Fahri : Mobil Pimpinan Dewan, Hak Protokoler

Sorotan Anggota DPRD Kabupaten Bima, Edy Muhlis S.Sos terkait keinginan Pimpinan Dewan untuk mengendarai mobil dinas (Mobdis) mewah jenis Extrail, mendapat protes dari rekan satu partai

Bima, KS.- Sorotan Anggota DPRD Kabupaten Bima, Edy Muhlis S.Sos terkait keinginan Pimpinan Dewan untuk mengendarai mobil dinas (Mobdis) mewah jenis Extrail, mendapat protes dari rekan satu partai Ketua DPRD Kabupaten Bima, Fahrirrahman, SE.

Kijang Innova tipe G

Fahri yang juga Sekretaris Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) kepada koran ini Sabtu (27/06) menilai, pernyataan Edi Muhlis terlalu berlebihan dan tidak mendasar. “Masa pimpinan Dewan disuruh menggunakan sepeda motor. Pimpinan dewan itu, punya hak protokolernya masing-masing. Tidak hanya jenis mobil yang diatur, CC satu unit mobil pun diatur dalam Permendagri,” jelasnya.

Lanjutnya, Pimpinan Dewan merupakan wujud dari Lembaga DPRD Kabupaten Bima, dan juga Pimpinan Muspida. Jadi menurutnya, jangan disamakan dengan pegawai eselon IV yang harus dikasih sepeda motor. “Wajarlah beda mobil pimpinan dengan anggota. Karena pimpinan selain wujud dari lembaga DPRD juga sebagai unsur Muspida. Anggota yang mengatakan pimpinan boleh menggunakan sepeda motor itu merupakan anggota yang tidak tahu aturan dan tidak membaca aturan. Dia asal bicara, dan tidak berdasarkan aturan yang ada,” ujarnya.

Dijelaskannya, bahwa mobil Pimpinan DPRD Kabupaten Bima itu sudah diatur dalam Permendagri Nomor 11 tahun 2007 tentang standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintah daerah, salah satunya tentang mobil dinas Pimpinan Dewan. Pemerintah daerah juga menurutnya tidak akan berani membeli mobil dinas DPRD melampaui standar yang diatur dalam Permendagri.

“Dalam Permendagri tersebut, mobil Ketua DPRD Kota atau Kabupaten ditetapkan 1 unit Sedan atau Minibus dengan isi silinder maksimal 2500 CC, sementara mobil Wakil ketua DPRD Kota atau Kabupaten Bima juga 1 unit Sedan atau Minibus dengan isi silinder Maksimal 2200 CC,” bebernya.

Soal keinginan Pimpinan Dewan merubah merek dan tipe mobil, itu tidak masalah asalkan tidak melebihi standar CC yang ditetuntukan dalam Permendagri. Untuk Mobil Toyota Kijang Innova tipe G dan V yang menggunakan bahan bakar bensin, isi silindernya 2000 CC, Sementara kijang Innova yang menggunakan bahan bakar Solar (Diesel) Tipe G dan V isi silindernya 2500 CC. “Jadi tidak salah jika Ketua DPRD menginginkan Mobil dinas jenis Extrail karena standarnya masih sama 2500 CC, terkecuali mobil dinas Wakil Ketua DPRD tidak boleh lebih diatas 2200 CC,” jelasnya. (KS-02)

Halaman:   1   2