Berikut secara hasil kunker masing-masing tiga komisi DPRD Kota Bima.
Setelah melaksanakan Kunjungan Kerja (Kunker) dalam daerah beberapa waktu lalu, DPRD Kota Bima menggelar rapat paripurna kedua dengan agenda penyampaian pembahasan atau penyusunan laporan Komisi-komisi Dewan terhadap hasil kunker dalam rangka evaluasi pelaksanaan dan realisasi APBD Kota Bima Tahun Anggaran 2014. Berikut secara hasil kunker masing-masing tiga komisi DPRD Kota Bima.
Dari Komisi III yang dibacakan Dedy Mawardi memaparkan hasil evaluasi pada Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman (DKPP), diantaranya terkait dengan realisasi PAD Dinas setempat Tahun 2014 hanya sebesar Rp.75 juta atau 15 persen dari target PAD sebesar Rp.500 juta. Dari pencapaian PAD oleh dinas terkait ini, Komisi III DPRD Kota Bima menilai adanya ketidakmampuan kinerja aparatur didalam memanfaatkan sumber potensi PAD yang ada. Serta tidak adanya saling koordinasi dan kerjasama diantara pejabat yang ada dilingkup DKPP sehingga dalam hal pencapaian target mengalami berbagai kendala.
Untuk itu mengharapkan agar sumber-sumber penerimaan daerah yang potensial yang bisa dikelola oleh DKPP harus digali secara maksimal di dalam koridor peraturan yang berlaku termasuk diantaranya adalah pajak daerah dan retribusi daerah yang sudah sejak lama menjadi salah satu unsur PAD yang utama bagi peningkatan pendapatan daerah. Selain itu, terkait dengan penanganan persampahan. Manajemen pengelolaan sampah harus menjadi perhatian prioritas untuk dilaksanakan oleh DKPP. Komisi III merekomendasikan kepada Dinas terkait untuk dapat memperbaiki perilaku masyarakat dengan pelatihan dan pemberdayaan masyarakat untuk mengelola sampah, menyediakan kontainer dan tempat pembuangan sampah yang terjangkau dari pemukiman, pembuatan pilot project untuk merangsang motivasi masyarakat dan membedakan jadwal pengangkutan sampah organik dan anorganik, sehingga masalah persampahan yang ada di wilayah Kota Bima ini tidak menggannggu pemandangan. Estetika kota dan memperburuk citra kota.
Pada Dinas Tata Kota dan Perumahan (DTKP), dievaluasi terkait dengan penerimaan daerah disektor pajak dan retribusi daerah pada tahun 2014 ditargetkan PAD sebelum perubahan APBD sebesar Rp.650.000.000. Setelah perubahan APBD mengalami pengurangan sebesar Rp.100.000.000. Sehingga Pada Perubahan APBD ditargetkan PAD DTKP sebesar Rp.550.000.000. Terealisasi per 31 desember 2014 sebesar Rp.246 juta lebih atau 44,70 persen. Komisi III memandang dari pencapaian target PAD DTKP ini dikarenakan masih adanya program dan kegiatan yang seharusnya berada di Dinas setempat tetapi masih dilaksanakan oleh dinas atau badan dan kantor lain. Serta dipengaruhi pula dengan keberadaan Kepala Dinas pada saat itu masih dalam keadaan masa transisi serta masih belum maksimalnya kinerja aparatur dalam melaksanakan program dan kegiatan yang terkait dengan PAD.
Selanjutnya, terkait dengan adanya pembangunan 4 tower atau menara telekomunikasi di Kota Bima, pada Tahun 2014 DTKP telah mengeluarkan satu rekomendasi IMB tower di Kelurahan Sambina’e dan ketiga tower lainnya belum diberikan rekomendasi IMB pada tahun 2014. Disebabkan belum memenuhi syarat. Untuk itu Komiisi III mengharapkan kepada DTKP sebelum memberikan izin terhadap pembangunan tower agar diperhatikan pengaturan dan syarat pembangunan tower/menara telekomunikasi.
Pada Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi, dievaluasi terkait dengan PAD pada tahun 2014 mengalami pengurangan sebesar Rp.555.625.000 dari APBD Awal sebesar Rp.1.000.000.000. Sehingga setelah perubahan target pendapatan menjadi Rp.444.375.000, pengurangan ini tidak sesuai dengan obyek penghasil PAD yang ada. Walaupun realisasi PAD per 31 desember 2014 sebesar Rp.300 Juta atau 67,51 persen dari target sebesar 444.375.000. Untuk itu Komisi III meminta agar potensi obyek PAD dapat digali dan dimanfaatkan secara maksimal sehingga dapat memberikan kontribusi yang cukup signifikan bagi peningkatan pendapatan asli daerah.
Pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi, dievaluasi terkait dengan target PAD pada tahun 2014 sebelum perubahan APBD ditargetkan sebesar Rp.1.373.500.000. Pada perubahan APBD berkurang sebesar Rp.271.000.000. Sehingga Pada Perubahan APBD target PAD menjadi sebesar Rp.1.102.500.000 dan realisasi PAD per 31 desember 2014 sebesar Rp.638 juta lebih atau 60 persen. Untuk itu Komisi III mengharapan agar kedepannya Dishubkominfo dapat memaksimalkan lagi kinerja seluruh jajarannya agar target PAD yang telah ditetapkan untuk Tahun Anggaran 2015 dapat direalisasikan 100 persen atau lebih.
Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), dievaluasi terkait penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam tahap tanggap darurat di daerah dilaksanakan sepenuhnya oleh BPBD yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengkoordinasian penyelenggaraan penanggulangan bencana secara terencana dan terpadu sesuai dengan kewenangannya, dilihat dari tugas dan fungsi tersebut. Komisi III sangat memaklumi dengan beban tugas yang dipikul oleh BPBD dalam rangka menanggulangi bencana dan memberikan bantuan serta keselamatan bagi masyarakat. Untuk itu diharapkan kepada pihak pemerintah daerah agar dapat mengalokasikan dukungan dana yang cukup kepada BPBD Kota Bima didalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Disamping itu pula fasilitas sarana dan prasarana baik dari sisi bangunan kantor dan mobilitas agar perlu diperhatikan sehingga didalam melaksanakan tugas dan fungsinya tidak mengalami hambatan.
Selain itu, terkait dengan alokasi belanja BPBD Kota Bima tahun 2014 terealisasi sebasar 98 persen dari alokasi anggaran yang tertuang dalam Perubahan APBD Kota Bima Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp.5.633.099.600. Terdiri dari belanja langsung sebesar Rp.3.644.516.795 dan belanja tidak langsung sebesar Rp.1.988.582.805. Dimana alokasi belanja langsung ini diperuntukkan dalam rangka mendukung operasional pemadam kebakaran, pemeliharaan kendaraan, BBM dan lain-lainnya. Untuk itu Komisi III mengharapkan kepada BPBD agar dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik dengan selalu siap siaga terhadap akan terjadinya bencana di Kota Bima. (KS-13)
 |
| Ilustrasi Kunjungan Kerja (Kunker) |
Untuk itu mengharapkan agar sumber-sumber penerimaan daerah yang potensial yang bisa dikelola oleh DKPP harus digali secara maksimal di dalam koridor peraturan yang berlaku termasuk diantaranya adalah pajak daerah dan retribusi daerah yang sudah sejak lama menjadi salah satu unsur PAD yang utama bagi peningkatan pendapatan daerah. Selain itu, terkait dengan penanganan persampahan. Manajemen pengelolaan sampah harus menjadi perhatian prioritas untuk dilaksanakan oleh DKPP. Komisi III merekomendasikan kepada Dinas terkait untuk dapat memperbaiki perilaku masyarakat dengan pelatihan dan pemberdayaan masyarakat untuk mengelola sampah, menyediakan kontainer dan tempat pembuangan sampah yang terjangkau dari pemukiman, pembuatan pilot project untuk merangsang motivasi masyarakat dan membedakan jadwal pengangkutan sampah organik dan anorganik, sehingga masalah persampahan yang ada di wilayah Kota Bima ini tidak menggannggu pemandangan. Estetika kota dan memperburuk citra kota.
Pada Dinas Tata Kota dan Perumahan (DTKP), dievaluasi terkait dengan penerimaan daerah disektor pajak dan retribusi daerah pada tahun 2014 ditargetkan PAD sebelum perubahan APBD sebesar Rp.650.000.000. Setelah perubahan APBD mengalami pengurangan sebesar Rp.100.000.000. Sehingga Pada Perubahan APBD ditargetkan PAD DTKP sebesar Rp.550.000.000. Terealisasi per 31 desember 2014 sebesar Rp.246 juta lebih atau 44,70 persen. Komisi III memandang dari pencapaian target PAD DTKP ini dikarenakan masih adanya program dan kegiatan yang seharusnya berada di Dinas setempat tetapi masih dilaksanakan oleh dinas atau badan dan kantor lain. Serta dipengaruhi pula dengan keberadaan Kepala Dinas pada saat itu masih dalam keadaan masa transisi serta masih belum maksimalnya kinerja aparatur dalam melaksanakan program dan kegiatan yang terkait dengan PAD.
Selanjutnya, terkait dengan adanya pembangunan 4 tower atau menara telekomunikasi di Kota Bima, pada Tahun 2014 DTKP telah mengeluarkan satu rekomendasi IMB tower di Kelurahan Sambina’e dan ketiga tower lainnya belum diberikan rekomendasi IMB pada tahun 2014. Disebabkan belum memenuhi syarat. Untuk itu Komiisi III mengharapkan kepada DTKP sebelum memberikan izin terhadap pembangunan tower agar diperhatikan pengaturan dan syarat pembangunan tower/menara telekomunikasi.
Pada Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi, dievaluasi terkait dengan PAD pada tahun 2014 mengalami pengurangan sebesar Rp.555.625.000 dari APBD Awal sebesar Rp.1.000.000.000. Sehingga setelah perubahan target pendapatan menjadi Rp.444.375.000, pengurangan ini tidak sesuai dengan obyek penghasil PAD yang ada. Walaupun realisasi PAD per 31 desember 2014 sebesar Rp.300 Juta atau 67,51 persen dari target sebesar 444.375.000. Untuk itu Komisi III meminta agar potensi obyek PAD dapat digali dan dimanfaatkan secara maksimal sehingga dapat memberikan kontribusi yang cukup signifikan bagi peningkatan pendapatan asli daerah.
Pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi, dievaluasi terkait dengan target PAD pada tahun 2014 sebelum perubahan APBD ditargetkan sebesar Rp.1.373.500.000. Pada perubahan APBD berkurang sebesar Rp.271.000.000. Sehingga Pada Perubahan APBD target PAD menjadi sebesar Rp.1.102.500.000 dan realisasi PAD per 31 desember 2014 sebesar Rp.638 juta lebih atau 60 persen. Untuk itu Komisi III mengharapan agar kedepannya Dishubkominfo dapat memaksimalkan lagi kinerja seluruh jajarannya agar target PAD yang telah ditetapkan untuk Tahun Anggaran 2015 dapat direalisasikan 100 persen atau lebih.
Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), dievaluasi terkait penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam tahap tanggap darurat di daerah dilaksanakan sepenuhnya oleh BPBD yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengkoordinasian penyelenggaraan penanggulangan bencana secara terencana dan terpadu sesuai dengan kewenangannya, dilihat dari tugas dan fungsi tersebut. Komisi III sangat memaklumi dengan beban tugas yang dipikul oleh BPBD dalam rangka menanggulangi bencana dan memberikan bantuan serta keselamatan bagi masyarakat. Untuk itu diharapkan kepada pihak pemerintah daerah agar dapat mengalokasikan dukungan dana yang cukup kepada BPBD Kota Bima didalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Disamping itu pula fasilitas sarana dan prasarana baik dari sisi bangunan kantor dan mobilitas agar perlu diperhatikan sehingga didalam melaksanakan tugas dan fungsinya tidak mengalami hambatan.
Selain itu, terkait dengan alokasi belanja BPBD Kota Bima tahun 2014 terealisasi sebasar 98 persen dari alokasi anggaran yang tertuang dalam Perubahan APBD Kota Bima Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp.5.633.099.600. Terdiri dari belanja langsung sebesar Rp.3.644.516.795 dan belanja tidak langsung sebesar Rp.1.988.582.805. Dimana alokasi belanja langsung ini diperuntukkan dalam rangka mendukung operasional pemadam kebakaran, pemeliharaan kendaraan, BBM dan lain-lainnya. Untuk itu Komisi III mengharapkan kepada BPBD agar dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik dengan selalu siap siaga terhadap akan terjadinya bencana di Kota Bima. (KS-13)
COMMENTS