ratusan buruh di Pelabuhan yang berdomisili di Kelurahan Tanjung Kecamatan Rasanae Barat diselimuti ratusan buruh liar tanpa pengenal, identitas dan seragam khusus.
Kota Bima, KS.- Keberadaan buruh di Pelabuhan Bima beberapa tahun terakhir ini memprihatinkan. Pasalnya, buruh tersebut harus profesional dibawah pengawasan organisasi Tenaga Kerja Bongkar Muar (TKBM), akan tetapi ratusan buruh di Pelabuhan yang berdomisili di Kelurahan Tanjung Kecamatan Rasanae Barat diselimuti ratusan buruh liar tanpa pengenal, identitas dan seragam khusus.
Protes warga tersebut, disampaikan seorang tokoh masyarakat Tanjung Ahmad Ishaka pada koran ini Jum’at (6/5). Menurutnya, lembaga Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (Kop - TKBM) di Pelabuhan Bima, tidak berjalan normal dan sudah bertahun-tahun organisasi yang meraub keuntungan besar setiap hari itu tidak aktif dan hanya papan namanya saja. “TKBM didalamnya ada koperasi, sehingga keuntungan yang didapatkan buruh setiap hari ada setorannya dan dijadikan kas. Tapi akibat organisasi TKBM-nya tidak jalan dengan maksimal, tentu saja buruh disini keberadaannya liar tanpa identitas,” ujarnya di Pelabuhan Tanjung.
Lanjutnya, TKBM merupakan organisasi binaan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) dan tentu saja buruh yang ada di TKBM ada jaminan kesehatan, keselamatan dan asuransi jiwa dalam bentuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Tapi sekarang di pelabuhan ini diselimuti buruh liar, yang berkisar hingga 500 – 1000 orang, sehingga apabila terjadi kecelakaan saat bongkar muat barang tidak diurus.
Para buruh yang menjadi korban saat kerja di pelabuhan setempat, harus memikul keselamatannya masing-masing. “TKBM ini juga merupakan binaan Dinas Sosial Tenaga Kerja Transmigrasi (Dinsosnakertrans), Dinas Koperasi dan Perindustrian (Koperindag) dan Kantor Sahbandar Pelabuhan Bima. Tapi kenapa tiga instansi ini, tidak mengkritisi roda organisasi TKBM yang mati suri hingga 10 tahun itu,” keluhnya.
Ahmad yang juga pengurus KONI Kota Bima, menyayangkan perbuatan oknum pimpinan organisasi TKBM yang merangkap jabatan sebagai mandor (Pimpinan buruh) saat proses bongkar muat. Begitupun oknum mandor bawahan TKBM merangkap menjadi buruh. Sedangkan dari kegiatan bongkar muat barang, mandor mengambil keuntungan dari buruh untuk diserahkan ke Kantor TKMB, tapi malah terjadi dugaan memperkayaan diri. Yakni sejumlah uang punggutan tersebut masuk kantong pribadi oknum pengurus TKBM dan oknum mandor.
Sumber terpecaya ini juga, menyebutkan pada tahun 2013 lalu pernah membuat surat mosi tidak percaya terhadap diri Harun Husen selaku Ketua Kop – TKBM Pelabuhan Bima. Yang ditanda tangani ratusan buruh, agar pengurus TKBM dirombak dan dipilih ulang oleh anggota, namun hal itu nihil. Dan sampai hari ini Ketua Kop – TKBM adalah Harun Husen.
Demi keseimbangan berita, Ketua Kop – TKBM Harun Husen yang ditemui di kantornya Jum’at siang tidak ada ditempat. Begitpun pihak Dinas dinsosnakertrans Kota Bima saat dihubungi via telephone selulernya, tidak aktif. (KS – 05)
Protes warga tersebut, disampaikan seorang tokoh masyarakat Tanjung Ahmad Ishaka pada koran ini Jum’at (6/5). Menurutnya, lembaga Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (Kop - TKBM) di Pelabuhan Bima, tidak berjalan normal dan sudah bertahun-tahun organisasi yang meraub keuntungan besar setiap hari itu tidak aktif dan hanya papan namanya saja. “TKBM didalamnya ada koperasi, sehingga keuntungan yang didapatkan buruh setiap hari ada setorannya dan dijadikan kas. Tapi akibat organisasi TKBM-nya tidak jalan dengan maksimal, tentu saja buruh disini keberadaannya liar tanpa identitas,” ujarnya di Pelabuhan Tanjung.
Lanjutnya, TKBM merupakan organisasi binaan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) dan tentu saja buruh yang ada di TKBM ada jaminan kesehatan, keselamatan dan asuransi jiwa dalam bentuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Tapi sekarang di pelabuhan ini diselimuti buruh liar, yang berkisar hingga 500 – 1000 orang, sehingga apabila terjadi kecelakaan saat bongkar muat barang tidak diurus.
Para buruh yang menjadi korban saat kerja di pelabuhan setempat, harus memikul keselamatannya masing-masing. “TKBM ini juga merupakan binaan Dinas Sosial Tenaga Kerja Transmigrasi (Dinsosnakertrans), Dinas Koperasi dan Perindustrian (Koperindag) dan Kantor Sahbandar Pelabuhan Bima. Tapi kenapa tiga instansi ini, tidak mengkritisi roda organisasi TKBM yang mati suri hingga 10 tahun itu,” keluhnya.
Ahmad yang juga pengurus KONI Kota Bima, menyayangkan perbuatan oknum pimpinan organisasi TKBM yang merangkap jabatan sebagai mandor (Pimpinan buruh) saat proses bongkar muat. Begitupun oknum mandor bawahan TKBM merangkap menjadi buruh. Sedangkan dari kegiatan bongkar muat barang, mandor mengambil keuntungan dari buruh untuk diserahkan ke Kantor TKMB, tapi malah terjadi dugaan memperkayaan diri. Yakni sejumlah uang punggutan tersebut masuk kantong pribadi oknum pengurus TKBM dan oknum mandor.
Sumber terpecaya ini juga, menyebutkan pada tahun 2013 lalu pernah membuat surat mosi tidak percaya terhadap diri Harun Husen selaku Ketua Kop – TKBM Pelabuhan Bima. Yang ditanda tangani ratusan buruh, agar pengurus TKBM dirombak dan dipilih ulang oleh anggota, namun hal itu nihil. Dan sampai hari ini Ketua Kop – TKBM adalah Harun Husen.
Demi keseimbangan berita, Ketua Kop – TKBM Harun Husen yang ditemui di kantornya Jum’at siang tidak ada ditempat. Begitpun pihak Dinas dinsosnakertrans Kota Bima saat dihubungi via telephone selulernya, tidak aktif. (KS – 05)
COMMENTS