Polisi memeriksa kelima Pejabat aktif Pemkab Bima ini, beberapa hari lalu terkait kasus tanah di So Landa, So Tolo woro dan beberapa lahan lainnya di Desa Woro
Lima Pejabat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bima diperiksa Penyidik Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Bima Kabupaten. Mereka yaitu Sekretaris Daerah (Sekda) Drs. H. Taufik, SH M. si, Asisten I Setda Abdul Wahab, SH, Asisten III Drs. H. Makruf, Kabag Hukum Rahmatullah, SH dan Kabag Umum Budiman, SH. Polisi memeriksa kelima Pejabat aktif Pemkab Bima ini, beberapa hari lalu terkait kasus tanah di So Landa, So Tolo woro dan beberapa lahan lainnya di Desa Woro Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima, seluas 11,27 Ha.
+Kabupaten+Bima+-+Drs.H.Taufik+HAK+M.Si.JPG "Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bima, Drs.H.Taufik HAK")
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bima, Drs. H. Taufik, SH M.Si
Lahan seluas 11,27 Ha tersebut, merupakan milik warga Desa Woro sebanyak 19 orang, pemilik lahan diantaranya yakni H. Jamaludin Djampake. Sekarang tanah tersebut, telah dikalim menjadi milik Pemkab Bima karena berdasarkan alasan hak tanah terdaftar dalam asset Pemkab bulan Nopember 2014 lalu.
Kuasa hukum H. Jamaludin Djampake cs, Syaiful Islam, SH mengungkapkan, pihaknya yang ditunjuk sebagai kuasa hukum telah berupaya klarifikasi kepada Pemkab Bima untuk segera mengembalikan hak tanah warga. Namun tidak ada tanggapan baik dari pejabat terkait termasuk Kabag Umum dan Sekda Pemkab Bima."Atas dasar itu, saya sebagai kuasa hukum melakukan pengaduan ke Polres Bima Kabupaten pertanggal 5 Juli Januari 2015," ujarnya di halaman Satreskrim Polres Bima Kota, Sabtu (28/2).
Pengaduan tersebut lanjutnya, meminta penyidik Sat Reskrim Polres Bima Kabupaten untuk menelusuri dan menyelidiki asset yang diakui didalam dokumen dan surat-surat asset. Hingga saat ini dipastikan Kepolisian sudah menaikan kasus tersebut dari tahap penyelidikan ketingkat penyidikan."Lima pejabat itupun telah diperiksa oleh Polisi,"ujarnya.
Perkara ini, tengah dikonsultasikan ke Polda NTB. Pemberkasan perkara tengah dirampungkan berdasarkan hasil gelar perkara saat dipimpin mantan Kasat Reskrim yang kini sudah dipindah tugaskan di Polda NTB. Untuk sementara, sebagai kuasa hukum pemilik lahan masih menunggu perkembangan pemeriksaan."Saya masih menunggu perkembangannya, apakah kasus ini layak dinaikan ketingkat Penyidikan atau tidak. Sebab warga yang saya dampingi saat ini juga mengingikan tanah tersebut segera dikembali,”tuturnya.
Langkah penelusuran dan konsultasi di Badan Pertanahan Negara (BPN) Kabupaten Bima sekitar September 2012. BPN memberikan klarifikasi setelah pihaknya mengetahui pada surat tahun 2014, dari luas tanah 11, 27 Ha, Pemkab ingin memberikan sekitar 7 Ha kepada warga. Namun warga menolaknya. Karena, Pemkab tidak memiliki alas hak menguasai lahan tersebut, sedangkan warga memiliki Surat Keputusan (SK) redistribusi tahun 1967 di Pemkab Bima."Saat itu, yang mengetahuinya secara detail, sekaligus diduga terlibat adalah Asisten I Abdul Wahab SH, saat menjabat Kepala Inspektorat,”sebutnya lagi.
Hingga berita ini ditulis, pihak Sat Reskrim Polres Bima Kabupaten belum berhasil dikonfirmasi. Sebab, Kasat Reskrim yang baru belum bisa dihubungi wartawan.(KS-05)
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bima, Drs. H. Taufik, SH M.Si
Lahan seluas 11,27 Ha tersebut, merupakan milik warga Desa Woro sebanyak 19 orang, pemilik lahan diantaranya yakni H. Jamaludin Djampake. Sekarang tanah tersebut, telah dikalim menjadi milik Pemkab Bima karena berdasarkan alasan hak tanah terdaftar dalam asset Pemkab bulan Nopember 2014 lalu.
Kuasa hukum H. Jamaludin Djampake cs, Syaiful Islam, SH mengungkapkan, pihaknya yang ditunjuk sebagai kuasa hukum telah berupaya klarifikasi kepada Pemkab Bima untuk segera mengembalikan hak tanah warga. Namun tidak ada tanggapan baik dari pejabat terkait termasuk Kabag Umum dan Sekda Pemkab Bima."Atas dasar itu, saya sebagai kuasa hukum melakukan pengaduan ke Polres Bima Kabupaten pertanggal 5 Juli Januari 2015," ujarnya di halaman Satreskrim Polres Bima Kota, Sabtu (28/2).
Pengaduan tersebut lanjutnya, meminta penyidik Sat Reskrim Polres Bima Kabupaten untuk menelusuri dan menyelidiki asset yang diakui didalam dokumen dan surat-surat asset. Hingga saat ini dipastikan Kepolisian sudah menaikan kasus tersebut dari tahap penyelidikan ketingkat penyidikan."Lima pejabat itupun telah diperiksa oleh Polisi,"ujarnya.
Perkara ini, tengah dikonsultasikan ke Polda NTB. Pemberkasan perkara tengah dirampungkan berdasarkan hasil gelar perkara saat dipimpin mantan Kasat Reskrim yang kini sudah dipindah tugaskan di Polda NTB. Untuk sementara, sebagai kuasa hukum pemilik lahan masih menunggu perkembangan pemeriksaan."Saya masih menunggu perkembangannya, apakah kasus ini layak dinaikan ketingkat Penyidikan atau tidak. Sebab warga yang saya dampingi saat ini juga mengingikan tanah tersebut segera dikembali,”tuturnya.
Langkah penelusuran dan konsultasi di Badan Pertanahan Negara (BPN) Kabupaten Bima sekitar September 2012. BPN memberikan klarifikasi setelah pihaknya mengetahui pada surat tahun 2014, dari luas tanah 11, 27 Ha, Pemkab ingin memberikan sekitar 7 Ha kepada warga. Namun warga menolaknya. Karena, Pemkab tidak memiliki alas hak menguasai lahan tersebut, sedangkan warga memiliki Surat Keputusan (SK) redistribusi tahun 1967 di Pemkab Bima."Saat itu, yang mengetahuinya secara detail, sekaligus diduga terlibat adalah Asisten I Abdul Wahab SH, saat menjabat Kepala Inspektorat,”sebutnya lagi.
Hingga berita ini ditulis, pihak Sat Reskrim Polres Bima Kabupaten belum berhasil dikonfirmasi. Sebab, Kasat Reskrim yang baru belum bisa dihubungi wartawan.(KS-05)
COMMENTS