Ketua PGRI Kota Bima, Drs. H. Sudirman H. Ismail, M.Si menyesalkan kebijakan Pemerintah Pusat melalui Kemendiknas RI yang menghapus penarikan dana komite dari siswa.
Ketua PGRI Kota Bima, Drs. H. Sudirman H. Ismail, M.Si menyesalkan kebijakan Pemerintah Pusat melalui Kemendiknas RI yang menghapus penarikan dana komite dari siswa. Kebijakan itu berlaku bagi SD, SMP dan SMA sederajat. Menurut PGRI, kebijakan itu dapat merugikan sekolah. Sebab kalau hanya mengandalkan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tidak maksimal karena tidak bisa dialihkan ke pos belanja lainnya.
Menyikapi kebijakan itu kata Sudirman, pihaknya akan segera melakukan rapat bersama seluruh kepala sekolah untuk menyatukan persepsi. Selanjutnya akan akan melakukan audiensi dengan Pemerintah Kota Bima dan DPRD Kota Bima. “Kita ini daerah otonom, pihak sekolah dapat menarik kembali iuran komite tersebut bila ada kesepakatan dengan pemerintah dan DPRD,” ujarnya pada wartawan saat ditemui di Sekretariat PGRI, Selasa (21/10).
Contohnya lanjut dia, SMAN 1 Kota Bima dapat mengelola sekolah dengan baik berkat bantuan anggara komite. Tahun 2013 saja, iuran komite SMA favorit di Kota Bima itu mencapai Rp. 1,2 Miliyar. Sedangkan dana BOS tahun ini hanya Rp. 900 juta. Jadi, bila hanya mengandalkan dana BOS itu otomatis peningkatan mutu pendidikan yang diharapkan tidak maksimal.
Sementara itu Kepala SMAN 2 Kota Bima, Imran, S.Pd mengaku tak sepakat terhadap kebijakan penghapusan penarikan dana komite. Masalahnya, dana BOS sudah diatur penggunaannya dan tidak dapat disiasati untuk program lainnya. Misalanya untuk belanja Alat Tulis Kantor (ATK) tidak dapat dialihkan untuk kegiatan belanja lain. “Dana BOS tidak dapat untuk membayar honorer pegawai maupun guru. Lain halnya dengan dana komite untuk pembangunan pagar (fisik) bisa dilakukan selama hal itu dimusyawarahkan dengan wali murid,” ujarnya Selasa siang.
Selain itu, lanjut mantan Wakasek Humas SMAN 4 Kota Bima ini, dana Bos sangat kecil peruntukannya bagi kegiatan siswa karena semuanya sudah diplot sebelum anggaran itu dicairkan. Besarnya dana BOS yang diterima setiap sekolah juga tergantung banyaknya jumlah siswa. Padahal, banyak mimpi yang ingin diwujudkannya pada sekolah yang baru dipimpinnya terseut. Namun karena penghapusan dana komite impian itu harus terkubur. “Meski begitu masih banyak cara lain untuk mendatangkan anggaran untuk memajukan pendidikan dan bukan hanya dengan iuran komite saja sebagai penopangnya,” tambahnya. (KS – 04)
Menyikapi kebijakan itu kata Sudirman, pihaknya akan segera melakukan rapat bersama seluruh kepala sekolah untuk menyatukan persepsi. Selanjutnya akan akan melakukan audiensi dengan Pemerintah Kota Bima dan DPRD Kota Bima. “Kita ini daerah otonom, pihak sekolah dapat menarik kembali iuran komite tersebut bila ada kesepakatan dengan pemerintah dan DPRD,” ujarnya pada wartawan saat ditemui di Sekretariat PGRI, Selasa (21/10).
Contohnya lanjut dia, SMAN 1 Kota Bima dapat mengelola sekolah dengan baik berkat bantuan anggara komite. Tahun 2013 saja, iuran komite SMA favorit di Kota Bima itu mencapai Rp. 1,2 Miliyar. Sedangkan dana BOS tahun ini hanya Rp. 900 juta. Jadi, bila hanya mengandalkan dana BOS itu otomatis peningkatan mutu pendidikan yang diharapkan tidak maksimal.
Sementara itu Kepala SMAN 2 Kota Bima, Imran, S.Pd mengaku tak sepakat terhadap kebijakan penghapusan penarikan dana komite. Masalahnya, dana BOS sudah diatur penggunaannya dan tidak dapat disiasati untuk program lainnya. Misalanya untuk belanja Alat Tulis Kantor (ATK) tidak dapat dialihkan untuk kegiatan belanja lain. “Dana BOS tidak dapat untuk membayar honorer pegawai maupun guru. Lain halnya dengan dana komite untuk pembangunan pagar (fisik) bisa dilakukan selama hal itu dimusyawarahkan dengan wali murid,” ujarnya Selasa siang.
Selain itu, lanjut mantan Wakasek Humas SMAN 4 Kota Bima ini, dana Bos sangat kecil peruntukannya bagi kegiatan siswa karena semuanya sudah diplot sebelum anggaran itu dicairkan. Besarnya dana BOS yang diterima setiap sekolah juga tergantung banyaknya jumlah siswa. Padahal, banyak mimpi yang ingin diwujudkannya pada sekolah yang baru dipimpinnya terseut. Namun karena penghapusan dana komite impian itu harus terkubur. “Meski begitu masih banyak cara lain untuk mendatangkan anggaran untuk memajukan pendidikan dan bukan hanya dengan iuran komite saja sebagai penopangnya,” tambahnya. (KS – 04)
COMMENTS