Pihak Kepolisian Resort Bima Kota menyampaikan permohonan maaf terkait tindakan sweeping yang dilakukan terhadap warga saat bentrok antar warga Kelurahan Tanjung dengan Dara
Pihak Kepolisian Resort Bima Kota menyampaikan permohonan maaf terkait tindakan sweeping yang dilakukan terhadap warga saat bentrok antar warga Kelurahan Tanjung dengan Dara beberapa waktu lalu. Hal itu menanggapi banyaknya protes warga yang disampaikan kepada Anggota DPRD Kota Bima.
“Soal Sweeping, kami minta maaf. Polisi juga manusia yang punya kelemahan. Bila memang ada oknum anggota-anggota yang bersalah kita siap akan tindak,” ujar Wakapolres Bima Kota Kompol. Yuyan Priatmaja, SIK saat memberikan klarifikasi soal bentrok di gedung DPRD Kota Bima, Rabu (14/1).
Selain itu kata Wakapolres, pihaknya mengakui terjadi mis komunikasi soal informasi perkembangan penanganan kasus tersebut. Pada prinsipnya kata dia, Kepolisian terbuka menyampaikan informasi baik kepada wartawan maupun masyarakat. Sebab awalnya tidak mengetahui kalau penanganan kasus itu diambil alih Polda NTB. Penetapan tersangka dan penahanan semua dilakukan di Polda NTB karena berbagai pertimbangan.
Wakapolres menjelaskan, pada saat bentrokan awal pagi harinya Kepolisian telah melakukan langkah cepat dengan mengamankan beberapa warga yang diindikasi terlibat dalam bentrokan. Tak hanya warga kata dia, pada kejadian awal, sebanyak lima personil Kepolisian juga ikut menjadi korban. Bahkan, dua anggotanya diindikasi sengaja dibidik oknum tertentu karena sama-sama terluka pada sekitar bagian dada. Meskipun itu hanya melukai karena menggunakan peluru senapan angin.
Menyusul kejadian susulan pembakaran Pos jaga Kepolisian lanjutnya, beberapa warga yang dicurigai terlibat telah menjadi target operasi. Mereka itulah sebenarnya yang dicari saat sweeping. Namun karena berbagai isu yang berkembang, Kepolisian akhirnya ikut menjadi korban juga karena harus berhadapan dengan masyarakat. Beberapa tokoh dan pemuka masyarakat diakui sudah melakukan upaya pendekatan tetapi tidak diindahkan.
Saat bentrokan terjadi, pihaknya juga menganalisa adanya muncul grand strategi yang ingin dilakukan sekelompok oknum untuk menciptakan instabilitas daerah. Gerakan itu, jika tidak segera diantisipasi, maka bentrok akan semakin meluas dan berdampak buruk bagi keamanan daerah. "Kejadian bentrok itu, punya dampak yang sangat luar biasa. Jika polisi tidak bergerak cepat dan menghentikannya, salah satunya dengan penyisiran, maka potensi bergeraknya grand strategi itu besar,” tuturnya.
Ia menceritakan, bentrok kedua itu terjadi berawal di depan SMK 1 Kota Bima, terjadi pemukulan dan berkembang luas. Insiden itu, kemudian dimanfaatkan oleh pihak lain yang memperkeruh suasana dan bentrok pun pecah. Pihaknya, sudah berupaya maksimal untuk menghentikannya. Berbagai upaya dilakukan, tapi masyarakat tetap memprovokasi satu sama lain.
Setelah diredam, diprovokasi lagi. Bahkan pihaknya sudah menghubungi tokoh masyarakat untuk meredam kondisi, namun gagal. "Yang aneh, Polisi yang berusaha menolong warga yang tertembak, malah dituduh Polisi yang menembak. Tersiarlah berita tersebut dan terus memprovokasi warga,” ceritanya.
Kemarahan warga tak terbendung, titik awalnya ingin menyerang Polsek Rasanae Barat. Tidak berhasil, kemudian warga meluapkan kemarahan dan membakar Pos Polisi. Setelah itu, berdasarkan sejumlah dokumentasi Polisi pun bertindak dan mengambil langkah-langkah."Jika kami tidak lakukan itu, maka grand strategi itu akan berdampak buruk bagi daerah. Belum lagi penyebab utama yang juga tidak bisa kami beberkan, karena menyangkut masalah institusi. Tapi kami sudah melakukan antisipasi sesuai prosedur,”jelasnya.
Protap meredam bentrok dilakukan dengan bertahap lanjutnya, sampai ke tahapan penggunaan kekuatan Polisi terhadap konflik. Tahapan pertama, pihaknya coba menengahi, karena sudah anarkis. "Terpaksa tahapan penggunaan kekuatan kita gunakan,”tuturnya.
Ketua Komisi III DPRD Kota Bima, Alfian Indrawirawan mengaku, mestinya aparat tidak melakukan tindakan represif kepada warga, untuk meredam bentrok. “Saya dengan mata kepala sendiri melihat tindakan represif itu. Saya sendiri saja hampir ditodong oleh aparat. Aparat terlalu brutal saat penyisiran itu, anak-anak juga ditembak di tempat,” sorotnya.
Akibat sweeping itu, lanjut pria yang biasa disapa Pawang itu, warga masih trauma dan terus melayangkan protes kepada pihaknya dan anggota dewan lain. Yuyan saat itu juga menambahkan, untuk aparat yang melakukan yang dinilai berlebihan itu, akan dilaporkan ke atasannya di Polda NTB untuk diproses. (KS-05/KS-13)
 |
| Wakapolres Bima Kota, Kompol Yuyan Priatmadja, SIK |
Selain itu kata Wakapolres, pihaknya mengakui terjadi mis komunikasi soal informasi perkembangan penanganan kasus tersebut. Pada prinsipnya kata dia, Kepolisian terbuka menyampaikan informasi baik kepada wartawan maupun masyarakat. Sebab awalnya tidak mengetahui kalau penanganan kasus itu diambil alih Polda NTB. Penetapan tersangka dan penahanan semua dilakukan di Polda NTB karena berbagai pertimbangan.
Wakapolres menjelaskan, pada saat bentrokan awal pagi harinya Kepolisian telah melakukan langkah cepat dengan mengamankan beberapa warga yang diindikasi terlibat dalam bentrokan. Tak hanya warga kata dia, pada kejadian awal, sebanyak lima personil Kepolisian juga ikut menjadi korban. Bahkan, dua anggotanya diindikasi sengaja dibidik oknum tertentu karena sama-sama terluka pada sekitar bagian dada. Meskipun itu hanya melukai karena menggunakan peluru senapan angin.
Menyusul kejadian susulan pembakaran Pos jaga Kepolisian lanjutnya, beberapa warga yang dicurigai terlibat telah menjadi target operasi. Mereka itulah sebenarnya yang dicari saat sweeping. Namun karena berbagai isu yang berkembang, Kepolisian akhirnya ikut menjadi korban juga karena harus berhadapan dengan masyarakat. Beberapa tokoh dan pemuka masyarakat diakui sudah melakukan upaya pendekatan tetapi tidak diindahkan.
Saat bentrokan terjadi, pihaknya juga menganalisa adanya muncul grand strategi yang ingin dilakukan sekelompok oknum untuk menciptakan instabilitas daerah. Gerakan itu, jika tidak segera diantisipasi, maka bentrok akan semakin meluas dan berdampak buruk bagi keamanan daerah. "Kejadian bentrok itu, punya dampak yang sangat luar biasa. Jika polisi tidak bergerak cepat dan menghentikannya, salah satunya dengan penyisiran, maka potensi bergeraknya grand strategi itu besar,” tuturnya.
Ia menceritakan, bentrok kedua itu terjadi berawal di depan SMK 1 Kota Bima, terjadi pemukulan dan berkembang luas. Insiden itu, kemudian dimanfaatkan oleh pihak lain yang memperkeruh suasana dan bentrok pun pecah. Pihaknya, sudah berupaya maksimal untuk menghentikannya. Berbagai upaya dilakukan, tapi masyarakat tetap memprovokasi satu sama lain.
Setelah diredam, diprovokasi lagi. Bahkan pihaknya sudah menghubungi tokoh masyarakat untuk meredam kondisi, namun gagal. "Yang aneh, Polisi yang berusaha menolong warga yang tertembak, malah dituduh Polisi yang menembak. Tersiarlah berita tersebut dan terus memprovokasi warga,” ceritanya.
Kemarahan warga tak terbendung, titik awalnya ingin menyerang Polsek Rasanae Barat. Tidak berhasil, kemudian warga meluapkan kemarahan dan membakar Pos Polisi. Setelah itu, berdasarkan sejumlah dokumentasi Polisi pun bertindak dan mengambil langkah-langkah."Jika kami tidak lakukan itu, maka grand strategi itu akan berdampak buruk bagi daerah. Belum lagi penyebab utama yang juga tidak bisa kami beberkan, karena menyangkut masalah institusi. Tapi kami sudah melakukan antisipasi sesuai prosedur,”jelasnya.
Protap meredam bentrok dilakukan dengan bertahap lanjutnya, sampai ke tahapan penggunaan kekuatan Polisi terhadap konflik. Tahapan pertama, pihaknya coba menengahi, karena sudah anarkis. "Terpaksa tahapan penggunaan kekuatan kita gunakan,”tuturnya.
Ketua Komisi III DPRD Kota Bima, Alfian Indrawirawan mengaku, mestinya aparat tidak melakukan tindakan represif kepada warga, untuk meredam bentrok. “Saya dengan mata kepala sendiri melihat tindakan represif itu. Saya sendiri saja hampir ditodong oleh aparat. Aparat terlalu brutal saat penyisiran itu, anak-anak juga ditembak di tempat,” sorotnya.
Akibat sweeping itu, lanjut pria yang biasa disapa Pawang itu, warga masih trauma dan terus melayangkan protes kepada pihaknya dan anggota dewan lain. Yuyan saat itu juga menambahkan, untuk aparat yang melakukan yang dinilai berlebihan itu, akan dilaporkan ke atasannya di Polda NTB untuk diproses. (KS-05/KS-13)
COMMENTS