Isu penjualan Pulau Kelapa di Kecamatan Lambu Kabupaten Bima kembali santer beredar. Bahkan, kali ini lengkap dengan bandrol harga jual Pulau Kepala yakni senilai senilai Rp.12 Miliar.
Isu penjualan Pulau Kelapa di Kecamatan Lambu Kabupaten Bima kembali santer beredar. Bahkan, kali ini lengkap dengan bandrol harga jual Pulau Kepala yakni senilai senilai Rp.12 Miliar. Informasi yang beredar, sudah ada oknum tertentu yang memperdagangkan pulau eksotik itu kepada Investor Asing. Tak sekedar tawar menawar, melainkan uang muka sebagai tanda jadi sudah diterima sebesar Rp.1,7 Miliar.
Ilustrasi Jual Beli
Informasi itu diperkuat dari pengakuan salah seorang Warga Kecamatan Lambu, Suparman kepada media ini. Suparman mengungkapkan, dari pengakuan oknum warga bernama Arif, Pulau Kelapa Bakal di Jual senilai Rp.12 Miliyar. Mereka bahkan sudah menerima sejumlah uang sebesar Rp.1,7 Miliyar. Uang itu dipergunakan untuk mengurus surat-surat.
“Selain itu sekitar 37 orang warga Lambu sudah menerima uang tanda jadi atau uang persekot masing-masing sebesar Rp.15 Juta. Bahkan ada pihak-pihak tertentu yang enggan disebutkan namanya juga menikmati uang itu,” ungkap dia.
Menanggapi isu tersebut Camat Lambu, Drs. H.Mustafa HAR, M.AP saat dimintai tanggapannya di ruang kerjanya justru balik bertanya. “Siapa yang bilang pulau Kelapa di jual? dan siapa yang punya pulau itu? Pulau Kelapa itu milik negara dan yang punya hak itu adalah negara, lahan itu tidak bisa di jual, tapi untuk dimanfaatkan boleh saja,” kata Camat.
Jika benar Pulau Kelapa itu dijual tegas Camat, maka orang yang menjual itu akan berhadapan dengan negara. Kalaupun ada Investor yang masuk, harusnya lewat Pemerintah Kabupaten Bima, karena itu aset milik daerh. “Tapi kalau investor itu tidak melalui Pemerintah Kabupaten Bima yaitu Bupati Bima itu namanya Investor bodoh,” ujarnya.
Kemudian terkait dengan adanya penerimaan uang dari investor kepada pihak-pihak tertentu, Camat justru mengatakan itu kalau benar benar terjadi, maka uang itu sifatnya cuma-Cuma. Sebab, tidak mungkin Pulau Kelapa dijual begitu saja, karena yang berhak atas Pulau Kelapa adalah Negara. Ketika ditanya apakah Pulau Kelapa masuk wilayah Kecamatan Sape atau Lambu, Camat mengaku tidak mengetahuinya. “Tapi setau saya sejak dari dulu hingga sekarang yang bercocok tanam di pulau itu adalah warga Kecamatan Lambu,” katanya.
Bagaimana terkait diterbitkannya SPPT? Mustafa menjelaskan, jika lahan itu dimanfaatkan maka boleh saja untuk diterbitkan SPPT. “Kalau pulau itu mau di manfaatkan untuk bercocok tanam silahkan saja, tapi jangan coba-coba untuk di jual karena itu milik negara, kalau dijual tentu akan berurusan dengan negara,” tegasnya.
Sementara KUPT Dinas Kehutanan Kecamatan Lambu, Zikrullah, SH mengatakan, Pulau Kelapa tidak bisa dijual begitu saja karena secara hukum statusnya masuk dalam kawasan hutan produksi. Seperti Pulau Kelapa, Pulau Gilibanta, dan pulau-pulau lainnya di sekitar itu merupakan satu Register Tanah Kehutanan (1 RTK).
Terkait informasi bahwa Pulau Tersebut dalam proses pembuatan sertifikat, Zikrullah menjawab proses sertifikat itu tidak gampang melainkan harus ada selain rekomendasi dari pemerintah Desa, Camat dan juga harus ada rekomendasi dari Dinas Kehutanan atau SKPD yang membidangi.
Sampai saat ini sepengetahuannya belum ada rekomendasi dari Dinas Kehutanan karena pulau itu masuk dalam kawasan produksi. Sehingga tidak bisa diperjual belikan karena aset negara. “Selama ini warga hanya bisa menggarap saja tidak bisa memiliki sebagai hak apalagi menjual kepada pihak lain. Saya tegaskan bahwa Pulau-pulau yang ada di sekitar itu tidak bisa diperjual belikan karena tanah tersebut milik negara,” pungkasnya. (KS-16) - Koran Stabilitas
Ilustrasi Jual Beli
Informasi itu diperkuat dari pengakuan salah seorang Warga Kecamatan Lambu, Suparman kepada media ini. Suparman mengungkapkan, dari pengakuan oknum warga bernama Arif, Pulau Kelapa Bakal di Jual senilai Rp.12 Miliyar. Mereka bahkan sudah menerima sejumlah uang sebesar Rp.1,7 Miliyar. Uang itu dipergunakan untuk mengurus surat-surat.
“Selain itu sekitar 37 orang warga Lambu sudah menerima uang tanda jadi atau uang persekot masing-masing sebesar Rp.15 Juta. Bahkan ada pihak-pihak tertentu yang enggan disebutkan namanya juga menikmati uang itu,” ungkap dia.
Menanggapi isu tersebut Camat Lambu, Drs. H.Mustafa HAR, M.AP saat dimintai tanggapannya di ruang kerjanya justru balik bertanya. “Siapa yang bilang pulau Kelapa di jual? dan siapa yang punya pulau itu? Pulau Kelapa itu milik negara dan yang punya hak itu adalah negara, lahan itu tidak bisa di jual, tapi untuk dimanfaatkan boleh saja,” kata Camat.
Jika benar Pulau Kelapa itu dijual tegas Camat, maka orang yang menjual itu akan berhadapan dengan negara. Kalaupun ada Investor yang masuk, harusnya lewat Pemerintah Kabupaten Bima, karena itu aset milik daerh. “Tapi kalau investor itu tidak melalui Pemerintah Kabupaten Bima yaitu Bupati Bima itu namanya Investor bodoh,” ujarnya.
Kemudian terkait dengan adanya penerimaan uang dari investor kepada pihak-pihak tertentu, Camat justru mengatakan itu kalau benar benar terjadi, maka uang itu sifatnya cuma-Cuma. Sebab, tidak mungkin Pulau Kelapa dijual begitu saja, karena yang berhak atas Pulau Kelapa adalah Negara. Ketika ditanya apakah Pulau Kelapa masuk wilayah Kecamatan Sape atau Lambu, Camat mengaku tidak mengetahuinya. “Tapi setau saya sejak dari dulu hingga sekarang yang bercocok tanam di pulau itu adalah warga Kecamatan Lambu,” katanya.
Bagaimana terkait diterbitkannya SPPT? Mustafa menjelaskan, jika lahan itu dimanfaatkan maka boleh saja untuk diterbitkan SPPT. “Kalau pulau itu mau di manfaatkan untuk bercocok tanam silahkan saja, tapi jangan coba-coba untuk di jual karena itu milik negara, kalau dijual tentu akan berurusan dengan negara,” tegasnya.
Sementara KUPT Dinas Kehutanan Kecamatan Lambu, Zikrullah, SH mengatakan, Pulau Kelapa tidak bisa dijual begitu saja karena secara hukum statusnya masuk dalam kawasan hutan produksi. Seperti Pulau Kelapa, Pulau Gilibanta, dan pulau-pulau lainnya di sekitar itu merupakan satu Register Tanah Kehutanan (1 RTK).
Terkait informasi bahwa Pulau Tersebut dalam proses pembuatan sertifikat, Zikrullah menjawab proses sertifikat itu tidak gampang melainkan harus ada selain rekomendasi dari pemerintah Desa, Camat dan juga harus ada rekomendasi dari Dinas Kehutanan atau SKPD yang membidangi.
Sampai saat ini sepengetahuannya belum ada rekomendasi dari Dinas Kehutanan karena pulau itu masuk dalam kawasan produksi. Sehingga tidak bisa diperjual belikan karena aset negara. “Selama ini warga hanya bisa menggarap saja tidak bisa memiliki sebagai hak apalagi menjual kepada pihak lain. Saya tegaskan bahwa Pulau-pulau yang ada di sekitar itu tidak bisa diperjual belikan karena tanah tersebut milik negara,” pungkasnya. (KS-16) - Koran Stabilitas
COMMENTS