Terutama untuk petani garam yang tersebar di Lima Kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Bima. Diantaranya Kecamatan Lambu, Monta, Madapangga, Woha dan Bolo.
Tahun 2015 ini, Pemerintah Daerah Kabupaten Bima gencar melakukan terobosan Program yang menyentuh langsung kepada masyarakat. Terutama untuk petani garam yang tersebar di Lima Kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Bima. Diantaranya Kecamatan Lambu, Monta, Madapangga, Woha dan Bolo. Untuk Tahun 2015 Pemerintah Daerah melalui Dinas Perikanan dan Kelautan (DKP) mendapatkan anggaran bernilai Miliaran untuk meningkatkan Kualitas Garam Petani dalam kelanjutan program Pengembangan Usaha Garam Rakyat (Pugar).
Jika sebelumnya, era kepemimpinan SBY-Budiono, program Pugar lebih terfokus pada peningkatan produksi garam rakyat yang ada dibeberapa propinsi di Indonesia, salah satunya Propinsi NTB. Program tersebut dianggap berhasil dengan memberikan Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) untuk membantu petani garam dalam meningkatkan hasil produksi garam.
Seiring dengan perjalanan program, pemerintah melakukan evaluasi terhadap kebijakan program Pugar tersebut. Jika sebelumnya Bantuan diberikan dengan memberi uang tunai, era kepemimpinan Jokowi-JK, program Pugar lebih terfokus pada peningkatan kualitas garam dan melakukan pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur yang bisa membantu petani garam untuk menghasilkan garam yang berkwalitas tinggi sesuai dengan harapan pasar.
Pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur yang dimaksud meliputi pengembangan geoisolator untuk petani garam, dengan melakukan pengembangan geoisolator, maka akan membantu untuk meningkatkan kualitas garam yang diproduksi petani. Hal semacam itu sudah dilakukan di Jepang dan Madura, pembangunan infastruktur jalan yang menuju tambak garam, serta membangun gudang tunda jual agar petani tidak tergesa-gesa menjual garamnya. Dengan adanya gudang tunda jual, petani bisa menunggu harga garam yang stabil.
Hal ini disampaikan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, Kabupaten Bima, Ir.Hj. Nurma. Dalam sambutannya Ia mengharapkan adanya kerjasama yang baik petani garam dengan pemerintah agar ada sinkronisasi antara keinginan pemerintah dan petani garam. Mantan sekretaris Dinas Pertanian dan Holtikultura ini menguraikan bahwa di Indonesia hanya 40 Kota dan kabupaten sebagai sentral garam dan salah satunya merupakan kabupaten Bima. Katanya hal ini harus direspon baik oleh petani garam, karena tidak semua propinsi mendapatkan peluang dalam melakukan prosuksi garam."Mari kita apresiasi program Pugar ini, yang dimana Pemerintah pusat lewat pemerinta daerah mampu memberikan bantuan secara berkelanjutan kepada petani garam, agar mampu meningkatkan hasil produksi dan kwalitas garam, kita harus dukung program ini secara totalitas,"ujarnya.
Lanjutnya, peningkatan hasil produksi lewat program pugar sudah sangat maksimal, hanya saja di wilayah Bima untuk kualitas hasil produksi garam oleh petani tidak memenuhi standar pasar nasional, hal itu yang mempengaruhi dengan murahnya harga garam di petani. Jika petani garam mampu menerapkan bantuan pemerintah dengan baik melalui budidaya garam menggunakan geoisolator, maka dirinya yakin harga garam dipetani akan naik. Selain itu, dengan dibantu oleh pemerintah daerah dan pusat terkiat pembangunan sarana dan praranan jalan dan gudang tunda jual, hal akan mempengaruhi peningkatan pendapatan petani garam."Program ini harus disambut dengan sukacita, tidak gampang datangkan program ini, harus dengan berbagai terobosan,"tegasnya.
Dirinya berharap adanya perubahan pola pikir beberapa oknum petani garam yang tidak ingin memberikan beberapa meter lahan lambak untuk membuka jalan yang menuju wilayah tambak, karena dengan sikap seperti itu, jelas akan merugikan pihak petani sendiri. Pemerintah sudah sediakan anggaran untuk membantu petani namun petani sendiri bersikap acuh dengan bantuan itu, hal ini harus dimusyawarahkan secara matang agar mendapatkan solusi terbaik, namun dari pihak pemerintah, untuk pembangunan infrastruktur jalan maupun gudang, tidak ada alokasi khusus anggaran untuk pembebasan lahan, karena pembangunan infrastruktur jalan itu semata untuk kepentingan petani garams secara keseluruhan.
"Hal itu kami temukan di wilayah Sanolo, karena beberapa petani yang tidak ingin membuka jalan lantaran tidak ada anggaran pembebasan lahan, namun jika mereka tidak terima, maka kami akan alihkan di kecamatan lain, misalnya di lambu maupun monta,"tuturnya.
Bayangkan saja, jika tidak dibangun infrastruktur jalan dan gudang serta meningkatkan kwalitas garam oleh petani, maka kisaran harga Rp.15 ribu hingga Rp.20 ribu perkarung jelas akan merugikan masyarakat, dengan bantuan pemerintah pusat untuk geosilator dan pembanguna jalan dan gudang, sangat akan menmbantu petani menaikan harga garam."Kita jangan pikirkan hanya sesaat ini, mari kita berpikir untuk kedapannya, kalau bukan kita yang merubahnya, siapa lagi, jangan salahkan pemerintah jika petani sendiri tidak merespon baik program pemerintah,"jelasnya.
Pemerintah pusat melalui pemerintah daerah juga dalam program Pugar ini juga mendapatkan kucuran anggaran untuk membuat irigasi untuk petani garam, bantuan pembanguan origasi juga menjadi prioritas agar bisa menghasilkan garam yang berkwalitas tinggi. Program Pugar ini juga di bantu oleh beberapa Satker yang ada di Kabupaten Bima, yakni, Dinas Pekerjaan Umum (PU). Sararannya pembangunan Infrastruktur jalan, irigasi dan gudang, Dinas Perindag untuk melakukan pemasaran terhadap produksi garam, Bapedda untuk perencanaan program Pugar dan Dikes untuk memberikan penyuluhan kesehatan terkait penggunaan garam yang tidak beryodium.
Selain itu, peran pendamping Desa, kepala desa dan Camat sangat didiperlukan dalam rangka membangun komunikasi intens dengan para petani garam agar program Pugar bisa berjalan maksimal,"Semua Satker dan SKPD ini sangat membantu dalam petani dalam meningkatkan kwalitas produksi garam di Bima,"imbuhnya.
Saat ini Permerintah Pusat menantang petani garam di wilayah Bima, agar bisa meningkatkan kualitas garam yang diproduksi, karena pemerintah sudah kerja sama dengan 10 perusahaan yang akan membeli garam berkualitas tinggi dengan menggunakan budidaya geoisolator. Setiap triwulan, tidak ada alasan bagi perusahaan tidak membeli garam ke petani tetapi dengan jaminan garam yang diproduksi harus berkualitas tinggi sesuai dengan selera pasar."Kita janji akan ada perusahaan yang membeli garam ke petani jika bisa tingkatkan kwalitas garam, karena sudah ada 10 perusahaan yang siap membeli garam tersebut"janjinya.
Tahun 2015 ini, Pemerintah Kabupaten Bima mendapatkan bantuan senilai Rp.2,9 Miliar untuk budidaya rumput laut, pembangunan infrastruktur jalan dan pembangunan kantor kesehatan llingkungan. Selain itu di Kecamatan Woha pemerintah juga mendapatkan bantuan senilai Rp.2,4 Miliar untuk membangun pabrik Es. "Ini merupakan prestasi yang luar biasa yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam rangka mensejahterakan masyarakat Bima, tinggal keseriusan kita semua dalam menjemput program ini, dan Kalau kita gagal 2015 maka program besar 2006 -2019 tidak akan dibantu. Padahal kita sentral petani garam oleh Pemerintah Pusat," paparnya.
Senada dengan itu, Kapala Badan Bapedda, Ir. Indra jaya mengatakan, bantuan selama lima tahun sebelumnya, sudah sangat maksimal oleh pemerintah dalam rangka membantu peningkatan produksi garam. Hanya saja saat ini untuk standar kwalitas garam di Bima belum maksimal. Hal ini mendorong pemerintah untuk terus melakukan evaluasi dalam rangka membantu masyarakat petani garam untuk meningkatkan kualitas garam sesuai dengan keinginan pasar. Dengan demikian, dari segi harga garam juga akan mengalami kenaikan, dan membantu petani garam untuk meningkatkan pendapatan tetap petani garam dalam setiap melakukan panen."Kita selalu evaluasi kegiatan petani, dengan cara seperti itu, pemerintah bisa mendeteksi kebutuhan petani garam secara maksimal,"terangnya.
Selain itu, Pembukaan jalan tani sangat diperlukan untuk mempermudah proses dalam tata niaga pemasaran garam oleh petani. Tambang juga harus ada pengaturan yang baik dalam membuat jalan ditiap-tiap petak tambak, agar proses pembukaan jalan baru tidak mengalami kendala yang cukup berat. Hal itu terarah pada kecamatan Woha. Segala pembangunan harus sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Produksi garam di Bima sangat memuaskan, namun harga garam di Bima mengalami ketidakstabilan, hal ini dipengaruhi oleh permainan tengkulak dan kwalitas garam di bima."Petani harus pintar dalam melakukan pemasaran garamnya, kalau bisa langsung ke perusahaan, karena melalui tengkulak, pasti ada permainan harga,"bebernya
Tahun 2015 katanya, tidak ada lagi bantuan langsung masyarakat. Pemerintah hanya fokus meningkatkan sarana dan prasarana untuk membantu petani garam untuk membuka jalan, irigasi dan gudang untuk tunda jual. Namun pemerintah tidak memiliki anggaran khusus untuk pembebasan lahan petani garam. Jika dipaksakan, Kepala Desa juga bisa mengalokasikan secara khusus melalui Anggaran Dana Desa (ADD), karena anggaran tersebut bisa dimanfaatkan untuk pembebasan lahan."Bisa juga dibebaskan, tapi melalui ADD,"terangnya. (KS-17)
Jika sebelumnya, era kepemimpinan SBY-Budiono, program Pugar lebih terfokus pada peningkatan produksi garam rakyat yang ada dibeberapa propinsi di Indonesia, salah satunya Propinsi NTB. Program tersebut dianggap berhasil dengan memberikan Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) untuk membantu petani garam dalam meningkatkan hasil produksi garam.
Seiring dengan perjalanan program, pemerintah melakukan evaluasi terhadap kebijakan program Pugar tersebut. Jika sebelumnya Bantuan diberikan dengan memberi uang tunai, era kepemimpinan Jokowi-JK, program Pugar lebih terfokus pada peningkatan kualitas garam dan melakukan pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur yang bisa membantu petani garam untuk menghasilkan garam yang berkwalitas tinggi sesuai dengan harapan pasar.
Pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur yang dimaksud meliputi pengembangan geoisolator untuk petani garam, dengan melakukan pengembangan geoisolator, maka akan membantu untuk meningkatkan kualitas garam yang diproduksi petani. Hal semacam itu sudah dilakukan di Jepang dan Madura, pembangunan infastruktur jalan yang menuju tambak garam, serta membangun gudang tunda jual agar petani tidak tergesa-gesa menjual garamnya. Dengan adanya gudang tunda jual, petani bisa menunggu harga garam yang stabil.
Hal ini disampaikan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, Kabupaten Bima, Ir.Hj. Nurma. Dalam sambutannya Ia mengharapkan adanya kerjasama yang baik petani garam dengan pemerintah agar ada sinkronisasi antara keinginan pemerintah dan petani garam. Mantan sekretaris Dinas Pertanian dan Holtikultura ini menguraikan bahwa di Indonesia hanya 40 Kota dan kabupaten sebagai sentral garam dan salah satunya merupakan kabupaten Bima. Katanya hal ini harus direspon baik oleh petani garam, karena tidak semua propinsi mendapatkan peluang dalam melakukan prosuksi garam."Mari kita apresiasi program Pugar ini, yang dimana Pemerintah pusat lewat pemerinta daerah mampu memberikan bantuan secara berkelanjutan kepada petani garam, agar mampu meningkatkan hasil produksi dan kwalitas garam, kita harus dukung program ini secara totalitas,"ujarnya.
Lanjutnya, peningkatan hasil produksi lewat program pugar sudah sangat maksimal, hanya saja di wilayah Bima untuk kualitas hasil produksi garam oleh petani tidak memenuhi standar pasar nasional, hal itu yang mempengaruhi dengan murahnya harga garam di petani. Jika petani garam mampu menerapkan bantuan pemerintah dengan baik melalui budidaya garam menggunakan geoisolator, maka dirinya yakin harga garam dipetani akan naik. Selain itu, dengan dibantu oleh pemerintah daerah dan pusat terkiat pembangunan sarana dan praranan jalan dan gudang tunda jual, hal akan mempengaruhi peningkatan pendapatan petani garam."Program ini harus disambut dengan sukacita, tidak gampang datangkan program ini, harus dengan berbagai terobosan,"tegasnya.
Dirinya berharap adanya perubahan pola pikir beberapa oknum petani garam yang tidak ingin memberikan beberapa meter lahan lambak untuk membuka jalan yang menuju wilayah tambak, karena dengan sikap seperti itu, jelas akan merugikan pihak petani sendiri. Pemerintah sudah sediakan anggaran untuk membantu petani namun petani sendiri bersikap acuh dengan bantuan itu, hal ini harus dimusyawarahkan secara matang agar mendapatkan solusi terbaik, namun dari pihak pemerintah, untuk pembangunan infrastruktur jalan maupun gudang, tidak ada alokasi khusus anggaran untuk pembebasan lahan, karena pembangunan infrastruktur jalan itu semata untuk kepentingan petani garams secara keseluruhan.
"Hal itu kami temukan di wilayah Sanolo, karena beberapa petani yang tidak ingin membuka jalan lantaran tidak ada anggaran pembebasan lahan, namun jika mereka tidak terima, maka kami akan alihkan di kecamatan lain, misalnya di lambu maupun monta,"tuturnya.
Bayangkan saja, jika tidak dibangun infrastruktur jalan dan gudang serta meningkatkan kwalitas garam oleh petani, maka kisaran harga Rp.15 ribu hingga Rp.20 ribu perkarung jelas akan merugikan masyarakat, dengan bantuan pemerintah pusat untuk geosilator dan pembanguna jalan dan gudang, sangat akan menmbantu petani menaikan harga garam."Kita jangan pikirkan hanya sesaat ini, mari kita berpikir untuk kedapannya, kalau bukan kita yang merubahnya, siapa lagi, jangan salahkan pemerintah jika petani sendiri tidak merespon baik program pemerintah,"jelasnya.
Pemerintah pusat melalui pemerintah daerah juga dalam program Pugar ini juga mendapatkan kucuran anggaran untuk membuat irigasi untuk petani garam, bantuan pembanguan origasi juga menjadi prioritas agar bisa menghasilkan garam yang berkwalitas tinggi. Program Pugar ini juga di bantu oleh beberapa Satker yang ada di Kabupaten Bima, yakni, Dinas Pekerjaan Umum (PU). Sararannya pembangunan Infrastruktur jalan, irigasi dan gudang, Dinas Perindag untuk melakukan pemasaran terhadap produksi garam, Bapedda untuk perencanaan program Pugar dan Dikes untuk memberikan penyuluhan kesehatan terkait penggunaan garam yang tidak beryodium.
Selain itu, peran pendamping Desa, kepala desa dan Camat sangat didiperlukan dalam rangka membangun komunikasi intens dengan para petani garam agar program Pugar bisa berjalan maksimal,"Semua Satker dan SKPD ini sangat membantu dalam petani dalam meningkatkan kwalitas produksi garam di Bima,"imbuhnya.
Saat ini Permerintah Pusat menantang petani garam di wilayah Bima, agar bisa meningkatkan kualitas garam yang diproduksi, karena pemerintah sudah kerja sama dengan 10 perusahaan yang akan membeli garam berkualitas tinggi dengan menggunakan budidaya geoisolator. Setiap triwulan, tidak ada alasan bagi perusahaan tidak membeli garam ke petani tetapi dengan jaminan garam yang diproduksi harus berkualitas tinggi sesuai dengan selera pasar."Kita janji akan ada perusahaan yang membeli garam ke petani jika bisa tingkatkan kwalitas garam, karena sudah ada 10 perusahaan yang siap membeli garam tersebut"janjinya.
Tahun 2015 ini, Pemerintah Kabupaten Bima mendapatkan bantuan senilai Rp.2,9 Miliar untuk budidaya rumput laut, pembangunan infrastruktur jalan dan pembangunan kantor kesehatan llingkungan. Selain itu di Kecamatan Woha pemerintah juga mendapatkan bantuan senilai Rp.2,4 Miliar untuk membangun pabrik Es. "Ini merupakan prestasi yang luar biasa yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam rangka mensejahterakan masyarakat Bima, tinggal keseriusan kita semua dalam menjemput program ini, dan Kalau kita gagal 2015 maka program besar 2006 -2019 tidak akan dibantu. Padahal kita sentral petani garam oleh Pemerintah Pusat," paparnya.
Senada dengan itu, Kapala Badan Bapedda, Ir. Indra jaya mengatakan, bantuan selama lima tahun sebelumnya, sudah sangat maksimal oleh pemerintah dalam rangka membantu peningkatan produksi garam. Hanya saja saat ini untuk standar kwalitas garam di Bima belum maksimal. Hal ini mendorong pemerintah untuk terus melakukan evaluasi dalam rangka membantu masyarakat petani garam untuk meningkatkan kualitas garam sesuai dengan keinginan pasar. Dengan demikian, dari segi harga garam juga akan mengalami kenaikan, dan membantu petani garam untuk meningkatkan pendapatan tetap petani garam dalam setiap melakukan panen."Kita selalu evaluasi kegiatan petani, dengan cara seperti itu, pemerintah bisa mendeteksi kebutuhan petani garam secara maksimal,"terangnya.
Selain itu, Pembukaan jalan tani sangat diperlukan untuk mempermudah proses dalam tata niaga pemasaran garam oleh petani. Tambang juga harus ada pengaturan yang baik dalam membuat jalan ditiap-tiap petak tambak, agar proses pembukaan jalan baru tidak mengalami kendala yang cukup berat. Hal itu terarah pada kecamatan Woha. Segala pembangunan harus sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Produksi garam di Bima sangat memuaskan, namun harga garam di Bima mengalami ketidakstabilan, hal ini dipengaruhi oleh permainan tengkulak dan kwalitas garam di bima."Petani harus pintar dalam melakukan pemasaran garamnya, kalau bisa langsung ke perusahaan, karena melalui tengkulak, pasti ada permainan harga,"bebernya
Tahun 2015 katanya, tidak ada lagi bantuan langsung masyarakat. Pemerintah hanya fokus meningkatkan sarana dan prasarana untuk membantu petani garam untuk membuka jalan, irigasi dan gudang untuk tunda jual. Namun pemerintah tidak memiliki anggaran khusus untuk pembebasan lahan petani garam. Jika dipaksakan, Kepala Desa juga bisa mengalokasikan secara khusus melalui Anggaran Dana Desa (ADD), karena anggaran tersebut bisa dimanfaatkan untuk pembebasan lahan."Bisa juga dibebaskan, tapi melalui ADD,"terangnya. (KS-17)
COMMENTS