Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Fron Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Kabupaten Dompu, Senin (10/11) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Dompu.
Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Fron Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Kabupaten Dompu, Senin (10/11) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Dompu. Mereka menolak rencana kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) BBM yang hingga kini masih menimbulkan polemik di Pemerintah Pusat
Sebagai bentuk kekecewaan, dalam aksinya mahasiswa membakar ban bekas di tengah jalan. Aksi itu sempat membuat aktivitas pengendara yang melalui jalur tersebut lumpuh total. Sehingga, pihak kepolisian terpaksa mengalihkan ke jalur lain untuk bisa pengendara lewati. Beruntung, hal itu mampu diredam pada saat Ketua DPRD Dompu Yuliadin S.Sos dan Wakil Ketua DPRD Dompu Sirajudin SE, keluar dari Kantor DPRD untuk menemui dan memberikan pernyataan sikap dihadapan masa aksi tersebut.
Koordinator Lapangan (Korlap) Slamet Abadi Sentosa, dalam pernyataan sikapnya mengatakan, jika mengingat kembali tahun lalu Tanggal 1 Maret 2005. Pertama kali kenaikan harga BBM dari Rp.1.810/liter naik menjadi Rp.2.400/liter. Kenaikan BBM juga terjadi tujuh bulan kemudian pada Tanggal 1 Oktober 2005, Pemerintah kembali menaikan harga BBM dari Rp.2.400 naik menjadi Rp.4.500/liter.
Tidak hanya itu, kenaikan harga BBM itu kembali juga dinaikan oleh Pemerintah pusat pada Tahun 2012 dari harga Rp. 4.500/ liter naik menjadi Rp. 6.500/liter. Pada Tahun 2014 ini Pemerintah RI dibawah kepemimpinan Jokowi-JK, kembali merencanakan menaikan harga BBm dari harga Rp.6500/liter menjadi Rp.950/liter yang rencananya akan disahkan pada bulan ini.
Menurutnya, dampak dari kenaikan harga BBM sangat dirasakan masyarakat Indonesia, terutama masyarakat yang memiliki ekonomi rendah kebawah. Saat ini saja, dengan adanya rencana kenaikan tersebut, harga kebutuhan pokok diberbagai daerah di Indonesia termasuk di Kabupaten Dompu, telah ikut naik seiring rencana Pemerintah menaikan harga BBM itu. "Kenaikan harga BBM akan berdampak pada bidang ekonomi, pendidikan dan kesehatan. Pada bidang ekonomi masyarakat, akan berdampak menurunya daya beli masyarakat karena kenaikan harga BBM maka akan dibarengi dengan kenaikan tarif listrik, transportasi dan berbagai jenis produk lainya," ujarnya
Imbas dari kenaikan BBM itu, Lanjut Slamet, masyarakat yang ekonomi rendah akan sulit untuk menjangkau dan melanjutkan pendidikan karena terbatasnya pendapatan dan harga yang semakin meningkat. Begitupun juga di bidang kesehatan akan terkena dampak dari kenaikan itu. Dimana, biaya kesehatan yang meningkat menyebabkan jangkauan layanan kesehatan menjadi sulit.
"Item-item itu terbukti, dari pengalaman yang lalu adanya kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT Red) sebagai konpensasi kenaikan BBM pada Tahun 2012 kemarin. Dimana, hal itu menemui kekisruhan di berbagai daerah. Jelas kopensasi ini tidak mendidik masyarakat karena tidak berpengaruh bagi kehidupan masyarakat dan justru kontradiksi dengan keinginan Pemerintah yang ingin mensejatetakan masyarakat," jelasnya.
Karena itu kata Slamet, dari berbagai dampak yang dirasakan masyarakat Indoesia atas kenaikan harga BBM tersebut. HMI Dompu dengan tegas menyatakan siakpnya untuk menolak kanikan BBM tersebut. Mendesak Kepada DPRD Dompu, untuk mengeluarkan rekomendasi penolakan terhadap kenaikan BBM itu. Rekomendasi penolakan tersebut diminta untuk disampaikan kepada DPR RI sebagai pertanda bahwa masyarakat Dompu menolak kenaikan itu. Meminta kepada masyarakat Dompu untuk secara bersama-sama serta konsisten dalam menolak kenaikan BBM dan mengutuk keras (red) Presiden Jokowi-JK yang membuat kebijakan tidak pro terhadap rakyat," tegasnya.
Sementara, Ketua DPRD Dompu Yuliadin S.Sos dan Wakil Ketua DPRD Dompu Sirajuddin SE, menemui massa aksi dan berdiri diatas mobil yang digunakan mahasiswa. Keduanya mengatakan siap mendukung penolakan kenaikan harga BBM tersebut. "Kami atas nama DPRD Dompu, sepakat untuk juga menolak kenaikan BBM itu. Sebab, kenaikan itu tidak hanya berdampak terhadap kita, tapi juga akan dirasakan oleh masyarakat yang ekominya lemah," ujarnya dihadapan massa aksi.
Tidak hanya itu, pihaknya juga berjanji akan membuat surat pernyataan dan mengeluarkan rekomendasi yang ditujukan kepada DPR RI, sebagai dasar untuk menolak kenaikan tersebut. "Setelah ini kami akan menggelar rapat untuk membahas kaitan persaoalan ini dan kami berjanji akan serius dalam menanggapi hal ini," janjinya. (KS-10)
Sebagai bentuk kekecewaan, dalam aksinya mahasiswa membakar ban bekas di tengah jalan. Aksi itu sempat membuat aktivitas pengendara yang melalui jalur tersebut lumpuh total. Sehingga, pihak kepolisian terpaksa mengalihkan ke jalur lain untuk bisa pengendara lewati. Beruntung, hal itu mampu diredam pada saat Ketua DPRD Dompu Yuliadin S.Sos dan Wakil Ketua DPRD Dompu Sirajudin SE, keluar dari Kantor DPRD untuk menemui dan memberikan pernyataan sikap dihadapan masa aksi tersebut.
Koordinator Lapangan (Korlap) Slamet Abadi Sentosa, dalam pernyataan sikapnya mengatakan, jika mengingat kembali tahun lalu Tanggal 1 Maret 2005. Pertama kali kenaikan harga BBM dari Rp.1.810/liter naik menjadi Rp.2.400/liter. Kenaikan BBM juga terjadi tujuh bulan kemudian pada Tanggal 1 Oktober 2005, Pemerintah kembali menaikan harga BBM dari Rp.2.400 naik menjadi Rp.4.500/liter.
Tidak hanya itu, kenaikan harga BBM itu kembali juga dinaikan oleh Pemerintah pusat pada Tahun 2012 dari harga Rp. 4.500/ liter naik menjadi Rp. 6.500/liter. Pada Tahun 2014 ini Pemerintah RI dibawah kepemimpinan Jokowi-JK, kembali merencanakan menaikan harga BBm dari harga Rp.6500/liter menjadi Rp.950/liter yang rencananya akan disahkan pada bulan ini.
Menurutnya, dampak dari kenaikan harga BBM sangat dirasakan masyarakat Indonesia, terutama masyarakat yang memiliki ekonomi rendah kebawah. Saat ini saja, dengan adanya rencana kenaikan tersebut, harga kebutuhan pokok diberbagai daerah di Indonesia termasuk di Kabupaten Dompu, telah ikut naik seiring rencana Pemerintah menaikan harga BBM itu. "Kenaikan harga BBM akan berdampak pada bidang ekonomi, pendidikan dan kesehatan. Pada bidang ekonomi masyarakat, akan berdampak menurunya daya beli masyarakat karena kenaikan harga BBM maka akan dibarengi dengan kenaikan tarif listrik, transportasi dan berbagai jenis produk lainya," ujarnya
Imbas dari kenaikan BBM itu, Lanjut Slamet, masyarakat yang ekonomi rendah akan sulit untuk menjangkau dan melanjutkan pendidikan karena terbatasnya pendapatan dan harga yang semakin meningkat. Begitupun juga di bidang kesehatan akan terkena dampak dari kenaikan itu. Dimana, biaya kesehatan yang meningkat menyebabkan jangkauan layanan kesehatan menjadi sulit.
"Item-item itu terbukti, dari pengalaman yang lalu adanya kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT Red) sebagai konpensasi kenaikan BBM pada Tahun 2012 kemarin. Dimana, hal itu menemui kekisruhan di berbagai daerah. Jelas kopensasi ini tidak mendidik masyarakat karena tidak berpengaruh bagi kehidupan masyarakat dan justru kontradiksi dengan keinginan Pemerintah yang ingin mensejatetakan masyarakat," jelasnya.
Karena itu kata Slamet, dari berbagai dampak yang dirasakan masyarakat Indoesia atas kenaikan harga BBM tersebut. HMI Dompu dengan tegas menyatakan siakpnya untuk menolak kanikan BBM tersebut. Mendesak Kepada DPRD Dompu, untuk mengeluarkan rekomendasi penolakan terhadap kenaikan BBM itu. Rekomendasi penolakan tersebut diminta untuk disampaikan kepada DPR RI sebagai pertanda bahwa masyarakat Dompu menolak kenaikan itu. Meminta kepada masyarakat Dompu untuk secara bersama-sama serta konsisten dalam menolak kenaikan BBM dan mengutuk keras (red) Presiden Jokowi-JK yang membuat kebijakan tidak pro terhadap rakyat," tegasnya.
Sementara, Ketua DPRD Dompu Yuliadin S.Sos dan Wakil Ketua DPRD Dompu Sirajuddin SE, menemui massa aksi dan berdiri diatas mobil yang digunakan mahasiswa. Keduanya mengatakan siap mendukung penolakan kenaikan harga BBM tersebut. "Kami atas nama DPRD Dompu, sepakat untuk juga menolak kenaikan BBM itu. Sebab, kenaikan itu tidak hanya berdampak terhadap kita, tapi juga akan dirasakan oleh masyarakat yang ekominya lemah," ujarnya dihadapan massa aksi.
Tidak hanya itu, pihaknya juga berjanji akan membuat surat pernyataan dan mengeluarkan rekomendasi yang ditujukan kepada DPR RI, sebagai dasar untuk menolak kenaikan tersebut. "Setelah ini kami akan menggelar rapat untuk membahas kaitan persaoalan ini dan kami berjanji akan serius dalam menanggapi hal ini," janjinya. (KS-10)
COMMENTS