Pekerjaan proyek pembangunan Gor Mini yang berlokasi di depan Kantor Dikpora Kota Bima,hingga kini belum tuntas.
Pekerjaan proyek pembangunan Gor Mini yang berlokasi di depan Kantor Dikpora Kota Bima,hingga kini belum tuntas. Padahal,Pemerintah sudah mengeluarkan dana miliaran rupiah untuk proyek tersebut. Karenanya,pihak Kejaksaan Negeri Raba Bima diminta untuk membidik sekaligus melakukan penyelidikan atas proyek tersebut. Sebab,ada indikasi Tindak Pidana Korupsi pada proyek yang menghabiskan keuangan Negara tersebut.
Dugaan korupsi pada proyek itu tidak jauh beda dengan yang terjadi pada proyek pembangunan Puskesmas Rasana,e Timur. Masalahnya,anggaran Negara diduga sudah habis dicairkan,tapi pekerjaannya tidak dituntaskan. Bedanya,para tersangka termasuk Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk proyek Puskesmas dimaksud sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh Lembaga Hukum. “Proyek gor mini itu los penggunaan,anggaran Negara terbuang percuma untuk proyek yang tidak ada manfaatnya. Karenanya,saya minta agar Jaksa melakukan penyelidikan atas dugaan korupsi tersebut. Apalagi,Jaksa gencar menyuarakan komitmenya untuk memberantas praktek yang merugikan masyarakat dan Negara tersebut,”tegas salah seorang Praktisi Hukum, Sulaeman MT,SH kepada Koran Stabilitas Minggu (10/08) kemarin.
Kalaupun lanjutnya,dugaan korupsi itu sudah dilaporkan pada Kejaksaan,maka segera lakukan penyelidikan. Apalagi,pemberitaan seputar ketimpangan proyek itu sudah kerap kali dipublikasikan melalui Media Massa. Setidaknya kata pengacara yang dikenal vokal itu,pemberitaan di Media Massa dapat dijadikan data awal dan pendukung bagi Lembaga Hukum untuk memulai proses penyelidikan. “Tanpa ada laporan-pun, untuk kasus Tindak Pidana Khusus (Pidsus),Jaksa bisa memulai penyelidikan. Saya yakin,Jaksa tahu aturan itu. Apalagi,kalau sudah dilaporkan,”ujarnya.
Pada kesempatan itu,Sulaeman menyarankan agar Jaksa memulai proses penyelidikan dengan memanggil sejumlah saksi yang mengetahui seputar proyek tersebut. Salah satunya,pihak Dikpora Kota Bima. Karena,sedikit tidaknya Dinas itu mengetahui tentang proyek itu. Termasuk,penyebab dibalik belum dituntaskan proyek tersebut. “Lakukan penyelidikan mulai dari mengambil keterangan pihak Dikpora. Saya yakin,Dinas itu mengetahui seputar poroyek tersebut,”saranya.
Langkah penyelidikan dugaan korupsi itu,perlu dilakukan agar komitmen moral pihak Kejaksaan dalam memberantas praktek korupsi hingga keakar-akarnya tidak dianggap hanya sebagai janji kosong semata. Sebab,yang dibutuhkan publik adalah wujud nyata dari janji yang sering kali disuarakan Kejaksaan melalui pemberitaan di media massa. Lagipula,ketimpangan proyek itu (gor mini kota Bima) sudah diketahui masyarakat banyak. Sebab,gedung itu tidak pernah dimanfaatkan untuk kegiatan sesuai peruntukanya. “Sekali lagi,proyek itu los penggunaan. Jaksa harus segera melakukan penyelidikan,karena ada potensi dugaan korupsi pada proyek tersebut. Tapi bukan berarti,penanganan sejumlah dugaan korupsi yang masih parkir dikesampingkan,”desaknya.
Hasil investigasi wartawan Koran Stabilitas,ada sejumlah pekerjaan yang belum dituntaskan dalam proyek yang dikerjakan beberapa tahun silam itu. Seperti seluruh jendela,pintu dan sejumlah pekerjaan lainya (masyarakat dan lembaga hukum bisa lihat sendiri). Sejak pekerjaan itu diduga ditinggal pergi oleh pihak ketiga,hampir tidak ada aktivitas bermanfaat sesuai peruntukan pada gedung tersebut. Kecuali,hanya digunakan oleh warga untuk membuka usaha warung dan penyimpanan barang. Konyolnya lagi,ada satu ruangan yang dijadikan tempat pembuangan sampah. Disisi lain,Pemerintah Kota Bima melakukan penataan dengan membuat taman bunga dihalaman gedung tak berfungsi tersebut. (KS-09)
Dugaan korupsi pada proyek itu tidak jauh beda dengan yang terjadi pada proyek pembangunan Puskesmas Rasana,e Timur. Masalahnya,anggaran Negara diduga sudah habis dicairkan,tapi pekerjaannya tidak dituntaskan. Bedanya,para tersangka termasuk Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk proyek Puskesmas dimaksud sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh Lembaga Hukum. “Proyek gor mini itu los penggunaan,anggaran Negara terbuang percuma untuk proyek yang tidak ada manfaatnya. Karenanya,saya minta agar Jaksa melakukan penyelidikan atas dugaan korupsi tersebut. Apalagi,Jaksa gencar menyuarakan komitmenya untuk memberantas praktek yang merugikan masyarakat dan Negara tersebut,”tegas salah seorang Praktisi Hukum, Sulaeman MT,SH kepada Koran Stabilitas Minggu (10/08) kemarin.
Kalaupun lanjutnya,dugaan korupsi itu sudah dilaporkan pada Kejaksaan,maka segera lakukan penyelidikan. Apalagi,pemberitaan seputar ketimpangan proyek itu sudah kerap kali dipublikasikan melalui Media Massa. Setidaknya kata pengacara yang dikenal vokal itu,pemberitaan di Media Massa dapat dijadikan data awal dan pendukung bagi Lembaga Hukum untuk memulai proses penyelidikan. “Tanpa ada laporan-pun, untuk kasus Tindak Pidana Khusus (Pidsus),Jaksa bisa memulai penyelidikan. Saya yakin,Jaksa tahu aturan itu. Apalagi,kalau sudah dilaporkan,”ujarnya.
Pada kesempatan itu,Sulaeman menyarankan agar Jaksa memulai proses penyelidikan dengan memanggil sejumlah saksi yang mengetahui seputar proyek tersebut. Salah satunya,pihak Dikpora Kota Bima. Karena,sedikit tidaknya Dinas itu mengetahui tentang proyek itu. Termasuk,penyebab dibalik belum dituntaskan proyek tersebut. “Lakukan penyelidikan mulai dari mengambil keterangan pihak Dikpora. Saya yakin,Dinas itu mengetahui seputar poroyek tersebut,”saranya.
Langkah penyelidikan dugaan korupsi itu,perlu dilakukan agar komitmen moral pihak Kejaksaan dalam memberantas praktek korupsi hingga keakar-akarnya tidak dianggap hanya sebagai janji kosong semata. Sebab,yang dibutuhkan publik adalah wujud nyata dari janji yang sering kali disuarakan Kejaksaan melalui pemberitaan di media massa. Lagipula,ketimpangan proyek itu (gor mini kota Bima) sudah diketahui masyarakat banyak. Sebab,gedung itu tidak pernah dimanfaatkan untuk kegiatan sesuai peruntukanya. “Sekali lagi,proyek itu los penggunaan. Jaksa harus segera melakukan penyelidikan,karena ada potensi dugaan korupsi pada proyek tersebut. Tapi bukan berarti,penanganan sejumlah dugaan korupsi yang masih parkir dikesampingkan,”desaknya.
Hasil investigasi wartawan Koran Stabilitas,ada sejumlah pekerjaan yang belum dituntaskan dalam proyek yang dikerjakan beberapa tahun silam itu. Seperti seluruh jendela,pintu dan sejumlah pekerjaan lainya (masyarakat dan lembaga hukum bisa lihat sendiri). Sejak pekerjaan itu diduga ditinggal pergi oleh pihak ketiga,hampir tidak ada aktivitas bermanfaat sesuai peruntukan pada gedung tersebut. Kecuali,hanya digunakan oleh warga untuk membuka usaha warung dan penyimpanan barang. Konyolnya lagi,ada satu ruangan yang dijadikan tempat pembuangan sampah. Disisi lain,Pemerintah Kota Bima melakukan penataan dengan membuat taman bunga dihalaman gedung tak berfungsi tersebut. (KS-09)
COMMENTS