Sebanyak delapang orang kaum intelektual yang tergabung dalam Sarikat Mahasiswa Wawo (Samawo)
Wawo, KS.- Sebanyak delapang orang kaum intelektual yang tergabung dalam Sarikat Mahasiswa Wawo (Samawo), Senin awal pekan lalu, mendatangi kantor UPT Dinas Pertanian dan Balai Penyuluh Pertanian (BPP) Kecamatan Wawo yang berlokasi diujung barat wilayah Desa Kombo.
Kehadiran para aktifis Samawo ini bertujuan untuk melakukan Audiensi, sekaligus memberikan warning kepada para pegawai di kantor UPT Dinas Pertanian dan Balai Penyuluh Pertanian (BPP), agar lebih terbuka dan transparan dalam menjalankan seluruh program pertanian, seperti program MK-2, keberadaan kelompok tani dan kegiatan-kegiatan lainnya yang masuk diwilayah Kecamatan Wawo.
Ketua Samawo, Muhammad Akbar saat Audensi tersebut, menuntut kepada para pegawai yang bertugas di UPTD Pertanian dan Balai Penyuluh Pertanian (BPP) Kecamatan Wawo, agar mulai sekarang bisa melakukan peremajaan Kelompok Tani (Poktan) diwilayah Kecamatan Wawo. Karena keberadaan sejumlah Poktan tersebut terindikasi banyak yang fiktif alias tidak ada lahan. Selain itu, program Musim Kemarau dua (MK-2),berupa tanaman bibit padi (Sri) dan Optimalisasi Lahan (Oplah), yang dilaksanakan diwilayah Kecamatan Wawo beberapa waktu yang lalu, disinyalir banyak yang tidak sesuai Rencana Usaha Kerja Kelompok (RUKK), terutama berkaitan dengan luas lahan yang dikerjakan dalam program Sri dan Oplah dimaksud.
Akbar melanjutkan, persoalan yang terjadi di Kecamatan Wawo juga adalah yang berkaitan dengan keberadaan dana Gapoktan. Karena sampai saat ini, tidak transparansi pengelolaan uang yang diberikan oleh Negara sebanyak, Rp. 50 hingga 100 juta tersebut. Salah satu contoh yang paling nyata terjadi di Desa Riamau, karena sampai dengan saat ini oknum ketua Gapoktan desa setempat, disinyalir belum mencairkan sama sekali uang Gapoktan tersebut kepada masyarakat yang membutuhkan, untuk simpan pinjam dan lainnya sesuai aturan dalam penggunaan dana Gapoktan dimaksud.
Tidak hanya itu, para petugas BPP Wawo juga disinyalir banyak yang nakal dalam menangani program pertanian. Ulah oknum pegawai BPP seperti ini harus diberikan peringatan keras oleh pimpinan SKPD terkait. Mahasiswa juga meminta kepada para pegawai UPT Pertanian dan BPP Wawo, agar mulai saat ini bisa mengalokasikan pupuk kepada para petani dengan tepat sasaran dan harus sesuai RDKK yang ada, karena selama ini pupuk itu kerap menimbulkan masalah ditengah kehidupan masyarakat. “Kami ingatkan juga pegawai UPTD Pertanian Wawo jangan sampai ada yang nyambi jadi pengecer pupuk, ” tandas Akbar.
Sementara itu, Kepala UPT Dinas Pertanian Kecamatan Wawo, M. Taufan, SST, dihadapan para mahasiswa (Samawo) tersebut, berjanji akan memperbaiki segala kekurangan, sekaligus akan lebih tegas lagi dalam memimpin UPT Pertanian Wawo kedepan. “Pokoknya mulai saat ini, kalau ada pegawai saya yang bermain dan berulah macam-macam, saya akan tindak tegas. Tidak ada toleransi bagi mereka yang dianggap nakal,” tegasnya. (KS-04)
Kehadiran para aktifis Samawo ini bertujuan untuk melakukan Audiensi, sekaligus memberikan warning kepada para pegawai di kantor UPT Dinas Pertanian dan Balai Penyuluh Pertanian (BPP), agar lebih terbuka dan transparan dalam menjalankan seluruh program pertanian, seperti program MK-2, keberadaan kelompok tani dan kegiatan-kegiatan lainnya yang masuk diwilayah Kecamatan Wawo.
Ketua Samawo, Muhammad Akbar saat Audensi tersebut, menuntut kepada para pegawai yang bertugas di UPTD Pertanian dan Balai Penyuluh Pertanian (BPP) Kecamatan Wawo, agar mulai sekarang bisa melakukan peremajaan Kelompok Tani (Poktan) diwilayah Kecamatan Wawo. Karena keberadaan sejumlah Poktan tersebut terindikasi banyak yang fiktif alias tidak ada lahan. Selain itu, program Musim Kemarau dua (MK-2),berupa tanaman bibit padi (Sri) dan Optimalisasi Lahan (Oplah), yang dilaksanakan diwilayah Kecamatan Wawo beberapa waktu yang lalu, disinyalir banyak yang tidak sesuai Rencana Usaha Kerja Kelompok (RUKK), terutama berkaitan dengan luas lahan yang dikerjakan dalam program Sri dan Oplah dimaksud.
Akbar melanjutkan, persoalan yang terjadi di Kecamatan Wawo juga adalah yang berkaitan dengan keberadaan dana Gapoktan. Karena sampai saat ini, tidak transparansi pengelolaan uang yang diberikan oleh Negara sebanyak, Rp. 50 hingga 100 juta tersebut. Salah satu contoh yang paling nyata terjadi di Desa Riamau, karena sampai dengan saat ini oknum ketua Gapoktan desa setempat, disinyalir belum mencairkan sama sekali uang Gapoktan tersebut kepada masyarakat yang membutuhkan, untuk simpan pinjam dan lainnya sesuai aturan dalam penggunaan dana Gapoktan dimaksud.
Tidak hanya itu, para petugas BPP Wawo juga disinyalir banyak yang nakal dalam menangani program pertanian. Ulah oknum pegawai BPP seperti ini harus diberikan peringatan keras oleh pimpinan SKPD terkait. Mahasiswa juga meminta kepada para pegawai UPT Pertanian dan BPP Wawo, agar mulai saat ini bisa mengalokasikan pupuk kepada para petani dengan tepat sasaran dan harus sesuai RDKK yang ada, karena selama ini pupuk itu kerap menimbulkan masalah ditengah kehidupan masyarakat. “Kami ingatkan juga pegawai UPTD Pertanian Wawo jangan sampai ada yang nyambi jadi pengecer pupuk, ” tandas Akbar.
Sementara itu, Kepala UPT Dinas Pertanian Kecamatan Wawo, M. Taufan, SST, dihadapan para mahasiswa (Samawo) tersebut, berjanji akan memperbaiki segala kekurangan, sekaligus akan lebih tegas lagi dalam memimpin UPT Pertanian Wawo kedepan. “Pokoknya mulai saat ini, kalau ada pegawai saya yang bermain dan berulah macam-macam, saya akan tindak tegas. Tidak ada toleransi bagi mereka yang dianggap nakal,” tegasnya. (KS-04)
COMMENTS