Budi (sapaan akrabnya) meminta kepada Mutmainah agar tidak sembarang berbicara, jika tidak memahami tugas dan tanggungjawab sebagai wakil rakyat
Kota Bima, KS.- Pernyataan Anggota DPR Kota Bima, utusan Partai Nasdem, Mutmainah, terkait tak layaknya Syahbudin untuk menjadi Wakil Pimpinan Dewan, mendapat reaksi serius dari Duta Partai Gerindra Daerah Pemilihan (Dapil) III Kota Bima tersebut. Jum’at (28/1) kemarin, secara tegas Budi (sapaan akrabnya) meminta kepada Mutmainah agar tidak sembarang berbicara, jika tidak memahami tugas dan tanggungjawab sebagai wakil rakyat, apalagi mengomentari hal-hal yang tak layak di ekspose ke media menyangkut internal legislative.
”Indikatornya saya dibilang tidak layak menjadi wakil dewan itu apa. Saya tidak pernah meninggalkan rapat, disaat saya diberikan kepercayaan oleh pimpinan dewan lainnya. Selama ini, saya tidak pernah meninggalkan rapat, jika saya diberikan kepercayaan untuk memimpin siding atau rapat,” tegasnya.
Pernyataan Mutmainah tersebut terkesan mengada-ada, karena tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Karenanya, diharapkan ke depannya agar tidak lagi mengomentari sesuatu, jika tidak mengerti.”Saya bukan anti kritik teman-teman dewan, tapi harus rasional sedikitlah. Kok saya di bilang tidak layak. Itu kan keterlaluan dan terkesan memaksakan diri, karena adanya sesuatu kekecewaan,” duganya.
Budi juga mengaku, komentar Mutmainah di Koran Stabilitas kemarin, diduga kuat terkait tidak diberikannya SPPD (Surat Perintah Perjalan Dinas) keluar daerah untuk Anggota Dewan.”Sebenarnya bukan tidak mau berikan SPPD, tapi harus melihat penting apa tidak hadir dalam undangan tersebut. Kalau saya melihat tidak harus hadir, maka akan menjadi tanggungjawab pimpinan untuk tidak mengeluarkan SPPD tersebut. Karena, kewenangan untuk menyetujui atau tidak anggota dewan dalam melaksanakan tugas luar, menjadi tanggungjawab pimpinan dewan juga,” tegasnya lagi.
Apakah merasa risih dengan pernyataan Mutmainah tersebut ?. Budi menegaskan, tidak risih, tapi sangat disesalkan. Masalahnya, komentar tersebut tak seharusnya dilakukan oleh Anggota dewan.” Ya, harapan saya ke depan tidak lagi sembarang berbicara di Koran,” harapnya.(KS-001)
”Indikatornya saya dibilang tidak layak menjadi wakil dewan itu apa. Saya tidak pernah meninggalkan rapat, disaat saya diberikan kepercayaan oleh pimpinan dewan lainnya. Selama ini, saya tidak pernah meninggalkan rapat, jika saya diberikan kepercayaan untuk memimpin siding atau rapat,” tegasnya.
Pernyataan Mutmainah tersebut terkesan mengada-ada, karena tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Karenanya, diharapkan ke depannya agar tidak lagi mengomentari sesuatu, jika tidak mengerti.”Saya bukan anti kritik teman-teman dewan, tapi harus rasional sedikitlah. Kok saya di bilang tidak layak. Itu kan keterlaluan dan terkesan memaksakan diri, karena adanya sesuatu kekecewaan,” duganya.
Budi juga mengaku, komentar Mutmainah di Koran Stabilitas kemarin, diduga kuat terkait tidak diberikannya SPPD (Surat Perintah Perjalan Dinas) keluar daerah untuk Anggota Dewan.”Sebenarnya bukan tidak mau berikan SPPD, tapi harus melihat penting apa tidak hadir dalam undangan tersebut. Kalau saya melihat tidak harus hadir, maka akan menjadi tanggungjawab pimpinan untuk tidak mengeluarkan SPPD tersebut. Karena, kewenangan untuk menyetujui atau tidak anggota dewan dalam melaksanakan tugas luar, menjadi tanggungjawab pimpinan dewan juga,” tegasnya lagi.
Apakah merasa risih dengan pernyataan Mutmainah tersebut ?. Budi menegaskan, tidak risih, tapi sangat disesalkan. Masalahnya, komentar tersebut tak seharusnya dilakukan oleh Anggota dewan.” Ya, harapan saya ke depan tidak lagi sembarang berbicara di Koran,” harapnya.(KS-001)
COMMENTS