Mereka mengadu soal sikap PLN melalui jajaran pengelola PLTD Ni’u yang dinilai arogan dan berdampak buruk bagi masyarakat setempat
Puluhan warga Lingkungan Ni’u Kelurahan Dara, Senin (23/3) mendatangi kantor DPRD Kota Bima. Mereka mengadu soal sikap PLN melalui jajaran pengelola PLTD Ni’u yang dinilai arogan dan berdampak buruk bagi masyarakat setempat. DPRD Kota Bima pun akhirnya menggelar pertemuan saat itu juga dan memanggil pihak PLN. Pertemuan tiga pihak tersebut berlangsung alot. Rapat yang dipimpin Ketua Komisi III Alfian Indrawirawan dan dihadiri sejumlah anggota Komisi III, Komisi I dan jajaran PLN.
Audiensi warga Ni'u soal PLTD di DPRD Kota Bima
Ketua RW 06 Lingkungan Ni’u Sugiono Pungut, SH yang ditunjuk sebagai juru bicara mengatakan, selama 10 tahun terakhir keberadaan PLTD Ni’u tidak memberi kontribusi apa – apa bagi warga setempat, serta tidak membawa dampak perubahan kearah yang semakin baik. Sebaliknya, warga semakin sengsara dan menderita.
“Maka jangan heran, bulan November 2014 warga Ni’u bereaksi menolak masuknya penambahan mesin baru untuk mengatasi pemadaman bergilir, agar PLN mengevaluasi diri,” ujarnya.
Sambung Sugiono, bukannya memikirkan reaksi warga, PLN malah menutup satu – satunya parit yang berada di dalam lokasi PLTD. Dampaknya, banjir pun melanda pemukiman. “Untuk itu, sebelum terjadi reaksi warga yang lebih besar lagi, kami ingin ada pertemuan untuk membahas ini. Biar semuanya jelas,” katanya.
Tidak hanya itu, Sugiono juga menyorot soal kebisingan mesin disekitar PLN yang hingga saat ini belum yang tak kunjung diantisipasi. Janji untuk membangun tembok lebih tinggi pun hanya janji – janji semata.
“PLN juga belum memenuhi janjinya menyumbang Rp 30 juta untuk pembangunan Masjid Lingkungan Ni’u. Janji itu sejak Tahun 2013, sampai sekarang belum juga terealisasi,” tambahnya.
Asisten Manajer (Asmen) SDM PT. PLN Bima Muhar Baradi mengaku berkomitmen untuk merealisasikan tuntutan warga. Meski, keputusan tersebut harus kembali dikoordinasikan ke PLN Wilayah dan Pusat. Menjawab masalah bantuan Masjid, Muhar mengaku jika dana CSR PLN Bima terbilang kecil, setahun hanya sekitar Rp 100 – 150 juta. Sementara sejumlah bantuan lain juga harus diperhatikan. Belum lagi ditambah dengan kegiatan sosial yang dilaksanakan oleh PLN, juga tidak butuh dana sedikit. “Tapi semua tuntutan itu akan kami sampaikan dan kami berkomitmen untuk merealisasikan,” janjinya.
Sementara itu, anggota Dewan lain, H. Armansyah, SE menuding PLN tidak memiliki perencanaan yang jelas. Padahal masyarakat hanya menagih Komitmen.
“Yah kami harap PLN tidak menutup diri. Selalu buka ruang komunikasi bagi warga, apalagi warga yang harus menerima dampak langsung,” sorotnya.
Alfian menambahkan, kaitan dengan tuntutan warga soal parit, pihaknya berjanji hari ini juga akan segera turun ke lokasi parit dimaksud. Jika memang berdampak buruk bagi warga, maka parit itu akan dibongkar. (KS-13)
Audiensi warga Ni'u soal PLTD di DPRD Kota Bima
Ketua RW 06 Lingkungan Ni’u Sugiono Pungut, SH yang ditunjuk sebagai juru bicara mengatakan, selama 10 tahun terakhir keberadaan PLTD Ni’u tidak memberi kontribusi apa – apa bagi warga setempat, serta tidak membawa dampak perubahan kearah yang semakin baik. Sebaliknya, warga semakin sengsara dan menderita.
“Maka jangan heran, bulan November 2014 warga Ni’u bereaksi menolak masuknya penambahan mesin baru untuk mengatasi pemadaman bergilir, agar PLN mengevaluasi diri,” ujarnya.
Sambung Sugiono, bukannya memikirkan reaksi warga, PLN malah menutup satu – satunya parit yang berada di dalam lokasi PLTD. Dampaknya, banjir pun melanda pemukiman. “Untuk itu, sebelum terjadi reaksi warga yang lebih besar lagi, kami ingin ada pertemuan untuk membahas ini. Biar semuanya jelas,” katanya.
Tidak hanya itu, Sugiono juga menyorot soal kebisingan mesin disekitar PLN yang hingga saat ini belum yang tak kunjung diantisipasi. Janji untuk membangun tembok lebih tinggi pun hanya janji – janji semata.
“PLN juga belum memenuhi janjinya menyumbang Rp 30 juta untuk pembangunan Masjid Lingkungan Ni’u. Janji itu sejak Tahun 2013, sampai sekarang belum juga terealisasi,” tambahnya.
Asisten Manajer (Asmen) SDM PT. PLN Bima Muhar Baradi mengaku berkomitmen untuk merealisasikan tuntutan warga. Meski, keputusan tersebut harus kembali dikoordinasikan ke PLN Wilayah dan Pusat. Menjawab masalah bantuan Masjid, Muhar mengaku jika dana CSR PLN Bima terbilang kecil, setahun hanya sekitar Rp 100 – 150 juta. Sementara sejumlah bantuan lain juga harus diperhatikan. Belum lagi ditambah dengan kegiatan sosial yang dilaksanakan oleh PLN, juga tidak butuh dana sedikit. “Tapi semua tuntutan itu akan kami sampaikan dan kami berkomitmen untuk merealisasikan,” janjinya.
Sementara itu, anggota Dewan lain, H. Armansyah, SE menuding PLN tidak memiliki perencanaan yang jelas. Padahal masyarakat hanya menagih Komitmen.
“Yah kami harap PLN tidak menutup diri. Selalu buka ruang komunikasi bagi warga, apalagi warga yang harus menerima dampak langsung,” sorotnya.
Alfian menambahkan, kaitan dengan tuntutan warga soal parit, pihaknya berjanji hari ini juga akan segera turun ke lokasi parit dimaksud. Jika memang berdampak buruk bagi warga, maka parit itu akan dibongkar. (KS-13)
COMMENTS