HM.Qurais, H.Abidin tak hanya memutuskan jalinan kemitraan dengan media massa, tapi juga dengan pihak Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Bima
Ternyata, Pemerintah Kota (Pemkot) Bima di bawah kepemimpinan HM.Qurais, H.Abidin tak hanya memutuskan jalinan kemitraan dengan media massa, tapi juga dengan pihak Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Bima. Buktinya, permintaan audiens melalui pengajuan surat resmi dari Perguruan Tinggi Swasta (PTS) ternama di Bima itu tidak pernah ditanggapi.
Karenanya, pihak STKIP melalui puket III, Herman, S.Pd,M.Pd menduga Walikota Bima enggan menjalin kemitraan yang baik dengan dunia kampus. Padahal kata Herman, ada beberapa persoalan penting yang ingin dibahas dalam agenda audiens tersebut, terutama menyangkut masa depan rakyat dan Daerah Kota Bima. Namun, permintaan itu tidak pernah ditanggapi.”Kami sudah tiga kali mengajukan surat permintaan audiens, namun tak pernah direspon. Sebenarnya, ada banyak hal menyangkut daerah yang ingin kami bahas melalui agenda tersebut, tapi apa boleh buat memang seperti itulah tipe pemimpin kita,” katanya kepada Koran Stabilitas Selasa (17/02).
Semestinya lanjut putra kelahiran Tanjung tersebut, siapapun pemimpin tak terkecuali HM.Qurais harus membuka diri pada publik. Namun ini tidak demikian, justeru berbanding terbalik dengan fakta sesungguhnya. Salah satu bukti nyata, pemkot enggan menanggapi surat permintaan audiens kampus STKIP. ”Itu benar adanya, faktanya permintaan kami tidak pernah ditanggapi. Karenanya, saya menilai HM.Qurais enggan membuka diri dari publik ,” ujarnya.
Pada kesempatan itu, Herman juga menyinggung soal sikap HM.Qurais yang memutuskan kemitraan dengan media masa. Apalagi, keberadaan media masa sebagai wadah kuli tinta (wartawan) menyalurkan hasil karya merupakan pilar keempat demokrasi yang memiliki tugas mengawasi sekaligus mengontrol Pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan. Artinya, keputusan walikota terkait persoalan itu merupakan langkah yang keliru dan salah. Alasanya, maju, mundur dan suksesnya pemerintah dalam menjalankan tugas mengelola keuangan rakyat dan daerah, termasuk keberhasilan HM.Qurais dalam memimpin Kota Bima sebagian besar diketahui publik melalui media masa.”Kalau tidak lewat media masa, saya yakin tidak semua rakyat Bima mengenal HM. Qurais. Jadi, mestinya kita berterima kasih pada lembaga tersebut, rangkul, jangan malah menjauh, apalagi dilawan. Karena, kritikan atau apapun yang dipublikasikan lewat pemberitaan merupakan salah satu bentuk kepedulian lembaga itu terhadap daerah,” tandasnya.
Ia menegaskan, sebagai seorang pemimpin harus menjalankan tugas secara profesional, bisa membedakan mana urusan pribadi dan lembaga. Sebab, memimpin suatu daerah tidak semudah memimpin keluarga. Karena, harus melayani seratus ribu lebih juta jiwa rakyat Kota Bima. Artinya, permintaan kampus seperti audiens atau elemen manapun, termasuk hubungan dengan media massa adalah bagian daripada tolak ukur kedewasaan dan kecerdasan HM.Qurais dalam memimpin Kota Bima.”HM.Qurais harus bisa membedakan urusan pribadi dengan lembaga. Jangan karena persoalan pribadi lalu dikaitkan dengan kepentingan lembaga pemerintahan, saya yakin masih banyak pejabat dan perangkat kebawah yang membutuhkan informasi yang disajikan media masa. Begitupun, peranan pihak kampus dan element lain yang merasa peduli terhadap rakyat dan daerah,” tegasnya.
Plt Kabag Humas dan Protokol Setda Kota Bima, Ihya Gazali,S.Sos yang dikonfirmasi Koran Stabilitas Selasa (17/02) secara tegas membantah tuduhan yang dialamatkan pada Pemkot Bima. Dalihnya, tidak ada niat Walikota untuk tidak merespon permintaan audiens pihak kampus STKIP. Hanya saja, permintaan itu bertepatan dengan padatnya jadwal Walikota. Seperti, kedatangan Gubernur NTT, Ekspedisi NKRI, Polda NTB,Pangdam dan musibah banjir yang melanda wilayah kota bima beberapa hari lalu.
”Minggu kemarin, jadwal pemkot sangat padat, jadi bukan berarti beliau sengaja tidak menanggapi permintaan audiens tersebut. Lagipula, audiens diperlukan waktu luang yang cukup. Sekali lagi, bukan tidak ditanggapi, tapi karena jadwalnya yang padat,” pungkasnya. (KS-09)
Karenanya, pihak STKIP melalui puket III, Herman, S.Pd,M.Pd menduga Walikota Bima enggan menjalin kemitraan yang baik dengan dunia kampus. Padahal kata Herman, ada beberapa persoalan penting yang ingin dibahas dalam agenda audiens tersebut, terutama menyangkut masa depan rakyat dan Daerah Kota Bima. Namun, permintaan itu tidak pernah ditanggapi.”Kami sudah tiga kali mengajukan surat permintaan audiens, namun tak pernah direspon. Sebenarnya, ada banyak hal menyangkut daerah yang ingin kami bahas melalui agenda tersebut, tapi apa boleh buat memang seperti itulah tipe pemimpin kita,” katanya kepada Koran Stabilitas Selasa (17/02).
Semestinya lanjut putra kelahiran Tanjung tersebut, siapapun pemimpin tak terkecuali HM.Qurais harus membuka diri pada publik. Namun ini tidak demikian, justeru berbanding terbalik dengan fakta sesungguhnya. Salah satu bukti nyata, pemkot enggan menanggapi surat permintaan audiens kampus STKIP. ”Itu benar adanya, faktanya permintaan kami tidak pernah ditanggapi. Karenanya, saya menilai HM.Qurais enggan membuka diri dari publik ,” ujarnya.
Pada kesempatan itu, Herman juga menyinggung soal sikap HM.Qurais yang memutuskan kemitraan dengan media masa. Apalagi, keberadaan media masa sebagai wadah kuli tinta (wartawan) menyalurkan hasil karya merupakan pilar keempat demokrasi yang memiliki tugas mengawasi sekaligus mengontrol Pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan. Artinya, keputusan walikota terkait persoalan itu merupakan langkah yang keliru dan salah. Alasanya, maju, mundur dan suksesnya pemerintah dalam menjalankan tugas mengelola keuangan rakyat dan daerah, termasuk keberhasilan HM.Qurais dalam memimpin Kota Bima sebagian besar diketahui publik melalui media masa.”Kalau tidak lewat media masa, saya yakin tidak semua rakyat Bima mengenal HM. Qurais. Jadi, mestinya kita berterima kasih pada lembaga tersebut, rangkul, jangan malah menjauh, apalagi dilawan. Karena, kritikan atau apapun yang dipublikasikan lewat pemberitaan merupakan salah satu bentuk kepedulian lembaga itu terhadap daerah,” tandasnya.
Ia menegaskan, sebagai seorang pemimpin harus menjalankan tugas secara profesional, bisa membedakan mana urusan pribadi dan lembaga. Sebab, memimpin suatu daerah tidak semudah memimpin keluarga. Karena, harus melayani seratus ribu lebih juta jiwa rakyat Kota Bima. Artinya, permintaan kampus seperti audiens atau elemen manapun, termasuk hubungan dengan media massa adalah bagian daripada tolak ukur kedewasaan dan kecerdasan HM.Qurais dalam memimpin Kota Bima.”HM.Qurais harus bisa membedakan urusan pribadi dengan lembaga. Jangan karena persoalan pribadi lalu dikaitkan dengan kepentingan lembaga pemerintahan, saya yakin masih banyak pejabat dan perangkat kebawah yang membutuhkan informasi yang disajikan media masa. Begitupun, peranan pihak kampus dan element lain yang merasa peduli terhadap rakyat dan daerah,” tegasnya.
Plt Kabag Humas dan Protokol Setda Kota Bima, Ihya Gazali,S.Sos yang dikonfirmasi Koran Stabilitas Selasa (17/02) secara tegas membantah tuduhan yang dialamatkan pada Pemkot Bima. Dalihnya, tidak ada niat Walikota untuk tidak merespon permintaan audiens pihak kampus STKIP. Hanya saja, permintaan itu bertepatan dengan padatnya jadwal Walikota. Seperti, kedatangan Gubernur NTT, Ekspedisi NKRI, Polda NTB,Pangdam dan musibah banjir yang melanda wilayah kota bima beberapa hari lalu.
”Minggu kemarin, jadwal pemkot sangat padat, jadi bukan berarti beliau sengaja tidak menanggapi permintaan audiens tersebut. Lagipula, audiens diperlukan waktu luang yang cukup. Sekali lagi, bukan tidak ditanggapi, tapi karena jadwalnya yang padat,” pungkasnya. (KS-09)
COMMENTS