Penempatan pejabat baik Struktural maupun Fungsional di Pemerintah Kota (Pemkot) Bima dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bima, ditemukan beberapa Jabatan yang tidak sesuai (relevan) dengan keahlian.
Oleh: Anhar Donggo
Penempatan pejabat baik Struktural maupun Fungsional di Pemerintah Kota (Pemkot) Bima dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bima, ditemukan beberapa Jabatan yang tidak sesuai (relevan) dengan keahlian. Benarkah ada alasan dan faktor lain dibalik kebijakan Pemimpin Daerah, ataukah kebijakan yang dibahas melalui rapat Baperjakat adalah bukti minimnya Sumber Daya Manusia (SDM) di dua daerah tersebut.
Bahkan bisa terjadi, ilmu pengetahuan bukan tolak ukur untuk menempati Jabatan, tetapi penilaian lebih cenderung pada pengalaman dan semangat kerja. Di Kota Bima misalnya, ada Jabatan Kesehatan yang ditempati pejabat berlatar belakang pendidikan non Kesehatan.
Padahal, masih ada dokter atau tenaga medis lain yang memiliki keahlian dan kemampuan dibidang Kesehatan yang bertugas di Kota Bima. Begitupun, Jabatan mulai dari Eselon IV,III dan II di Instansi lain.
Kebijakan dalam menempatkan Jabatan tidak relevan dengan keahlian tidak hanya terjadi di Kota Bima, tapi juga di Kabupaten Bima. Bahkan, kebijakan yang lebih dikenal dengan sebutan mutasi, rotasi dan promosi Jabatan di daerah Kabupaten lebih parah. Alasannya, ada mantan Narapidana (Napi) korupsi dan tersangka korupsi serta cacat moral dilantik menjadi Pejabat Struktural dan Fungsional. (KS-09)
COMMENTS