Pemandangan Umum Fraksi –Fraksi Dewan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Perda) Kota Bima tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2016
Kota Bima, KS.- Dalam rapat Paripurna DPRD Kota bima, dengan agenda Jawaban Walikota Bima, atas Pemandangan Umum Fraksi –Fraksi Dewan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Perda) Kota Bima tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2016. Dalam jawabannya Walikota Bima tidak menyertakan jawaban terhadap Pemandangan Umum (PU) dua Fraksi yaitu F Golkar dan Fraksi Persatuan Kebangkitan Nasiona (FPKN) gabungan PKPI, PKB dan Nasdem.
Ketua FPKN Nazamuddin, kepada Wartawan Koran Stabilitas menyesalkan tidak dijawabnya PU Fraksinya, karena dalam PU Fraksinya tersebut terdapat banyak persoalan yang dipertanyakan, usul saran serta kritikan, sesuai dengan fenomena yang terjadi dan juga sesuai dengan aspirasi masyarakat yang berkembang saat ini. “Sebagai ketua Fraksi saya sangat menyesalkan tidak terjawabnya PU Fraksi kami oleh Walikota Bima. Dan ini merupakan preseden buruk bagi lembaga dan saya harapkan agar lembaga DPRD Bersikap,”tegasnya.
Nazamuddin mengaku, dalam Pemndangan Umum Fraksinya, ada beberapa program yang diajukan eksekutif ditolak, dengan alasan belum menjadi prioritas dan bertentangan dengan aspirasi masyarakat secara umum di Kota Bima. Sejumlah Program yang ditolak FPKN tersebut adalah, pembangunan sayap kantor Walikota Bima, pemanfaatan satu pohon sejuta manafaat, Penimbunan Kawasana Amahami mulai dari Ni’u sampai Kolo dan banyaknya slogan slokan yangh dimunculkan pemerintah Kota Bima. “Fraksi kami menolak beberapa aitem itu, karena tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat yang kami tamping saat kegiatan reses,”akunya.
Dijelaskannya, khusus untuk penimbunan kawasan Amahami mulai dari Ni’u hingga Kolo, kata dia belum mendesak dan prioritas, untuk itu penimbunan kawasan Amahami tersebut ditolak fraksinya. Sementara untuk Sayap kiri kanan Kantor Walikota Bima, juga belum mendesak, karena masih banyak kepentingan masyarakat yang harus diprioritaskan. Demikian juga dengan program satu pohon sejuta manfaat, program tersebut oleh FPKN tidak menyentuh langsung kebutuhan masyarakat Kota bima secara keseluruhan, sehingga Fraksinya menolak untuk dianggarkan dalam APBD 2016.
Sementara yang berkaitan dengan slogan, kata Nazamuddin, sudah terlalu banyak, sehingga tidak focus yang mana harus digunakan. “Kami menganggap beberapa program tersebut belum dibutuhkan masyarakat saat ini, dan yang kami harapkan agar pemerintah memprioritas peningkatan ekonomi kerakyatan dan memenuhi kebutuhan riil masyarakat saat ini, dan belum saatnya kita membangun itu,”akunya. (KS-Mul)
Ketua FPKN Nazamuddin, kepada Wartawan Koran Stabilitas menyesalkan tidak dijawabnya PU Fraksinya, karena dalam PU Fraksinya tersebut terdapat banyak persoalan yang dipertanyakan, usul saran serta kritikan, sesuai dengan fenomena yang terjadi dan juga sesuai dengan aspirasi masyarakat yang berkembang saat ini. “Sebagai ketua Fraksi saya sangat menyesalkan tidak terjawabnya PU Fraksi kami oleh Walikota Bima. Dan ini merupakan preseden buruk bagi lembaga dan saya harapkan agar lembaga DPRD Bersikap,”tegasnya.
Nazamuddin mengaku, dalam Pemndangan Umum Fraksinya, ada beberapa program yang diajukan eksekutif ditolak, dengan alasan belum menjadi prioritas dan bertentangan dengan aspirasi masyarakat secara umum di Kota Bima. Sejumlah Program yang ditolak FPKN tersebut adalah, pembangunan sayap kantor Walikota Bima, pemanfaatan satu pohon sejuta manafaat, Penimbunan Kawasana Amahami mulai dari Ni’u sampai Kolo dan banyaknya slogan slokan yangh dimunculkan pemerintah Kota Bima. “Fraksi kami menolak beberapa aitem itu, karena tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat yang kami tamping saat kegiatan reses,”akunya.
Dijelaskannya, khusus untuk penimbunan kawasan Amahami mulai dari Ni’u hingga Kolo, kata dia belum mendesak dan prioritas, untuk itu penimbunan kawasan Amahami tersebut ditolak fraksinya. Sementara untuk Sayap kiri kanan Kantor Walikota Bima, juga belum mendesak, karena masih banyak kepentingan masyarakat yang harus diprioritaskan. Demikian juga dengan program satu pohon sejuta manfaat, program tersebut oleh FPKN tidak menyentuh langsung kebutuhan masyarakat Kota bima secara keseluruhan, sehingga Fraksinya menolak untuk dianggarkan dalam APBD 2016.
Sementara yang berkaitan dengan slogan, kata Nazamuddin, sudah terlalu banyak, sehingga tidak focus yang mana harus digunakan. “Kami menganggap beberapa program tersebut belum dibutuhkan masyarakat saat ini, dan yang kami harapkan agar pemerintah memprioritas peningkatan ekonomi kerakyatan dan memenuhi kebutuhan riil masyarakat saat ini, dan belum saatnya kita membangun itu,”akunya. (KS-Mul)
COMMENTS