Meskipun beberapa kali ditegur oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabaupaten Bima, Drs. H. Taufik HAK, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP), Hj. Nurma sepertinya tidak mempan
Meskipun beberapa kali ditegur oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabaupaten Bima, Drs. H. Taufik HAK, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP), Hj. Nurma sepertinya tidak mempan alias tak didengar olehnya. Pasalnya, teguran Sekda malah menjadikan dia semakin asyik keluar daerah dan jarang masuk Kantor.
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP), Hj. Nurma
Informasi yang diperoleh wartawan beberapa bulan terakhir, sosok Hj. Nurma sebagai kepala Dinas sering tidak masuk Kantor dan meninggalkan pekerjaan rutin karena sibuk dengan keluar Daerah. Padahal setiap hari masyarakat Kabupten Bima mendatanagi Kantor tersebut, untuk berkonsultasi dan tujuan lainnya agar memperlancar pelayanan di masyarakat setiap saat.
Akibat dari Kepala Dinas tidak ada ditempat, maka progam kegiatan yang mereka canangkan sudah jelas tertunda dan tidak berjalan lancar. “Kita sudah dua hari datang ke DKP, tapi Umi tidak ada ditempat, karena kita butuh kepala Dinas untuk berkonsultasi dan tidak bisa diwakilkan, maka kita terpaksa menunda terus jadwal pertemuan itu,” ujar Tamrin salah seorang warga Kecamatan Langgudu, Kamis kemarin.
Sementara itu Sekda Kabupaten Bima, Drs. H. Taufik HAK yang dikonfirmasi beberapa hari lalu mengaku, sudah beberapa kali mengingatkan kepada semua Kepala Dinas dan Kepala Kantor Lingkup Setda Bima. Lebih khusus Kepala DKP, Kepala Disnakertrans dan Disdukcapil agar tidak terlalu banyak keluar daerah karena selain menghabiskan dana SPPD. Sebab yang lebih penting agar pelayanan masyarakat yang tidak bisa tudan-tunda. “Kasihan masyarakat yang membutuhkan mereka, rakyat dari berbagai Kecamatan semestinya wajib dilayani setiap hari,” ujarnya.
Ia mengingatkan bagi setiap Kepala Dinas dan Kepala Kantor yang hendak keluar daerah, harus ada ijin dari Bupati Bima sebagai atasannya. Jika tujuannya ke luar daerah tidak dianggap penting, maka bisa mewakilkan kepada pejabat lainnya di bawah. Namun, masih banyak Kepala Dinas yang keluar daerah tanpa seijin Bupati, padahal banyak kegiatan yang dianggap tidak penting.
“Saya sudah sering mengingatkan bahkan teguran kepada Kepala DKP, termasuk Kepala Disdukcapil, Disnakertrans untuk tidak selalu keluar daerah. Kalau tidak penting hanya menghabiskan uang SPPD saja. Saya harapkan kalau keluar daerah harus jelas dulu apakah mereka meninggalkan Daerah bisa mengungtungkan atau tidak,’’ tegas Sekda. (KS-14)
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP), Hj. Nurma
Informasi yang diperoleh wartawan beberapa bulan terakhir, sosok Hj. Nurma sebagai kepala Dinas sering tidak masuk Kantor dan meninggalkan pekerjaan rutin karena sibuk dengan keluar Daerah. Padahal setiap hari masyarakat Kabupten Bima mendatanagi Kantor tersebut, untuk berkonsultasi dan tujuan lainnya agar memperlancar pelayanan di masyarakat setiap saat.
Akibat dari Kepala Dinas tidak ada ditempat, maka progam kegiatan yang mereka canangkan sudah jelas tertunda dan tidak berjalan lancar. “Kita sudah dua hari datang ke DKP, tapi Umi tidak ada ditempat, karena kita butuh kepala Dinas untuk berkonsultasi dan tidak bisa diwakilkan, maka kita terpaksa menunda terus jadwal pertemuan itu,” ujar Tamrin salah seorang warga Kecamatan Langgudu, Kamis kemarin.
Sementara itu Sekda Kabupaten Bima, Drs. H. Taufik HAK yang dikonfirmasi beberapa hari lalu mengaku, sudah beberapa kali mengingatkan kepada semua Kepala Dinas dan Kepala Kantor Lingkup Setda Bima. Lebih khusus Kepala DKP, Kepala Disnakertrans dan Disdukcapil agar tidak terlalu banyak keluar daerah karena selain menghabiskan dana SPPD. Sebab yang lebih penting agar pelayanan masyarakat yang tidak bisa tudan-tunda. “Kasihan masyarakat yang membutuhkan mereka, rakyat dari berbagai Kecamatan semestinya wajib dilayani setiap hari,” ujarnya.
Ia mengingatkan bagi setiap Kepala Dinas dan Kepala Kantor yang hendak keluar daerah, harus ada ijin dari Bupati Bima sebagai atasannya. Jika tujuannya ke luar daerah tidak dianggap penting, maka bisa mewakilkan kepada pejabat lainnya di bawah. Namun, masih banyak Kepala Dinas yang keluar daerah tanpa seijin Bupati, padahal banyak kegiatan yang dianggap tidak penting.
“Saya sudah sering mengingatkan bahkan teguran kepada Kepala DKP, termasuk Kepala Disdukcapil, Disnakertrans untuk tidak selalu keluar daerah. Kalau tidak penting hanya menghabiskan uang SPPD saja. Saya harapkan kalau keluar daerah harus jelas dulu apakah mereka meninggalkan Daerah bisa mengungtungkan atau tidak,’’ tegas Sekda. (KS-14)
COMMENTS