Kegiatan tersebut bertajuk Penguatan Kapasitas Tim Pengarus Utamaan Gender (PUG) Kabupaten Bima dalam proses perencanaan dan penganggaran, berlangsung selama tiga hari
Kegiatan tersebut bertajuk Penguatan Kapasitas Tim Pengarus Utamaan Gender (PUG) Kabupaten Bima dalam proses perencanaan dan penganggaran, berlangsung selama tiga hari dari 25 hingga 27 Juni 2014 di Hotel Mutmainnah. 30 peserta tersebut berasal dari SKPD teknis yaitu BPPKB, PU, BPMDes, Dinas Dikpora, Dinas Kesehatan, Disduk Capil, Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Perindag, RSUD, KP2T, Bagian Hukum, Administrasi Perekonomian, Administrasi Kesra dan Kementerian Agama Kabupaten Bima.
Kepala Bappeda Kabupaten Bima Ir. Indra Jaya mengatakan, salah satu strategi pembangunan nasional adalah pengarus utamaan gender. Perencanaan dan penganggaran responsif gender (PPRG) merupakan satu pendekatan analis kebijakan. Program dan kegiatan untuk mengetahui perbedaan kondisi, permasalahan, aspirasi dan kebutuhan perempuan. “Beberapa hal yang perlu menjadi perhatian dalam implementasi perencanaan dan penganggaran responsif gender di kabupaten Bima kata Indra adalah apakah dokumen perecanaan dan penganggaran (Renstra SKPD, RENJA dan RKA) sudah mengidentifikasi dan memetakan kelompok sasaran yang responsif gender,”katanya.
Disamping itu, Indra berpandangan, perlu adanya komitmen dan evaluasi bersama dari pemerintah daerah untuk melakukan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender.
“Hal lainnya, perlu adanya peningkatan pengetahuan dan pemahaman yang sama terkait perencanaan dan penganggaran responsif gender dalam rangka pengarus utamaan gender di kabupaten Bima,”ujarnya.
Pada kesempatan tersebut, sejumlah materi disajikan oleh Konsultan Individu (KI) dari Pusat Penelitian dan Pengembangan Gender (P3G) Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Univ Sebelas Maret Surakarta Drs. D. Priyo Sudibyo, M.Si.
Pada kesempatan tersebut, peserta diberikan materi terkait strategi integrasi gender dan topik lainnya yang relevan.
Narasumber lainnya, Kepala BPPKBKabupaten Bima Drs. Muzakkir, M.Sc memaparkan topik , bicara masalah gender, maka akan bicara masalah peran perempuan dalam segala aspek kehidupan yang dalam prakteknya bisa dibagi secara kultural dan struktural. "Posisi secara kultural dan struktural ini memudahkan kita menempatkan secara proposional, sehingga tidak keliru dan serta merta menyerap nilai yang bertentangan dengan kultur, “tandasnya.
Dalam konteks ini, perempuan yang ada di bima tidak bisa disamakan dengan yang ada di luar Bima. Artinya harus ada kearifan lokal secara kultural untuk menyikapinya. “ Secara kelembagaan,PUG di Kabupaten Bima sudah memiliki konsep yang jelas, terbukti ada beberapa prestasi yang diraih kaum perempuan,"terangnya. (KS-001/kerjasama)
Kepala Bappeda Kabupaten Bima Ir. Indra Jaya mengatakan, salah satu strategi pembangunan nasional adalah pengarus utamaan gender. Perencanaan dan penganggaran responsif gender (PPRG) merupakan satu pendekatan analis kebijakan. Program dan kegiatan untuk mengetahui perbedaan kondisi, permasalahan, aspirasi dan kebutuhan perempuan. “Beberapa hal yang perlu menjadi perhatian dalam implementasi perencanaan dan penganggaran responsif gender di kabupaten Bima kata Indra adalah apakah dokumen perecanaan dan penganggaran (Renstra SKPD, RENJA dan RKA) sudah mengidentifikasi dan memetakan kelompok sasaran yang responsif gender,”katanya.
Disamping itu, Indra berpandangan, perlu adanya komitmen dan evaluasi bersama dari pemerintah daerah untuk melakukan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender.
“Hal lainnya, perlu adanya peningkatan pengetahuan dan pemahaman yang sama terkait perencanaan dan penganggaran responsif gender dalam rangka pengarus utamaan gender di kabupaten Bima,”ujarnya.
Pada kesempatan tersebut, sejumlah materi disajikan oleh Konsultan Individu (KI) dari Pusat Penelitian dan Pengembangan Gender (P3G) Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Univ Sebelas Maret Surakarta Drs. D. Priyo Sudibyo, M.Si.
Pada kesempatan tersebut, peserta diberikan materi terkait strategi integrasi gender dan topik lainnya yang relevan.
Narasumber lainnya, Kepala BPPKBKabupaten Bima Drs. Muzakkir, M.Sc memaparkan topik , bicara masalah gender, maka akan bicara masalah peran perempuan dalam segala aspek kehidupan yang dalam prakteknya bisa dibagi secara kultural dan struktural. "Posisi secara kultural dan struktural ini memudahkan kita menempatkan secara proposional, sehingga tidak keliru dan serta merta menyerap nilai yang bertentangan dengan kultur, “tandasnya.
Dalam konteks ini, perempuan yang ada di bima tidak bisa disamakan dengan yang ada di luar Bima. Artinya harus ada kearifan lokal secara kultural untuk menyikapinya. “ Secara kelembagaan,PUG di Kabupaten Bima sudah memiliki konsep yang jelas, terbukti ada beberapa prestasi yang diraih kaum perempuan,"terangnya. (KS-001/kerjasama)
COMMENTS