Aliansi Pejuang Integritas (API), rencananya hari ini akan melakukan demonstrasi di depan Kantor Walikota Bima, terkait banyak persoalan yang terjadi di lingkup Pemerintah Kota Bima.
Aliansi Pejuang Integritas (API), rencananya hari ini akan melakukan demonstrasi di depan Kantor Walikota Bima, terkait banyak persoalan yang terjadi di lingkup Pemerintah Kota Bima. Salah satunya Masalah Sewa rumah dinas Walikota Bima, yang mencapai angka ratusan juta rupiah. Puluhan Anggota API berencana akan menduduki kantor Walikota Bima selama satu hari penuh.
.jpg "Ketua API Bima, Sudirman SH alias Tofan")
Ketua API Bima, Sudirman SH alias Tofan
Pernyatan tersebut disampaikan Ketua API Bima, Sudirman SH alias Tofan, saat mendatangi kantor redaksi Koran Stabilitas, Sabtu kemarin. Menurutnya ada banyak dugaan tindakan kejahatan di lingkungan Pemerintah Kota Bima, dibawah kepemiminan H. Qurais H. Abidin. Karena dari sekian banyak APBD Pemerintah Kota Bima, tidak ada pembangunan yang Nampak, justru APBD banyak dipergunakan untuk hal-hal yang tidak penting yang menguntungkan pribadi Walikota dan kelompoknya.
“APBD Kota Bima begitu banyak, namun tidak ada pembangunan yang Nampak. Kalau ada beberapa perubahan di Kota Saat ini, itu bukan dari APBD, tetapi anggaranya dari APBN. Contohnya, jalan lingkar, jalan baru di Tanjung, Rusunawa, dan lainnya,” ujar Tofan.
Melihat kondisi pemerintah Kota saat ini, dirinya menuding ada tindakan kejahatan korupsi berjamaah yang terjadi di pemerintah Kota Bima. Lihat saja, Pembebasan lahan pemerintah Kota Bima sejak dua tahun lalu. Tanah-tanah tersebut hanya dibebaskan begitu saja, namun tidak dimanfaatkan untuk pembangunan. “Pembebasan lahan tersebut sengaja direncanakan untuk mendapatkan keuntungan pribadi oknum pejabat. Anehnya lagi DPRD justeru menyetujuinya,” tuturnya.
Tidak hanya itu, hal lain yang juga direstui oleh DPRD Kota Bima, termasuk Sewa rumah dinas Walikota Bima yang mencapai angka ratusan juta. “Saya menduga ada rencana korupsi berjamaah antara legislative dan eksekutif sejak awal menyusun program. Imbasnya masyarakat Kota Bima tidak bisa menikmati APBD yang begitu banyak, karena hanya dinikmati kelompok tertentu,” tudingnya.
Lanjut Tofan, Contoh lain yang mengarah pada tindakan korupsi di Pemerintah Kota, yakni pembebasan lahan di wilayah pegunungan Ule untuk pembangunan rumah dinas Walikota. Yang jelas ada maksud lain yang memang sudah direncakan dari awal dalam proses pembebasan lahan tersebut. “Ada banyak tanah yang bagus, strategis dan representatif di sepanjang jalan protokol, kenapa harus membeli gunung dengan harga yang mahal,” sebutnya.
Atas dasar itu, API berencana melakukan aksi demonstrasi di depan Kantor Walikota Bima, Senin (hari ini). (KS-02)
Ketua API Bima, Sudirman SH alias Tofan
Pernyatan tersebut disampaikan Ketua API Bima, Sudirman SH alias Tofan, saat mendatangi kantor redaksi Koran Stabilitas, Sabtu kemarin. Menurutnya ada banyak dugaan tindakan kejahatan di lingkungan Pemerintah Kota Bima, dibawah kepemiminan H. Qurais H. Abidin. Karena dari sekian banyak APBD Pemerintah Kota Bima, tidak ada pembangunan yang Nampak, justru APBD banyak dipergunakan untuk hal-hal yang tidak penting yang menguntungkan pribadi Walikota dan kelompoknya.
“APBD Kota Bima begitu banyak, namun tidak ada pembangunan yang Nampak. Kalau ada beberapa perubahan di Kota Saat ini, itu bukan dari APBD, tetapi anggaranya dari APBN. Contohnya, jalan lingkar, jalan baru di Tanjung, Rusunawa, dan lainnya,” ujar Tofan.
Melihat kondisi pemerintah Kota saat ini, dirinya menuding ada tindakan kejahatan korupsi berjamaah yang terjadi di pemerintah Kota Bima. Lihat saja, Pembebasan lahan pemerintah Kota Bima sejak dua tahun lalu. Tanah-tanah tersebut hanya dibebaskan begitu saja, namun tidak dimanfaatkan untuk pembangunan. “Pembebasan lahan tersebut sengaja direncanakan untuk mendapatkan keuntungan pribadi oknum pejabat. Anehnya lagi DPRD justeru menyetujuinya,” tuturnya.
Tidak hanya itu, hal lain yang juga direstui oleh DPRD Kota Bima, termasuk Sewa rumah dinas Walikota Bima yang mencapai angka ratusan juta. “Saya menduga ada rencana korupsi berjamaah antara legislative dan eksekutif sejak awal menyusun program. Imbasnya masyarakat Kota Bima tidak bisa menikmati APBD yang begitu banyak, karena hanya dinikmati kelompok tertentu,” tudingnya.
Lanjut Tofan, Contoh lain yang mengarah pada tindakan korupsi di Pemerintah Kota, yakni pembebasan lahan di wilayah pegunungan Ule untuk pembangunan rumah dinas Walikota. Yang jelas ada maksud lain yang memang sudah direncakan dari awal dalam proses pembebasan lahan tersebut. “Ada banyak tanah yang bagus, strategis dan representatif di sepanjang jalan protokol, kenapa harus membeli gunung dengan harga yang mahal,” sebutnya.
Atas dasar itu, API berencana melakukan aksi demonstrasi di depan Kantor Walikota Bima, Senin (hari ini). (KS-02)
COMMENTS