Progress belanja APBD Kabupaten Bima tahun 2015 baru sekitar 10 porsen saja yang direalisasikan.
Bima, KS.- Progress belanja APBD Kabupaten Bima tahun 2015 baru sekitar 10 porsen saja yang direalisasikan. Padahal tahun anggaran sudah berjalan setengah tahun. “Ini sudah setengah tahun anggaran tetapi realisasi belanja ABPD tahun 2015 baru sekitar 10 porsen saja. Mestinya pertengahan tahun seperti ini, progress belanja APBD harusnya sudah sampai 40 hingga 50 porsen,” ujar Syaifullah, Duta PKS kepada koran ini beberapa hari lalu.
![Ilustrasi APBD Ilustrasi APBD](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEizn6FZM4C-gCue6VY6M2O9VePh3kEo6MiLaxbUS3cBvqcPt-U_1F88pnsuJRfor79N4E9FvLYMnYqRRhSowJ84lbzZUvgltqbu1Oek5p9GkS1F50LU6qJCeFYktCmF5M8LhjsS0m2OSzRp/s400/Polisi_dan_Jaksa_Diminta_Usut_Penggunaan_APBD_22_Anggota_Dewan.jpg)
Ilustrasi APBD
Lanjutnya, Progress belanja APBD menjadi tolak ukur kinerja birokrasi, apakah melaksanakan kegiatan dengan baik atau tidak. Jangan sampai anggaran yang tersedia tidak mampu dibelanjakan habis, atau pada akhir tahun, APBD yang tersedia akan dibelanjakan asal habis dan tak jelas manfaat dan peruntukannya.
“Jangan sampai ada banyak anggaran yang dikembalikan seperti tahun 2014 kemarin. Tahun kemarin ada sekitar Rp.4 Miliar lebih anggaran yang dikembalikan karena tidak mampu membelanjakannya. Pegawai itu harusnya kerja sesuai tugas dan fungsinya, bukan ngekor Bupati kesana kemari, sampai mengabaikan pekerjaan,”tandasnya.
Sementara itu, Bupati Bima, Drs H Syafruddin HM Nur, MPd MM yang dikonfirmasi koran ini terkait hal itu menjelaskan, adanya progress belanja yang masih kurang tersebut, dikarenakan kendala tekhnis seperti pada proses pelelangan (tender) di ULP.
“Sebenarnya tidak ada kendala yang berarti, kalaupun ada paling pada proses tender, karena mungkin ada dokumen yang dikembalikan, sebab tender tidak ada yang sekali jalan, akan ada saja kendala. Untuk itu saya menghimbau kepada pegawai agar pembelanjaan APBD digenjot,” jelasnya. (KS-02)
![Ilustrasi APBD Ilustrasi APBD](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEizn6FZM4C-gCue6VY6M2O9VePh3kEo6MiLaxbUS3cBvqcPt-U_1F88pnsuJRfor79N4E9FvLYMnYqRRhSowJ84lbzZUvgltqbu1Oek5p9GkS1F50LU6qJCeFYktCmF5M8LhjsS0m2OSzRp/s400/Polisi_dan_Jaksa_Diminta_Usut_Penggunaan_APBD_22_Anggota_Dewan.jpg)
Ilustrasi APBD
Lanjutnya, Progress belanja APBD menjadi tolak ukur kinerja birokrasi, apakah melaksanakan kegiatan dengan baik atau tidak. Jangan sampai anggaran yang tersedia tidak mampu dibelanjakan habis, atau pada akhir tahun, APBD yang tersedia akan dibelanjakan asal habis dan tak jelas manfaat dan peruntukannya.
“Jangan sampai ada banyak anggaran yang dikembalikan seperti tahun 2014 kemarin. Tahun kemarin ada sekitar Rp.4 Miliar lebih anggaran yang dikembalikan karena tidak mampu membelanjakannya. Pegawai itu harusnya kerja sesuai tugas dan fungsinya, bukan ngekor Bupati kesana kemari, sampai mengabaikan pekerjaan,”tandasnya.
Sementara itu, Bupati Bima, Drs H Syafruddin HM Nur, MPd MM yang dikonfirmasi koran ini terkait hal itu menjelaskan, adanya progress belanja yang masih kurang tersebut, dikarenakan kendala tekhnis seperti pada proses pelelangan (tender) di ULP.
“Sebenarnya tidak ada kendala yang berarti, kalaupun ada paling pada proses tender, karena mungkin ada dokumen yang dikembalikan, sebab tender tidak ada yang sekali jalan, akan ada saja kendala. Untuk itu saya menghimbau kepada pegawai agar pembelanjaan APBD digenjot,” jelasnya. (KS-02)
COMMENTS