah yang sesuai dengan ketentuan yang ada. (KS-13/Bersambung)
COMMENTS