Banyak dijumpai sebagian oknum yang mengaku wartawan tetapi tidak memiliki surat kabar.
Jumlah wartawan di Kota dan Kabupaten Bima saat ini kian menjamur seiring dengan peningkatan jumlah media massa cetak. Namun, kondisi itu tidak berbanding lurus dengan praktek jurnalistik di lapangan. Banyak dijumpai sebagian oknum yang mengaku wartawan tetapi tidak memiliki surat kabar. Anehnya, eksistensi mereka dalam melakukan peliputan berita tetap dilakukan bahkan melebihi aktivitas wartawan eksis.
Jurnalis Tolak Amplop
Menyikapi hal itu, Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Bima, Rafidin, S.Sos mengaku sangat prihatin dengan kondisi tersebut. Bahkan, Ia kerap menerima keluhan dari masyarakat dan narasumber terkait ulah oknum wartawan yang tidak menjalankan tugas jurnalistik sebagaimana mestinya.
Karenanya, Ia mengingatkan kepada masyarakat dan narasumber agar berhati-hati melayani oknum wartawan atau yang mengatasnamakan wartawan. Sebab, tak jarang dari mereka menjadi wartawan dengan mudah hanya berbekal kartu pengenal (Id Card), tetapi tidak bisa menulis berita. Selain itu, dalam menjalankan praktek jurnalistik mereka terkadang memanfaatkan narasumber untuk mencari keuntungan materil. Seperti memeras dan mengintimidasi dengan mencari kasus yang membelit narasumber.
“Wartawan seperti inilah yang kita sebut wartawan bodrex. Eksistensinya hampir sama dengan wartawan lain, tetapi tidak punya karya dan surat kabar. Untuk itu, kami minta kepada masyarakat agar tegas tidak melayani oknum-oknum seperti ini,” himbau Rafidin yang juga Pimpinan Redaksi Koran Stabilitas ini.
Menurutnya, ulah segelintir oknum seperti itu dampaknya sangat merugikan semua wartawan lainnya yang betul-betul eksis menjalankan tugas jurnalistik. Banyak narasumber yang merasa risih dan mencibir profesi wartawan karena praktek oknum wartawan yang menyimpang. Padahal, itu hanya ulah sebagian kecil dari oknum wartawan di Bima.
Rafidin juga meminta kepada Bagian Humas dan Protokol Pemerintah Kota dan Kabupaten Bima agar bisa selektif terhadap media massa. Tidak memberikan perlakuan yang sama dalam hal kerjasama antara media massa yang selalu eksis dengan media musiman atau media yang timbul tenggelam. “Karena faktanya, dari puluhan media massa di Bima, bisa dihitung dengan jari berapa yang eksis dan rutin menerbitkan berita,” ujarnya.
Persoalan lain yang juga menjadi perhatian PWI lanjutnya, yakni independensi media dalam menyebarkan informasi dan menjalankan fungsi kontrol saat ini sudah mulai luntur. Bahkan Ia melihat, beberapa media tertentu sama sekali tidak menjalankan fungsi tersebut. Hanya mengangkat sisi kepentingan pencitraan pemerintah atau kepala daerah saja dan terkesan menutup mata terhadap persoalan daerah yang terjadi.
“Media seperti ini sama halnya media penjilat dan ompong. Hanya cari keuntungan dari penguasa, tetapi tidak berani mengkritisi kebijakan pemerintah padahal tahu ada yang keliru. Ini sudah menghilangkan peran media dan merugikan masyarakat yang ingin memperoleh informasi,” sindirnya.
Wajar saja kata dia, media seperti itu dipelihara oleh pemerintah karena menjadi corong untuk menyampaikan informasi pencitraan semata. Sementara media yang kritis dan selalu mengontrol setiap kebijakan dianggap musuh dan dibenci. Hal itu diperparah sikap penguasa yang anti kritik dan alergi terhadap masukan dari masyarakat. Padahal, itulah tugas media sesungguhnya sebagai pilar keempat demokrasi.
Rafidin juga menyinggung pernyataan Wakil Walikota Bima, H A Rahman H Abidin. yang disampaikan di depan publik dan dilansir salah satu media cetak lokal belum lama ini. Pernyataan itu menyorot soal banyaknya media dugaan beredar di Kota Bima. Menurutnya, pernyataan tersebut tidak pantas dilontarkan seorang pejabat selevel Wakil Walikota Bima karena mencerminkan orang yang tak paham hukum, tak paham tugas jurnalis dan terkesan buta huruf.
“Ini negara hukum dan mengedepankan asas praduga tak bersalah. Segala sesuatu yang belum tentu terbukti salah di mata hukum harus tetap menggunakan praduga. Jadi pernyataan Wakil Walikota itu keliru besar dan seolah tidak paham hukum,” sentilnya.
Diakhir wawancara, Rafidin menyampaikan informasi bahwa PWI Bima dalam waktu dekat ini akan segera menggelar kegiatan Uji Kompetensi Wartawan (UKW). Kegiatan itu merupakan bentuk tugas dan tanggungjawab PWI dalam meningkatkan kapasitas wartawan di Bima. Selain itu, membuka kesempatan kepada semua wartawan di Bima yang belum memiliki sertifikat. UKW juga dimaksudkan untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi wartawan yang bernaung di bawah organisasi kewartawanan.
“UKW ini sangat penting sebagai tolak ukur kompetensi wartawan dalam menjalankan tugas peliputan dan membedakan mana wartawan yang profesional dan tidak. Sehingga narasumber juga tidak sembarang melayani oknum yang mengaku-ngaku sebagai wartawan,” tandasnya. (KS-13)
Jurnalis Tolak Amplop
Menyikapi hal itu, Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Bima, Rafidin, S.Sos mengaku sangat prihatin dengan kondisi tersebut. Bahkan, Ia kerap menerima keluhan dari masyarakat dan narasumber terkait ulah oknum wartawan yang tidak menjalankan tugas jurnalistik sebagaimana mestinya.
Karenanya, Ia mengingatkan kepada masyarakat dan narasumber agar berhati-hati melayani oknum wartawan atau yang mengatasnamakan wartawan. Sebab, tak jarang dari mereka menjadi wartawan dengan mudah hanya berbekal kartu pengenal (Id Card), tetapi tidak bisa menulis berita. Selain itu, dalam menjalankan praktek jurnalistik mereka terkadang memanfaatkan narasumber untuk mencari keuntungan materil. Seperti memeras dan mengintimidasi dengan mencari kasus yang membelit narasumber.
“Wartawan seperti inilah yang kita sebut wartawan bodrex. Eksistensinya hampir sama dengan wartawan lain, tetapi tidak punya karya dan surat kabar. Untuk itu, kami minta kepada masyarakat agar tegas tidak melayani oknum-oknum seperti ini,” himbau Rafidin yang juga Pimpinan Redaksi Koran Stabilitas ini.
Menurutnya, ulah segelintir oknum seperti itu dampaknya sangat merugikan semua wartawan lainnya yang betul-betul eksis menjalankan tugas jurnalistik. Banyak narasumber yang merasa risih dan mencibir profesi wartawan karena praktek oknum wartawan yang menyimpang. Padahal, itu hanya ulah sebagian kecil dari oknum wartawan di Bima.
Rafidin juga meminta kepada Bagian Humas dan Protokol Pemerintah Kota dan Kabupaten Bima agar bisa selektif terhadap media massa. Tidak memberikan perlakuan yang sama dalam hal kerjasama antara media massa yang selalu eksis dengan media musiman atau media yang timbul tenggelam. “Karena faktanya, dari puluhan media massa di Bima, bisa dihitung dengan jari berapa yang eksis dan rutin menerbitkan berita,” ujarnya.
Persoalan lain yang juga menjadi perhatian PWI lanjutnya, yakni independensi media dalam menyebarkan informasi dan menjalankan fungsi kontrol saat ini sudah mulai luntur. Bahkan Ia melihat, beberapa media tertentu sama sekali tidak menjalankan fungsi tersebut. Hanya mengangkat sisi kepentingan pencitraan pemerintah atau kepala daerah saja dan terkesan menutup mata terhadap persoalan daerah yang terjadi.
“Media seperti ini sama halnya media penjilat dan ompong. Hanya cari keuntungan dari penguasa, tetapi tidak berani mengkritisi kebijakan pemerintah padahal tahu ada yang keliru. Ini sudah menghilangkan peran media dan merugikan masyarakat yang ingin memperoleh informasi,” sindirnya.
Wajar saja kata dia, media seperti itu dipelihara oleh pemerintah karena menjadi corong untuk menyampaikan informasi pencitraan semata. Sementara media yang kritis dan selalu mengontrol setiap kebijakan dianggap musuh dan dibenci. Hal itu diperparah sikap penguasa yang anti kritik dan alergi terhadap masukan dari masyarakat. Padahal, itulah tugas media sesungguhnya sebagai pilar keempat demokrasi.
Rafidin juga menyinggung pernyataan Wakil Walikota Bima, H A Rahman H Abidin. yang disampaikan di depan publik dan dilansir salah satu media cetak lokal belum lama ini. Pernyataan itu menyorot soal banyaknya media dugaan beredar di Kota Bima. Menurutnya, pernyataan tersebut tidak pantas dilontarkan seorang pejabat selevel Wakil Walikota Bima karena mencerminkan orang yang tak paham hukum, tak paham tugas jurnalis dan terkesan buta huruf.
“Ini negara hukum dan mengedepankan asas praduga tak bersalah. Segala sesuatu yang belum tentu terbukti salah di mata hukum harus tetap menggunakan praduga. Jadi pernyataan Wakil Walikota itu keliru besar dan seolah tidak paham hukum,” sentilnya.
Diakhir wawancara, Rafidin menyampaikan informasi bahwa PWI Bima dalam waktu dekat ini akan segera menggelar kegiatan Uji Kompetensi Wartawan (UKW). Kegiatan itu merupakan bentuk tugas dan tanggungjawab PWI dalam meningkatkan kapasitas wartawan di Bima. Selain itu, membuka kesempatan kepada semua wartawan di Bima yang belum memiliki sertifikat. UKW juga dimaksudkan untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi wartawan yang bernaung di bawah organisasi kewartawanan.
“UKW ini sangat penting sebagai tolak ukur kompetensi wartawan dalam menjalankan tugas peliputan dan membedakan mana wartawan yang profesional dan tidak. Sehingga narasumber juga tidak sembarang melayani oknum yang mengaku-ngaku sebagai wartawan,” tandasnya. (KS-13)
COMMENTS