KPU Mengaku kekurangan anggaran sekitar Rp.2.4 Milyar dari anggaran yang tersedia di APBD tahun 2015
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bima rupanya mendapat sedikit kendala dalam mempersiapkan Pilkada yang akan dilaksanakan pada Desember 2015. KPU Mengaku kekurangan anggaran sekitar Rp.2.4 Milyar dari anggaran yang tersedia di APBD tahun 2015 sebanyak Rp.18 Milyar. Anggaran itu, berkurang karena adanya perubahan dalam UU Pilkada yang baru disyahkan.
Sekretaris KPU Kabupaten Bima, Aidin H.M.Ali, SH
Kekurangan anggaran tersebut disampaikan Sekretaris KPU Kabupaten Bima, Aidin H.M.Ali, SH Kamis kemarin. Menurutnya, Pengajuan awal anggaran pemilukada sebesar Rp.18 Milyar itu karena masih merujuk pada Perpu dan UU yang lama. Dengan adanya UU baru tentang Pilkada, Maka Biaya Pemilukada membengkak menjadi Rp.20.4 Milyar. “Anggaran yang tersedia saat ini tidak cukup untuk menyelenggarakan Pilkada, karena ada beban tambahan yang harus dilaksanakan KPU seiring adanya Revisi UU Pilkada,” ujarnya.
Atas kekurangan anggaran untuk pilkada tersebut, Sekretaris KPU Kabupaten Bima, Aidin H.M.Ali, SH bersama anggotanya melakukan konsultasi dengan bagian hukum Pemerintah Kabupaten Bima, Kamis kemarin. Diakuinya ketua KPU juga sudah melakukan komunikasi dengan pimpinan DPRD, terkait adanya perubahan UUD Pilkada itu. “KPU berharap, agar pemerintah Kabupaten Bima, terutama lembaga DPRD untuk menganggarkan kembali kekurangan anggaran pilkada pada APBD - P, demi suksesnya penyelenggaraan Pilkada 2015 nantinya,” harapnya.
Perubahan yang mendasar dalam undang undang, sehingga mengharuskan KPU meminta tambahan anggaran untuk Pilkada, antara lain, dihapuskannya kampanye terbuka, pengadaan alat peraga para calon, dan sosialisasi para calon, semuanya sudah dibebankan kepada KPU selaku penyelenggara Pemilu. "Otomatis anggaran yang tersedia dalam APBD RP.18 milyar itu pasti kurang. Sehingga dibutuhkan anggaran tambahan sekitar 2.4 Milyar," sebutnya.
Kampanye yang dulunya dilakukan oleh parpol dan tim suksesnya, sekarang di fasilitasi oleh KPU, dengan anggaran dari APBD. Begitu juga dengan sosialisasi calon melalui spanduk, pamflet dan baliho. "Nanti KPU yang akan menempelkan foto para calon bersama programnya, di tiap rumah warga. Pamflet yang ditempatkan di setiap rumah warga itu juga ditanggung oleh KPU dengan anggaran dari APBD, tidak lagi oleh masing-masing calon," terangnya. (KS-02)
Sekretaris KPU Kabupaten Bima, Aidin H.M.Ali, SH
Kekurangan anggaran tersebut disampaikan Sekretaris KPU Kabupaten Bima, Aidin H.M.Ali, SH Kamis kemarin. Menurutnya, Pengajuan awal anggaran pemilukada sebesar Rp.18 Milyar itu karena masih merujuk pada Perpu dan UU yang lama. Dengan adanya UU baru tentang Pilkada, Maka Biaya Pemilukada membengkak menjadi Rp.20.4 Milyar. “Anggaran yang tersedia saat ini tidak cukup untuk menyelenggarakan Pilkada, karena ada beban tambahan yang harus dilaksanakan KPU seiring adanya Revisi UU Pilkada,” ujarnya.
Atas kekurangan anggaran untuk pilkada tersebut, Sekretaris KPU Kabupaten Bima, Aidin H.M.Ali, SH bersama anggotanya melakukan konsultasi dengan bagian hukum Pemerintah Kabupaten Bima, Kamis kemarin. Diakuinya ketua KPU juga sudah melakukan komunikasi dengan pimpinan DPRD, terkait adanya perubahan UUD Pilkada itu. “KPU berharap, agar pemerintah Kabupaten Bima, terutama lembaga DPRD untuk menganggarkan kembali kekurangan anggaran pilkada pada APBD - P, demi suksesnya penyelenggaraan Pilkada 2015 nantinya,” harapnya.
Perubahan yang mendasar dalam undang undang, sehingga mengharuskan KPU meminta tambahan anggaran untuk Pilkada, antara lain, dihapuskannya kampanye terbuka, pengadaan alat peraga para calon, dan sosialisasi para calon, semuanya sudah dibebankan kepada KPU selaku penyelenggara Pemilu. "Otomatis anggaran yang tersedia dalam APBD RP.18 milyar itu pasti kurang. Sehingga dibutuhkan anggaran tambahan sekitar 2.4 Milyar," sebutnya.
Kampanye yang dulunya dilakukan oleh parpol dan tim suksesnya, sekarang di fasilitasi oleh KPU, dengan anggaran dari APBD. Begitu juga dengan sosialisasi calon melalui spanduk, pamflet dan baliho. "Nanti KPU yang akan menempelkan foto para calon bersama programnya, di tiap rumah warga. Pamflet yang ditempatkan di setiap rumah warga itu juga ditanggung oleh KPU dengan anggaran dari APBD, tidak lagi oleh masing-masing calon," terangnya. (KS-02)
COMMENTS