Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bima Tahun 2015 untuk pembelian Mobil Dinas (Modis) para wakil rakyat yang duduk di kursi DPRD Kabupaten
Bima, KS.- Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bima Tahun 2015 untuk pembelian Mobil Dinas (Modis) para wakil rakyat yang duduk di kursi DPRD Kabupaten, termasuk untuk Modis SKPD dan Bupati memperoleh perhatian sejumlah kalangan. Salah satunya, Akademisi Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Politik (STISIP) Bima, A.Yani, SEI.
Ilustrasi APBD
Dosen yang juga pernah duduk di kursi dewan periode 2009-2014 itu menilai, APBD lebih bermanfaat digunakan untuk memenuhi segala macam kebutuhan rakyat. Seperti, perbaikan infrastruktur jalan, pembukaan sekaligus pengaspalan jalan ekonomi, rehabilitasi dan pembangunan fasilitas pendidikan, serta kebutuhan rakyat lainya yang belum terpenuhi.
“Daripada digunakan untuk membeli modis, saya rasa lebih baik dan bermanfaat jika APBD digunakan untuk memenuhi kebutuhan rakyat. Karena harus disadari bersama, masih banyak jalan-jalan yang mengalami kerusakan, jalan ekonomi yang belum dibuka dan diaspal. Termasuk, kebutuhan untuk fasilitas pendidikan sebagai wadah bagi generasi bangsa untuk memperoleh pendidikan yang layak seperti di daerah lain. Artinya, semua permasalahn yang sudah dan sedang dialami rakyat saat ini tentu saja mengandalkan APBD,” ujarnya kepada Koran Stabilitas Kamis (24/6) kemarin.
Penggunaan APBD untuk mengatasi segala macam permasalahan rakyat saat ini lanjutnya, merupakan kebijakan tepat dan bermanfaat. Alasanya, modis baik untuk para wakil rakyat maupun untuk SKPD, termasuk Bupati, Drs. H.Syafrudin, HM.Nur, M.Pd masih layak digunakan. Sementara, masalah yang terjadi ditengah-tengah masyarakat, lebih-lebih yang berada dipelosok desa sudah berlangsung lama. Salah satu fakta miris yang terjadi, terdapat jalan sepanjang 5 Km di Dusun Woro Desa Wane Kecamatan Parado yang sudah puluhan tahun tidak diaspal.
Belum lagi, akses jalan di desa-desa lain dan sejumlah permasalahan yang tengah dialami rakyat kabupaten.”Masih banyak kebutuhan rakyat yang harus dipenuhi dengan menggunakan uang daerah. Jadi menurut saya, tidak semestinya pemerintah menganggarkan uang rakyat untuk pembelian modis. Saya rasa, modis milik pemerintah saat ini masih bagus dan layak digunakan, kenapa harus ngotot beli baru, bukankah rakyat lebih membutuhkan anggaran itu,” tandasnya.
Apalagi sebut dosen yang juga pernah dipercayakan menjabat sebagai Ketua Badan Kehormatan (BK) dewan itu, tersiar kabar penolakan modis oleh ketua dewan. Dalihnya, yang dinginkan adalah modis jenis lain, bukan seperti periode sebelumnya. Ia menilai, keinginan itu bertolak belakang dengan keberadaan politisi yang diberikan mandat oleh rakyat untuk duduk di kursi parlemen. Lagipula imbuhnya, pengadaan beberapa unit modis itu disesuaikan dengan kondisi APBD.
“Kalau benar seperti itu yang terjadi, rakyat patut dan wajar bertanya-tanya atas keberadaan wakil rakyat yang saat ini duduk di lembaga tersebut. Ini sama halnya menunjukan bahwa keberadaan mereka (anggota dewan) bukan memperjuangkan kepentingan rakyat, tapi pribadi dan golongan tertentu. Sekali lagi rakyat perlu mempertanyakan hal itu, apakah benar-benar menjalankan tugas demi dan untuk kepentingan rakyat banyak, atau justru sebaliknya,” tegasnya.
Berita Edisi koran stabilitas sebelumnya, APBD yang dihabiskan untuk pembelian sejumlah modis tahun 2015 ini yakni senilai Rp.2 Miliar lebih. Bahkan, sudah ada empat modis Kijang Innova baru yang sudah tersedia. Rencananya, empat kendaraan roda empat itu akan digunakan empat ketua komisi dalam menjalankan tugas yang dipercayakan rakyat. (KS-09)
Ilustrasi APBD
Dosen yang juga pernah duduk di kursi dewan periode 2009-2014 itu menilai, APBD lebih bermanfaat digunakan untuk memenuhi segala macam kebutuhan rakyat. Seperti, perbaikan infrastruktur jalan, pembukaan sekaligus pengaspalan jalan ekonomi, rehabilitasi dan pembangunan fasilitas pendidikan, serta kebutuhan rakyat lainya yang belum terpenuhi.
“Daripada digunakan untuk membeli modis, saya rasa lebih baik dan bermanfaat jika APBD digunakan untuk memenuhi kebutuhan rakyat. Karena harus disadari bersama, masih banyak jalan-jalan yang mengalami kerusakan, jalan ekonomi yang belum dibuka dan diaspal. Termasuk, kebutuhan untuk fasilitas pendidikan sebagai wadah bagi generasi bangsa untuk memperoleh pendidikan yang layak seperti di daerah lain. Artinya, semua permasalahn yang sudah dan sedang dialami rakyat saat ini tentu saja mengandalkan APBD,” ujarnya kepada Koran Stabilitas Kamis (24/6) kemarin.
Penggunaan APBD untuk mengatasi segala macam permasalahan rakyat saat ini lanjutnya, merupakan kebijakan tepat dan bermanfaat. Alasanya, modis baik untuk para wakil rakyat maupun untuk SKPD, termasuk Bupati, Drs. H.Syafrudin, HM.Nur, M.Pd masih layak digunakan. Sementara, masalah yang terjadi ditengah-tengah masyarakat, lebih-lebih yang berada dipelosok desa sudah berlangsung lama. Salah satu fakta miris yang terjadi, terdapat jalan sepanjang 5 Km di Dusun Woro Desa Wane Kecamatan Parado yang sudah puluhan tahun tidak diaspal.
Belum lagi, akses jalan di desa-desa lain dan sejumlah permasalahan yang tengah dialami rakyat kabupaten.”Masih banyak kebutuhan rakyat yang harus dipenuhi dengan menggunakan uang daerah. Jadi menurut saya, tidak semestinya pemerintah menganggarkan uang rakyat untuk pembelian modis. Saya rasa, modis milik pemerintah saat ini masih bagus dan layak digunakan, kenapa harus ngotot beli baru, bukankah rakyat lebih membutuhkan anggaran itu,” tandasnya.
Apalagi sebut dosen yang juga pernah dipercayakan menjabat sebagai Ketua Badan Kehormatan (BK) dewan itu, tersiar kabar penolakan modis oleh ketua dewan. Dalihnya, yang dinginkan adalah modis jenis lain, bukan seperti periode sebelumnya. Ia menilai, keinginan itu bertolak belakang dengan keberadaan politisi yang diberikan mandat oleh rakyat untuk duduk di kursi parlemen. Lagipula imbuhnya, pengadaan beberapa unit modis itu disesuaikan dengan kondisi APBD.
“Kalau benar seperti itu yang terjadi, rakyat patut dan wajar bertanya-tanya atas keberadaan wakil rakyat yang saat ini duduk di lembaga tersebut. Ini sama halnya menunjukan bahwa keberadaan mereka (anggota dewan) bukan memperjuangkan kepentingan rakyat, tapi pribadi dan golongan tertentu. Sekali lagi rakyat perlu mempertanyakan hal itu, apakah benar-benar menjalankan tugas demi dan untuk kepentingan rakyat banyak, atau justru sebaliknya,” tegasnya.
Berita Edisi koran stabilitas sebelumnya, APBD yang dihabiskan untuk pembelian sejumlah modis tahun 2015 ini yakni senilai Rp.2 Miliar lebih. Bahkan, sudah ada empat modis Kijang Innova baru yang sudah tersedia. Rencananya, empat kendaraan roda empat itu akan digunakan empat ketua komisi dalam menjalankan tugas yang dipercayakan rakyat. (KS-09)
COMMENTS