Setiap tahun ternyata terjadi penyusutan lahan pertanian di NTB kurang lebih 250 hingga 300 Hektar (Ha).
Setiap tahun ternyata terjadi penyusutan lahan pertanian di NTB kurang lebih 250 hingga 300 Hektar (Ha). Sementara kebutuhan pangan penduduk NTB untuk 4,5 juta jiwa kurang lebih 600.000 ton pertahun dengan ketersediaan beras pertahun 1,2 juta ton pertahun.
Jika perkembangan penduduk setiap tahun 1,7 persen berarti pada tahun 2025 atau 2030 diperkirakan BEP atau penurunan komoditas pangan beras terjadi. Demikian disampaikan, Kabid Pengelolaan Lahan dan Air Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura, Ir. Ibnu Fikhi, saat menjadi narasumber dalam sosialisasi Perda Provinsi NTB Nomor I Tahun 2013 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang digelar di Aula Kantor Walikota Bima, Rabu (22/10) kemarin itu.
Untuk mengatasi hal tersebut, Ibnu berharap pemerintah daerah perlu melaksanakan koordinasi perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan dengan melibatkan sektor lain seperti instansi vertikal, BUMN, BUMND, asosiasi petani dan lembaga terkait lainnya serta kerjasama antara pemerintah provinsi dengan pemerintah Kabupaten atau Kota.
Sementara itu, Kabag Pembinaan Hukum Biro Hukum Setda Provinsi NTB, Hj. Sri Susilowati, SH, MH, selaku narasumber menyampaikan materi kebijakan pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Tujuan pembentukan Perda Nomor I Tahun 2013 adalah sebagai payung hukum terhadap perlindungan lahan pertanian pangan yang berkelanjutan, menjamin perlindungan lahan pertanian pangan di NTB. Serta sebagai acuan hukum sistem, proses, merencanakan, memanfaatkan serta mengawasi lahan pertanian pangan dan kawasannya secara berkelanjutan.
Dijelaskannya, Pemerintah daerah mempunyai kewenangan dan kewajiban dalam menetapkan kebijakan. Pemerintah daerah berwenang menyusun peta pengembangan rehabilitasi, konservasi dan pengendalian lahan pertanian dan berkewajiban menyebarluaskan peraturan perundang-undangan yang telah diundangkan dalam berita daerah agar masyarakat mengerti dan memahami maksud-maksud yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan dimaksud.
Bertempat di Aula Kantor Walikota Bima, Rabu (22/10) kemarin, kegiatan Sosialisasi Perda Provinsi NTB Nomor I Tahun 2013 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan digelar. Sosialisasi itu menghadirkan narasumber dari Biro Hukum dan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi NTB.
Dalam pengantarnya Kepala Bagian Hukum Setda Kota Bima, Abdul Wahab menyampaikan kegiatan ini merupakan salah satu program Biro Hukum Setda Provinsi NTB yang dijadikan program rutin Bagian Hukum Setda Kota Bima. Dikatakannya, saat ini tingkat pertumbuhan penduduk semakin pesat menjadikan lahan pertanian pangan menyempit dan menyusut.
“Hal ini perlu menjadi perhatian sehingga perlu dilakukan sosialisasi Peraturan Daerah untuk melindungi lahan pertanian pangan berkelanjutan. Wahab berharap Perda ini dapat disosialisasikan kepada tetangga, keluarga dan masyarakat di wilayah masing-masing,” jelasnya dikutip dari rilis Plt Kabag Humas dan Protokol, Ihya Gazali, S.Sos. (KS-13)
Jika perkembangan penduduk setiap tahun 1,7 persen berarti pada tahun 2025 atau 2030 diperkirakan BEP atau penurunan komoditas pangan beras terjadi. Demikian disampaikan, Kabid Pengelolaan Lahan dan Air Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura, Ir. Ibnu Fikhi, saat menjadi narasumber dalam sosialisasi Perda Provinsi NTB Nomor I Tahun 2013 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang digelar di Aula Kantor Walikota Bima, Rabu (22/10) kemarin itu.
Untuk mengatasi hal tersebut, Ibnu berharap pemerintah daerah perlu melaksanakan koordinasi perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan dengan melibatkan sektor lain seperti instansi vertikal, BUMN, BUMND, asosiasi petani dan lembaga terkait lainnya serta kerjasama antara pemerintah provinsi dengan pemerintah Kabupaten atau Kota.
Sementara itu, Kabag Pembinaan Hukum Biro Hukum Setda Provinsi NTB, Hj. Sri Susilowati, SH, MH, selaku narasumber menyampaikan materi kebijakan pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Tujuan pembentukan Perda Nomor I Tahun 2013 adalah sebagai payung hukum terhadap perlindungan lahan pertanian pangan yang berkelanjutan, menjamin perlindungan lahan pertanian pangan di NTB. Serta sebagai acuan hukum sistem, proses, merencanakan, memanfaatkan serta mengawasi lahan pertanian pangan dan kawasannya secara berkelanjutan.
Dijelaskannya, Pemerintah daerah mempunyai kewenangan dan kewajiban dalam menetapkan kebijakan. Pemerintah daerah berwenang menyusun peta pengembangan rehabilitasi, konservasi dan pengendalian lahan pertanian dan berkewajiban menyebarluaskan peraturan perundang-undangan yang telah diundangkan dalam berita daerah agar masyarakat mengerti dan memahami maksud-maksud yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan dimaksud.
Bertempat di Aula Kantor Walikota Bima, Rabu (22/10) kemarin, kegiatan Sosialisasi Perda Provinsi NTB Nomor I Tahun 2013 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan digelar. Sosialisasi itu menghadirkan narasumber dari Biro Hukum dan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi NTB.
Dalam pengantarnya Kepala Bagian Hukum Setda Kota Bima, Abdul Wahab menyampaikan kegiatan ini merupakan salah satu program Biro Hukum Setda Provinsi NTB yang dijadikan program rutin Bagian Hukum Setda Kota Bima. Dikatakannya, saat ini tingkat pertumbuhan penduduk semakin pesat menjadikan lahan pertanian pangan menyempit dan menyusut.
“Hal ini perlu menjadi perhatian sehingga perlu dilakukan sosialisasi Peraturan Daerah untuk melindungi lahan pertanian pangan berkelanjutan. Wahab berharap Perda ini dapat disosialisasikan kepada tetangga, keluarga dan masyarakat di wilayah masing-masing,” jelasnya dikutip dari rilis Plt Kabag Humas dan Protokol, Ihya Gazali, S.Sos. (KS-13)
COMMENTS