Tak henti-hentinya Bupati Bima, Drs.H.Syafrudin HM Nur, M.Pd turun ke desa-desa yang tersebar di Wilayah Pemerintah Kabupaten Bima.
Tak henti-hentinya Bupati Bima, Drs.H.Syafrudin HM Nur, M.Pd turun ke desa-desa yang tersebar di Wilayah Pemerintah Kabupaten Bima. Selain kegiatan tersebut merupakan tugas dan kewajiban Kepala Daerah, tapi juga bukti konkrit komitmen moral Bupati untuk mendengar langsung aspirasi rakyat yang dinilainya masih banyak belum terkafer oleh program Pemerintah selama ini.
H.Syafrudin dalam keterangan persnya menjelaskan, di Tahun 2015 ini, banyak kegiatan pembangunan di berbagai bidang yang biasa dilaksanakan oleh masing-masing SKPD di Lingkup Pemkab Bima terpangkas, akibat adanya Alokasi Dana Desa (ADD) sekitar Rp.117 Miliar untuk 191 Desa se-Kabupaten Bima. Mengantisipasi adanya penilaian miris elemen masyarakat terhadap pemerintah yang tengah dikendalikannya itu, Ia (Bupati,red) terus turun ke rakyat, baik berupa udangan resmi dari Pemerintah Kecamatan atau Desa setempat, juga kegiatan inisiatif Bupati, berdasarkan informasi atau laporan dari pihak tertentu yang peduli dengan pembangunan di Kabupaten Bima.”Akhir-akhir ini saya melihat dan memantau langsung program pembangunan di Desa-Desa. Tujuannya, agar APBD tidak salah sasaran, apalagi selama ini banyak keluhan masyarakat tentang anggaran yang digunakan tidak tepat sasaran,”urainya.
Di Tahun 2015 ini, banyak dana pusat yang didapat oleh Pemerintah Daerah. Dana tersebut diperoleh berkat perjuangan kerasnya bersama para pejabat di masing-masing Satuan Kerja (Satker). Masalahnya, jika tidak didukung oleh dana pusat, maka sangat tidak mungkin Kabupaten Bima yang wilayahnya begitu luas, bisa dibangun dengan Pendapat Asli Daerah (PAD) sekarang yang masih minim.”Solusinya adalah mencari uang di pusat, kemudian di droping ke rakyat dengan program-program yang menyentuh langsung dengan masyarakat,”jelasnya.
Kepada SKPD, agar mengawasi program yang telah dan tengah dilaksanakan sekarang, karena tampa pengawasan secara serius, maka uang yang digunakan dalam kegiatan tersebut tidak maksimal sasaran manfaatnya untuk rakyat.”Saya menghimbau kepada seluruh SKPD agar serius dalam mengawasi program yang ada,”pintanya.
Selanjutnya, bagi rakyat yang merasa belum tersentuh pembangunan, agar melaporkan ke SKPD terkait, juga kepada dirinya (Bupati), agar bisa diambil sikap, tentunya sesuai dengan kemampuan pemerintah Daerah saat ini.”InsyaAllah, setiap aspirasi masyarakat, langsung saya jawab di Tahun ini. Karena tujuan saya turun ke masyarakat adalah menyerap aspirasi masyarakat langsung, untuk bertindak cepat aspirasi tersebut,”pungkasnya. (KS-001)
H.Syafrudin dalam keterangan persnya menjelaskan, di Tahun 2015 ini, banyak kegiatan pembangunan di berbagai bidang yang biasa dilaksanakan oleh masing-masing SKPD di Lingkup Pemkab Bima terpangkas, akibat adanya Alokasi Dana Desa (ADD) sekitar Rp.117 Miliar untuk 191 Desa se-Kabupaten Bima. Mengantisipasi adanya penilaian miris elemen masyarakat terhadap pemerintah yang tengah dikendalikannya itu, Ia (Bupati,red) terus turun ke rakyat, baik berupa udangan resmi dari Pemerintah Kecamatan atau Desa setempat, juga kegiatan inisiatif Bupati, berdasarkan informasi atau laporan dari pihak tertentu yang peduli dengan pembangunan di Kabupaten Bima.”Akhir-akhir ini saya melihat dan memantau langsung program pembangunan di Desa-Desa. Tujuannya, agar APBD tidak salah sasaran, apalagi selama ini banyak keluhan masyarakat tentang anggaran yang digunakan tidak tepat sasaran,”urainya.
Di Tahun 2015 ini, banyak dana pusat yang didapat oleh Pemerintah Daerah. Dana tersebut diperoleh berkat perjuangan kerasnya bersama para pejabat di masing-masing Satuan Kerja (Satker). Masalahnya, jika tidak didukung oleh dana pusat, maka sangat tidak mungkin Kabupaten Bima yang wilayahnya begitu luas, bisa dibangun dengan Pendapat Asli Daerah (PAD) sekarang yang masih minim.”Solusinya adalah mencari uang di pusat, kemudian di droping ke rakyat dengan program-program yang menyentuh langsung dengan masyarakat,”jelasnya.
Kepada SKPD, agar mengawasi program yang telah dan tengah dilaksanakan sekarang, karena tampa pengawasan secara serius, maka uang yang digunakan dalam kegiatan tersebut tidak maksimal sasaran manfaatnya untuk rakyat.”Saya menghimbau kepada seluruh SKPD agar serius dalam mengawasi program yang ada,”pintanya.
Selanjutnya, bagi rakyat yang merasa belum tersentuh pembangunan, agar melaporkan ke SKPD terkait, juga kepada dirinya (Bupati), agar bisa diambil sikap, tentunya sesuai dengan kemampuan pemerintah Daerah saat ini.”InsyaAllah, setiap aspirasi masyarakat, langsung saya jawab di Tahun ini. Karena tujuan saya turun ke masyarakat adalah menyerap aspirasi masyarakat langsung, untuk bertindak cepat aspirasi tersebut,”pungkasnya. (KS-001)
COMMENTS