Sosialisasi tentang Instrumen Penilaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Award digelar di Aula Kantor Walikota Bima pada Jum’at
Sosialisasi tentang Instrumen Penilaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Award digelar di Aula Kantor Walikota Bima pada Jum’at (31/10). Acara ini dibuka oleh Walikota Bima HM Qurais H. Abidin dan didampingi oleh Tim penilai dari Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dan konsultan individual perwakilan AIPD (Australian Indonesia Patnership for Desentralisation).
Kegiatan ini diikuti oleh 50 orang peserta dari masing-masing SKPD pengampu bidang SPM. Hadir pula beberapa Kepala SKPD lingkup pemerintah Kota Bima. Anugerah SPM Award merupakan bagian dari kegiatan peringatan HUT NTB ke-56 yang jatuh pada tanggal 17 Desember mendatang. Kegiatan ini merupakan program kerjasama antara pemerintah Provinsi NTB dengan Australia Indonesia Partnership for decentralization (AIPD) LPPM – Unibraw Malang.
Berdasarkan keterangan Hj. Rini, Kasubag Pengembangan Kapasitas selaku Tim penilai Standar Pelayanan Minimal (SPM) dari Biro Organisasi Setda Provinsi NTB, tim penilai SPM Award terdiri dari 7 (tujuh) orang dengan rincian 5 (lima) orang dari Bagian Organisasi Setda Provinsi NTB, dan 2 (dua) orang dari AIPD dan LPPM (Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat) Universitas Brawijaya Malang. Adapun tim penilai diketuai oleh Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi NTB.
Disampaikannya pula bahwa tujuan kegiatan ini adalah memberikan penjelasan dan pemahaman tentang parameter atau hal-hal yang jadi obyek penilaian dalam seluruh rangkian SPM Award agar tidak menimbulkan kerancuan di kemuadian hari.
Perwakilan dari AIPD, Umar SH sekaligus Ketua Panitia menjelaskan, bahwa kegiatan SPM Award ini baru pertama kali dilaksanakan di Indonesia. AIPD sebagai salah satu organisasi yang dibentuk untuk mendukung serta mendorong percepatan pelayanan publik di daerah otonom. Diceritakannya, keberadaan AIPD di NTB dimulai sejak Tahun 2004 dan untuk wilayah NTB baru di empat Kabupaten atau Kota, yakni Lombok Barat, Lombok Utara, Kabupaten Bima dan Kabupaten Dompu.
“Kegiatan ini tidak hanya sekedar lomba saja, hal ini juga bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana pelaksanaan SPM di Kab/Kota di Provinsi NTB telah dijalankan,” papar Umar.
Dari sekitar 32 bidang jelasnya, ada 15 bidang yang wajib memiliki SPM agar masyarakat mendapatkan pelayanan publik yang berkualitas. 15 bidang tersebut yaitu: Kesehatan, Pendidikan, Pekerjaan umum, Lingkungan hidup, BKKBN, Pangan, Perumahan rakyat, Pemberdayaan perempuan, Urusan dalam negeri, Kesenian, Komunikasi dan informatika, Penanaman modal, Perhubungan, Urusan sosial, dan tenaga kerja.
Walikota Bima, H.M Qurais H Abidin dalam arahannya sesaat sebelum membuka kegiatan menyampaikan, bahwa di Kota Bima, sebagian besar SKPD atau Bidang telah menerapkan SPM. Ini sejalan dengan program pemerintah daerah Kota Bima yang mencanangkan tahun 2014 sebagai tahun peningkatan pelayanan publik. Karena itu, kepada seluruh peserta yang hadir khususnya SKPD yang ada di lingkup Pemerintah Kota Bima diharapkan agar melayani masyarakat dengan pelayanan yang sebaik-baiknya yakni dengan mindset melayani bukan dilayani.
“Adanya sosialisasi yang dilakukan oleh tim konsultan individual dan biro Organisasi Provinsi NTB ini, Insyaallah menjadi penambah wawasan dan pemacu bagi kami untuk lebih meningkatkan standar pelayanan yang kini sedang kami terapkan”, ujarnya mengakhiri sambutannya. (KS-13)
Kegiatan ini diikuti oleh 50 orang peserta dari masing-masing SKPD pengampu bidang SPM. Hadir pula beberapa Kepala SKPD lingkup pemerintah Kota Bima. Anugerah SPM Award merupakan bagian dari kegiatan peringatan HUT NTB ke-56 yang jatuh pada tanggal 17 Desember mendatang. Kegiatan ini merupakan program kerjasama antara pemerintah Provinsi NTB dengan Australia Indonesia Partnership for decentralization (AIPD) LPPM – Unibraw Malang.
Berdasarkan keterangan Hj. Rini, Kasubag Pengembangan Kapasitas selaku Tim penilai Standar Pelayanan Minimal (SPM) dari Biro Organisasi Setda Provinsi NTB, tim penilai SPM Award terdiri dari 7 (tujuh) orang dengan rincian 5 (lima) orang dari Bagian Organisasi Setda Provinsi NTB, dan 2 (dua) orang dari AIPD dan LPPM (Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat) Universitas Brawijaya Malang. Adapun tim penilai diketuai oleh Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi NTB.
Disampaikannya pula bahwa tujuan kegiatan ini adalah memberikan penjelasan dan pemahaman tentang parameter atau hal-hal yang jadi obyek penilaian dalam seluruh rangkian SPM Award agar tidak menimbulkan kerancuan di kemuadian hari.
Perwakilan dari AIPD, Umar SH sekaligus Ketua Panitia menjelaskan, bahwa kegiatan SPM Award ini baru pertama kali dilaksanakan di Indonesia. AIPD sebagai salah satu organisasi yang dibentuk untuk mendukung serta mendorong percepatan pelayanan publik di daerah otonom. Diceritakannya, keberadaan AIPD di NTB dimulai sejak Tahun 2004 dan untuk wilayah NTB baru di empat Kabupaten atau Kota, yakni Lombok Barat, Lombok Utara, Kabupaten Bima dan Kabupaten Dompu.
“Kegiatan ini tidak hanya sekedar lomba saja, hal ini juga bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana pelaksanaan SPM di Kab/Kota di Provinsi NTB telah dijalankan,” papar Umar.
Dari sekitar 32 bidang jelasnya, ada 15 bidang yang wajib memiliki SPM agar masyarakat mendapatkan pelayanan publik yang berkualitas. 15 bidang tersebut yaitu: Kesehatan, Pendidikan, Pekerjaan umum, Lingkungan hidup, BKKBN, Pangan, Perumahan rakyat, Pemberdayaan perempuan, Urusan dalam negeri, Kesenian, Komunikasi dan informatika, Penanaman modal, Perhubungan, Urusan sosial, dan tenaga kerja.
Walikota Bima, H.M Qurais H Abidin dalam arahannya sesaat sebelum membuka kegiatan menyampaikan, bahwa di Kota Bima, sebagian besar SKPD atau Bidang telah menerapkan SPM. Ini sejalan dengan program pemerintah daerah Kota Bima yang mencanangkan tahun 2014 sebagai tahun peningkatan pelayanan publik. Karena itu, kepada seluruh peserta yang hadir khususnya SKPD yang ada di lingkup Pemerintah Kota Bima diharapkan agar melayani masyarakat dengan pelayanan yang sebaik-baiknya yakni dengan mindset melayani bukan dilayani.
“Adanya sosialisasi yang dilakukan oleh tim konsultan individual dan biro Organisasi Provinsi NTB ini, Insyaallah menjadi penambah wawasan dan pemacu bagi kami untuk lebih meningkatkan standar pelayanan yang kini sedang kami terapkan”, ujarnya mengakhiri sambutannya. (KS-13)
COMMENTS