A.Jalil, SE, meminta dengan tegas kepada pihak manapun untuk tidak menggiring asosiasi yang tengah dipimpinnya ke rana politik.
Kota Bima, KS – Pada momen politik baik Pemilihan Legislatif (Pileg), maupun Pemilihan Kepala dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada), apapun dapat dilakukan demi mencapai ambisi untuk meraih kemenangan. Termasuk, memanfaatkan bahkan cenderung menggiring Organisasi, Komunitas atau Asosiasi. Seperti halnya, upaya penggiringan terhadap Asosiasi Jasa Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (APJATI) pada momen pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (Wabup) Bima periode 2015-2020 mendatang.
![Ketua APJATI Kabupaten Bima, Jalil S.Sos Ketua APJATI Kabupaten Bima, Jalil S.Sos](//2.bp.blogspot.com/--nqgTnyJbZQ/VRfA39RUVcI/AAAAAAAABPI/eYjo18Fewxo/s1600/Ketua%2BAPJATI%2BKabupaten%2BBima%2C%2BJalil%2BS.Sos.jpg)
Ketua APJATI Kabupaten Bima, Jalil S.Sos
Menyikapi informasi itu, Ketua APJATI yang mewakili tiga daerah di NTB (Kabupaten Bima, Kota Bima dan Kabupaten Dompu), A.Jalil, SE, meminta dengan tegas kepada pihak manapun untuk tidak menggiring asosiasi yang tengah dipimpinnya ke rana politik. Sebab, Apjati independent dan dilarang keras dimanfaatkan untuk kepentingan politik sesuai AD/ART.”Apjati tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan politik. Perlu saya tegaskan, jangan menggiring atau memanfaatkan asosiasi ini guna kepentingan politik salah satu Pasangan Calon (Paslon) pada kompetisi politik 9 Desember 2015 mendatang. Karena, Apjati bukan partai politik,” tegas Jalil kepada Koran Stabilitas belum lama ini.
Menurutnya, metode, pola dan usaha pihak yang berkepentingan pada ajang pertarungan politik untuk memperebutkan kursi kepemimpinan lima tahun, merupakan hak dan lumrah terjadi. Karena, tujuan juga impiannya hanya satu yakni meraih kemenangan. Apalagi, terdapat 6 ribu lebih anggota Apjati yang tersebar di kabupaten, belum Dompu dan Kota Bima. Meski demikian, asosiasi ini terikat oleh aturan, terlebih larangan untuk kepentingan politik demi memperoleh dukungan hingga memenangkan paslon bupati dan wabup.”Aturan yang melarang Apjati digiring ke rana politik sangat jelas, siapa, dari partai mana dan dibayar berapapun kami tetap menjunjung tinggi aturan asosiasi ini. Intinya, Apjati dengan jumlah anggota 6 ribu lebih itu tidak boleh dijadikan alat politik,” ujarnya.
Kendati demikian, Jalil yang juga mendapat kepercayaan sebagai Wakil Ketua Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Kabupaten Bima tidak membatasi, melarang, apalagi memaksa anggotanya mendukung salah satu paslon. Mengingat, setiap warga termasuk anggotanya memiliki hak dan pilihan masing-masing. Artinya, tidak ada pemaksaan atau penekanan terhadap anggota Apjati harus mendukung dan memilih salah satu paslon. Meski, saat ini dirinya kader Hanura yang mengusung salah paslon,”Kalaupun saya saat ini kader parpol pengusung salah satu paslon, tapi saya tidak berhak memaksa apalagi sampai menekan anggota guna ikut mendukung, memilih paslon yang diusung Hanura. Anggota Apjati berhak memilih paslon manapun sesuai pilihan mereka masing-masing, tidak ada hak saya memaksa mereka. Saya yakin, pilihan mereka adalah yang terbaik untuk rakyat dan daerah,” tandasnya.
Dimomen pertarungan politik kali ini, Jalil yang juga akan maju sebagai calon dalam pemilihan Ketua Hanura Kabupaten itu menitip harapan kepada anggotanya untuk cerdas memilih calon pemimpin. Karena, baik buruk, maju mundur, sukses dan tidaknya rakyat juga daerah lima tahun kedepanya, tergantung pemimpin pilihan rakyat. Intinya, masa depan daerah tergantung siapa pemimpin pilihan rakyat.”Harapan terbesar saya, agar anggota Apjati cerdas memilih, pilih pemimpin terbaik berdasarkan hati nurani, masa depan Dou Labo Dana Mbojo, lima tahun berikutnya sangat bergantung pada pilihan rakyat, termasuk ribuan anggota Apjati. Sejatinya, kesuksesan dan kemajuan daerah bukan hanya keberhasilan pemimpin, tapi seluruh rakyat. Beigutupun sebaliknya,bila daerah tidak mengalami kemajuan, bukan karena dan atas kesalahan pemimpin, melainkan kesalahan terbesar ada pada rakyat, karena rakyatlah yang memilih pemimpin. Intinya, saya berharap dimanapun anggota apjati berada agar memilih pemimpin sesuai hati nurani,” harapnya. (KS-Anhar)
![Ketua APJATI Kabupaten Bima, Jalil S.Sos Ketua APJATI Kabupaten Bima, Jalil S.Sos](http://2.bp.blogspot.com/--nqgTnyJbZQ/VRfA39RUVcI/AAAAAAAABPI/eYjo18Fewxo/s1600/Ketua%2BAPJATI%2BKabupaten%2BBima%2C%2BJalil%2BS.Sos.jpg)
Ketua APJATI Kabupaten Bima, Jalil S.Sos
Menyikapi informasi itu, Ketua APJATI yang mewakili tiga daerah di NTB (Kabupaten Bima, Kota Bima dan Kabupaten Dompu), A.Jalil, SE, meminta dengan tegas kepada pihak manapun untuk tidak menggiring asosiasi yang tengah dipimpinnya ke rana politik. Sebab, Apjati independent dan dilarang keras dimanfaatkan untuk kepentingan politik sesuai AD/ART.”Apjati tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan politik. Perlu saya tegaskan, jangan menggiring atau memanfaatkan asosiasi ini guna kepentingan politik salah satu Pasangan Calon (Paslon) pada kompetisi politik 9 Desember 2015 mendatang. Karena, Apjati bukan partai politik,” tegas Jalil kepada Koran Stabilitas belum lama ini.
Menurutnya, metode, pola dan usaha pihak yang berkepentingan pada ajang pertarungan politik untuk memperebutkan kursi kepemimpinan lima tahun, merupakan hak dan lumrah terjadi. Karena, tujuan juga impiannya hanya satu yakni meraih kemenangan. Apalagi, terdapat 6 ribu lebih anggota Apjati yang tersebar di kabupaten, belum Dompu dan Kota Bima. Meski demikian, asosiasi ini terikat oleh aturan, terlebih larangan untuk kepentingan politik demi memperoleh dukungan hingga memenangkan paslon bupati dan wabup.”Aturan yang melarang Apjati digiring ke rana politik sangat jelas, siapa, dari partai mana dan dibayar berapapun kami tetap menjunjung tinggi aturan asosiasi ini. Intinya, Apjati dengan jumlah anggota 6 ribu lebih itu tidak boleh dijadikan alat politik,” ujarnya.
Kendati demikian, Jalil yang juga mendapat kepercayaan sebagai Wakil Ketua Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Kabupaten Bima tidak membatasi, melarang, apalagi memaksa anggotanya mendukung salah satu paslon. Mengingat, setiap warga termasuk anggotanya memiliki hak dan pilihan masing-masing. Artinya, tidak ada pemaksaan atau penekanan terhadap anggota Apjati harus mendukung dan memilih salah satu paslon. Meski, saat ini dirinya kader Hanura yang mengusung salah paslon,”Kalaupun saya saat ini kader parpol pengusung salah satu paslon, tapi saya tidak berhak memaksa apalagi sampai menekan anggota guna ikut mendukung, memilih paslon yang diusung Hanura. Anggota Apjati berhak memilih paslon manapun sesuai pilihan mereka masing-masing, tidak ada hak saya memaksa mereka. Saya yakin, pilihan mereka adalah yang terbaik untuk rakyat dan daerah,” tandasnya.
Dimomen pertarungan politik kali ini, Jalil yang juga akan maju sebagai calon dalam pemilihan Ketua Hanura Kabupaten itu menitip harapan kepada anggotanya untuk cerdas memilih calon pemimpin. Karena, baik buruk, maju mundur, sukses dan tidaknya rakyat juga daerah lima tahun kedepanya, tergantung pemimpin pilihan rakyat. Intinya, masa depan daerah tergantung siapa pemimpin pilihan rakyat.”Harapan terbesar saya, agar anggota Apjati cerdas memilih, pilih pemimpin terbaik berdasarkan hati nurani, masa depan Dou Labo Dana Mbojo, lima tahun berikutnya sangat bergantung pada pilihan rakyat, termasuk ribuan anggota Apjati. Sejatinya, kesuksesan dan kemajuan daerah bukan hanya keberhasilan pemimpin, tapi seluruh rakyat. Beigutupun sebaliknya,bila daerah tidak mengalami kemajuan, bukan karena dan atas kesalahan pemimpin, melainkan kesalahan terbesar ada pada rakyat, karena rakyatlah yang memilih pemimpin. Intinya, saya berharap dimanapun anggota apjati berada agar memilih pemimpin sesuai hati nurani,” harapnya. (KS-Anhar)
COMMENTS