Soal Raskin, API dan Kipang Enggan Berkompromi

Dua LSM itu mengaku banyak menerima tawaran untuk menyelesaikan persoalan itu dengan jalan musyawarah.

Bima, KS - Setelah moment klarifikasi yang sempat memanas terkait peruntukan 3 ton lebih raskin tak berkualitas. Dua LSM itu mengaku banyak menerima tawaran untuk menyelesaikan persoalan itu dengan jalan musyawarah. Bahkan, ditawarkan agar rencana aksi demonstrasi Senin ini tidak dilaksanakan alias dibatalkan. Namun, tawaran itu praktis ditolak. Karena, pendistibusian raskin kualitas terburuk oleh bulog bima dianggap sebagai kejahatan kemanusiaan dan penghinaan terhadap rakyat miskin kabupaten bima.

Ketua API Bima, Sudirman SH alias Tofan

"Ini termasuk salah satu kejahhatan kemanusiaan, tidak bisa dibiarkan dan harus segera disikapi. Apalagi, menyangkut kebutuhan pokok rakyat miskin. Saya tegaskan, kami menolak apapun bentuk penawaranya, kami tidak peduli tawaran itu datang dan bersumber dari siapapun," tegas Sudirman Ketua API kepada Koran Stabilitas.

Sudirman yang akrab disapa Topan mengaku telah menyepakati dan bahkan sudah berkomitmen untuk membela hak rakyat miskin. Sehingga lanjutnya, oknum yang sengaja melakukan tindakan tak manusiawi itu mendapat hukuman setimpal atas perbuatan itu. Bahkan, akan menuntut persoalan itu lewat jalur hukum sampai berhasil mengungkap aktor dibalik tindak pidana kejahatan tersebut."Niat kami dari awal, apapun resikonya, pelaku sebagai otak dugaan kejahatan itu harus bertanggunjawab secara kelembagaan dan hukum. Karena ini masalah serius, soal kebutuhan pokok dan hak rakyat miskin," ujarnya.

Lagipula sebut aktivis yang dikenal vocal itu, pendistribusian bantuan itu bukan secara cuma-cuma. Tetapi menggunakan APBD, rakyat penerima bantuan itu juga membayar Rp.1,6 ribu per-Kg. Jadi imbuhnya, kalau per penerima bantuan dijatahi 15 kg, maka harus membayar sesuai harga yang telah disepakati bersama. Pemda pun lewat anggaran daerah harus membayar Rp.8 per Kg kepada bulog. Artinya, daerah dan rakyat miskin menghabiskan anggaran lumayan besar untuk membayar beras tersebut.Tapi jika kualitas raskin dari mitra pemerintah itu diragukan, pemerintah dan rakyat berhak bereaksi.

"Kalau ditelusuri secara jauh, persoalan raskin tercium aroma indikasi korupsi. Termasuk, soal kualitas raskin yang diperuntukan bagi masyarakat Desa Lewi Ntana. Karena harga sudah tentu disesuaikan dengan kualitas, kalau bagus kualitasnya, harganya pun bagus. Begitupun sebaliknya, fakta yang terjadi saat ini, raskin kualitas terburuk dibayar dengan harga tinggi. Dari masyarakat aja Rp.1,6, ribu per kg, sedangkan pemda Rp.8 ribu lebih per-kg," terangnya.

Dalam persoalan ini, dirinya menitip harapan besar terhadap pihak Legislatif dan Eksekutif. Pasalnya, selain menghabiskan keuangan rakyat dan daerah. Tapi juga menyangkut kelangsungan hidup rakyat miskin, kebutuhan pokok setiap hari yang harus dipenuhi. Idealnya, perhatian pemerintah melalui bantuan seperti ini sangat membantu, beban untuk kebutuhan hidup lain jelas berkurang. Namun akan berakibat fatal, jika baantuan itu dimanfaatkan untuk mencari keuntungan oknum dan atau kelompok tertentu.

"Kalau sudah seperti itu indikasinya, rakyat miskin bukannya dibantu, tapi malah menambah beban. Diberi beras berkutu, ulat dan kuman, apa ada jaminan tidak mengganggu kesehatan ketika beras itu dikonsumsi. Intinya, harapan kami pemerintah harus lebih ketat dalam mengawasi setiap penyaluran raskin. Jangan sampai ada korban akibat memakan beras kualitas buruk itu, ujung-ujungnya pemerintah yang disalahkan," pintanya.

Karena dikhawatirkan, pendistribusian raskin semacam ini kemungkinan besar juga terjadi disejumlah desa lain yang jauh dari pengawasan. Sehingga, khusus bantuan sebagai bentuk kepedulian pemerintah terhadap rakyat miskin mesti dijadikan skala prrioritas. Terutama, soal harga dan kualitasnya. Mengingat,bantuan itu sangat diharapkan, sehingga berpotensi besar dan terbuka peluang bagi oknum untuk memanfaatkan kesempatan itu. Seperti, pilih kasih dalam pembagian jatah, mengutamakan kerabat dan keluarga dibanding masyarakat miskin yang berhak mendapat bantuan tersebut.

"Harus disadari, nasib mereka sudah teramat susah, memiliki tanggungjawab untuk keluarga. Jadi, jangan lagi menambah beban mereka dengan masalah seperti ini. Saya berharap pemerintah mengutamakan kebutuhan raskin. Mulai dari gudang hingga pembagian pada setiap warga penerima bantuan. Tujuanya, untuk mengetahui kualitas, jumlah penerima berikut berat bersih per-sak duna mencegah terjadinya praktek penyimpangan," harapnya. (KS-09)

Halaman:   1   2   3