Rencana pemekaran wilayah pemerintahan Kabupaten Bima di wilayah bagian timur menjadi Kabupaten Bima Timur oleh Komite Pemekaran Kabupaten Bima Timur (KPKBT)
Bima, KS.- Rencana pemekaran wilayah pemerintahan Kabupaten Bima di wilayah bagian timur menjadi Kabupaten Bima Timur oleh Komite Pemekaran Kabupaten Bima Timur (KPKBT), rupanya tidak berjalan mulus. Ada sebagain elemen yang pro dan kontra terhadap rencana pemekaran tersebut.
![Peta Kabupaten Bima Peta Kabupaten Bima](//2.bp.blogspot.com/-OlwPO4WN6ms/VYjLUCb6T2I/AAAAAAAABy4/6X9c_PFrSQA/s400/Peta%2BKabupaten%2BBima.jpg)
Peta Kabupaten Bima
Salah satunya, Anggota DPRD Kabupaten Bima dari dapil IV Kecamatan Langgudu, Edi Muhlis S. Sos. Duta Partai Nasdem ini dengan tegas menolak rencana pemekaran wilayah itu. Pasalnya, rencana pemekaran tersebut, selain melanggar aturan dan tidak jelas dasar hukumnya. Edi juga menuding ada kepentingan kelompok yang mengatasnamakan pemekaran wilayah.
“Merujuk pada UU Nomor 32 Tahun 2004 yang dirubah menjadi UU 23 tahun 2014, dan PP 78 tahun 2007 mereka sudah melanggar, karena dengan adanya moratorium dari Mantan Presiden SBY, maka tidak boleh lagi ada pemekaran. Makanya rencana pemekaran Pulau Sumbawa sampai hari ini tidak jadi, apalagi pemekaran Bima Timur. Saya menolak dengan tegas rencana pemekaran tersebut, karena sudah tidak ada peluang bagi wilayah manapun pasca keluarnya moratorium dan itu sia-sia dan menghabiskan anggaran saja,” tuturnya.
![Peta Kabupaten Bima Peta Kabupaten Bima](http://2.bp.blogspot.com/-OlwPO4WN6ms/VYjLUCb6T2I/AAAAAAAABy4/6X9c_PFrSQA/s400/Peta%2BKabupaten%2BBima.jpg)
Peta Kabupaten Bima
Salah satunya, Anggota DPRD Kabupaten Bima dari dapil IV Kecamatan Langgudu, Edi Muhlis S. Sos. Duta Partai Nasdem ini dengan tegas menolak rencana pemekaran wilayah itu. Pasalnya, rencana pemekaran tersebut, selain melanggar aturan dan tidak jelas dasar hukumnya. Edi juga menuding ada kepentingan kelompok yang mengatasnamakan pemekaran wilayah.
“Merujuk pada UU Nomor 32 Tahun 2004 yang dirubah menjadi UU 23 tahun 2014, dan PP 78 tahun 2007 mereka sudah melanggar, karena dengan adanya moratorium dari Mantan Presiden SBY, maka tidak boleh lagi ada pemekaran. Makanya rencana pemekaran Pulau Sumbawa sampai hari ini tidak jadi, apalagi pemekaran Bima Timur. Saya menolak dengan tegas rencana pemekaran tersebut, karena sudah tidak ada peluang bagi wilayah manapun pasca keluarnya moratorium dan itu sia-sia dan menghabiskan anggaran saja,” tuturnya.
mantap...
BalasHapus