Namun, hingga Bulan Mei 2015 ini alokasi anggaran dari pemerintah daerah untuk mendukung kerja Panwaslu belum maksimal.
Pemilihan Kepala dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bima periode 2015-2020, kini sudah memasuki tahapan. Untuk menghadapi pesta lima tahunan itu, kesiapan penyelenggara Pemilu yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) mutlak diperlukan. Namun, hingga Bulan Mei 2015 ini alokasi anggaran dari pemerintah daerah untuk mendukung kerja Panwaslu belum maksimal.
Komisi Pemilihan Umum (KPU)
Lembaga Pengawas Pemilukada itu pun mengeluhkan tidak seriusnya dukungan dari Pemerintah Daerah. Pasalnya, dari usulan anggaran senilai Rp.4 Miliar lebih yang diajukan Panwaslu pada Pemkab Bima belum ditemukan titik terang. Justeru, dari usulan itu ditawar hingga Rp.1,2 Miliar. "Usulan kami Rp.4 Miliar lebih, tapi malah ditawar Rp.1,2 Miliar," kata Komisioner Panwaslu Kabupaten Bima, Junaidin S.Pd kepada Koran Stabilitas.
Menurutnya, usulan dana sebesar itu sudah tepat dan pas sehingga tidak perlu lagi terjadi tawar menawar seperi membeli harga barang di pasar. Sebab, anggaran yang diusulkan itu sudah disesuaikan dengan kebutuhan Pemilukada. "Idealnya, anggaran sesuai usulan kami yakni Rp.4,2 Miliar. Itu angka minimal, bukan maksimal. Kecuali, kabupaten tidak mau menyelenggarakan pesta bergengsi tersebut," ujarnya.
Jika tidak ada kesiapan Pemerintah Kabupaten, lebih-lebih kesiapan anggaran. Pihaknya, mengancam akan mengambil sikap tegas. Bahkan, akan menyurati Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) perihal permintaan penundaan pelaksanaan Pilkada. Alasanya, belum ada kesiapan dana.
"Kalau belum ada juga kejelasan soal anggaran, kami akan segera menyurati Kemendagri. Kami minta Pilkada diundur, karena kendala anggaran. Tidak mungkin, kegiatan menyangkut Pilkada dilaksanakan tanpa anggaran. Apalagi, waktunya sudah semakin mepet," tandasnya.
Pada kesempatan itu, Bang Joe (sapaan akrab) meminta kepada Pemerintah untuk bersikap adil dan tidak tebang pilih. Karena, panwaslu merupakan lembaga resmi penyelenggara pemilu. Sama seperti, lembaga penyelenggara pemilu lainnya. "Saya sampaikan hal ini, karena kami merasa dipersulit, terutama menyangkut anggaran. Padahal, bukan untuk kepentingan kami pribadi, melainkan untuk Pilkada. Karenanya, saya minta Pemda segera memberikan kejelasan soal anggaran itu," pintanya. (KS-09)
Komisi Pemilihan Umum (KPU)
Lembaga Pengawas Pemilukada itu pun mengeluhkan tidak seriusnya dukungan dari Pemerintah Daerah. Pasalnya, dari usulan anggaran senilai Rp.4 Miliar lebih yang diajukan Panwaslu pada Pemkab Bima belum ditemukan titik terang. Justeru, dari usulan itu ditawar hingga Rp.1,2 Miliar. "Usulan kami Rp.4 Miliar lebih, tapi malah ditawar Rp.1,2 Miliar," kata Komisioner Panwaslu Kabupaten Bima, Junaidin S.Pd kepada Koran Stabilitas.
Menurutnya, usulan dana sebesar itu sudah tepat dan pas sehingga tidak perlu lagi terjadi tawar menawar seperi membeli harga barang di pasar. Sebab, anggaran yang diusulkan itu sudah disesuaikan dengan kebutuhan Pemilukada. "Idealnya, anggaran sesuai usulan kami yakni Rp.4,2 Miliar. Itu angka minimal, bukan maksimal. Kecuali, kabupaten tidak mau menyelenggarakan pesta bergengsi tersebut," ujarnya.
Jika tidak ada kesiapan Pemerintah Kabupaten, lebih-lebih kesiapan anggaran. Pihaknya, mengancam akan mengambil sikap tegas. Bahkan, akan menyurati Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) perihal permintaan penundaan pelaksanaan Pilkada. Alasanya, belum ada kesiapan dana.
"Kalau belum ada juga kejelasan soal anggaran, kami akan segera menyurati Kemendagri. Kami minta Pilkada diundur, karena kendala anggaran. Tidak mungkin, kegiatan menyangkut Pilkada dilaksanakan tanpa anggaran. Apalagi, waktunya sudah semakin mepet," tandasnya.
Pada kesempatan itu, Bang Joe (sapaan akrab) meminta kepada Pemerintah untuk bersikap adil dan tidak tebang pilih. Karena, panwaslu merupakan lembaga resmi penyelenggara pemilu. Sama seperti, lembaga penyelenggara pemilu lainnya. "Saya sampaikan hal ini, karena kami merasa dipersulit, terutama menyangkut anggaran. Padahal, bukan untuk kepentingan kami pribadi, melainkan untuk Pilkada. Karenanya, saya minta Pemda segera memberikan kejelasan soal anggaran itu," pintanya. (KS-09)
COMMENTS