Penjabat Bupati Bima Drs. Bachrudin, M.Pd yang bertindak sebagai Inspektur upacara pada peringatan tersebut, membacakan amanat tertulis Presiden Republik Indonesia Joko Widodo
Bima, KS.- Puncak peringatan Hari Ulang Tahun ke-44 Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) tingkat Kabupaten Bima Senin (30/11), di halaman kantor Bupati Bima Jalan Diponegoro nomor 11 Jatiwangi berlangsung dalam suasana khidmat. Penjabat Bupati Bima Drs. Bachrudin, M.Pd yang bertindak sebagai Inspektur upacara pada peringatan tersebut, membacakan amanat tertulis Presiden Republik Indonesia Joko Widodo yang juga sebagai penasehat Nasional KORPRI.
Pada upacara yang juga dihadiri Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bima H. Syamsudin, SH, Sekretaris Daerah Kabupaten Bima Drs. H.M. Taufik, HAK, M.Si, para pejabat eselon dan staf SKPD tersebut menyampaikan lima amanat Presiden. Pertama, lakukan percepatan reformasi birokrasi di semua tingkatan, lakukan reformasi birokrasi tanpa basa – basi, carikan terobosan serta cara – cara baru dengan menghindari business as usual.
Berbagai upaya perbaikan harus terus dilakukan dari hulu sampai hilir, baik pada area perubahan mental aparatur, kelembagaan, ketatalaksanaan, SDM aparatur, akuntabilitas, pengawasan, peraturan perundang – undangan maupun area perubahan pelayanan publik.
Kedua, bangun mentalitas baru yang positif, yang berintegrasi, yang memiliki etos kerja dan berjiwa gotong royong. Bongkar pola pikir dan mentalitas – mentalitas lama yang negatif. Jadikan revolusi mental sebagai gerakan bersama seluruh anggota KORPRI, bukan sebatas program atau proyek yang digerakan oleh anggaran. “Dengan integritas, kita kembalikan jati diri KORPRI sebagai abdi Negara dan Abdi Masyarakat yang terpercaya. Dengan etos kerja, kita tegaskan kembali KORPRI sebagai abdi masyarakat dan pelayanan rakyat yang tangguh serta dengan semangat gotong royong, kita tegakan kembali eksistensi KORPRI sebgai motor penggerak pembangunan nasional,”ujar Pj Bupati Bima, mengutip Presiden RI Joko Widodo.
Ketiga, persiapkan diri menuju birokrasi yang dinamis, inovatid dan responif terhadap perkembangan zaman. Pangkas semua kerumitan birokrasi serta pastikan masyarakat mendapaotkan pelayanan terbaik dengan kualitas tinggi dan tepat waktu yang cepat. Birokrasi harus adaptif dan inovatif dengan tantangan – tantangan baru. Pelayanan publik harus bisa dilakukan dengan lebih efisien dan kompetitif. Untuk itu saya meminta agar mekanisme kerja birokrasi juga harus berubah ke arah sistem pemerintah elektronikat (E-Government), mulai dari budgeting, procurement, audit, katalog, purchasing, cash flow management system dan banyak lagi yang lain. Banyak pekerjaan dalam birokrasi yang bisa dilakukan jauh lebih efisien dengan menggunakan teknologi informasi. “Dengan cara itu, pemberian informasi dan pelayanan pada warga bisa dilakukan dengan lebih cepat, ”paparnya.
Keempat, Jaga netralitas anggota KORPRI dalam pesta demokrasi,khususnya Pemilu Kepala Daerah yang akan diselenggarakan akhir tahun ini. “Saya mengharapkan saudara – saudara benar – benar menjaga netralitas serta tidak menggunakan fasilitas pemerintah untuk kepentingan kampanye pemilukada tersebut. Anggota KORPRI harus fokus pada tugas dan fungsinya, sehingga dapat memberikan pelayanan publik terbaik kepada masyarakat tanpa adanya diskriminasi kepada siapapun juga,”saran Presiden, melalui amanat tertulisnya.
Kelima, semua aparatur birokrasi harus menjadi motor penggerak produktivitas nasional dan daya saing bangsa. “Kita telah memasuki era baru, era persaingan yang bukan lagi antar daerah, antar kota ataupun antar propinsi, tetapi sudah, memasuki persaingan antar Negara,”ingatnya.
Menutup amanatnya, Pj. Bupati yang merilis Presiden mengharapkan dukungan penuh dari jajaran anggota KORPRI untuk mengakselerasi peningkatan daya saing bangsa. “Untuk itu, pada kesempatan ini saya mengajak saudara – saudara sekalian, untuk terus meningkatkan kinerja, mendorong efisiensi, memperkuat sinergi agar pelayanan publik semakin tinggi. Pada giliranya semua akan berujung pada peningkatan kesejahteraan rakyat Indonesia serta penguatan posisi Indonesia di pentas dunia,”harapnya. (KS-Mul)
Pada upacara yang juga dihadiri Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bima H. Syamsudin, SH, Sekretaris Daerah Kabupaten Bima Drs. H.M. Taufik, HAK, M.Si, para pejabat eselon dan staf SKPD tersebut menyampaikan lima amanat Presiden. Pertama, lakukan percepatan reformasi birokrasi di semua tingkatan, lakukan reformasi birokrasi tanpa basa – basi, carikan terobosan serta cara – cara baru dengan menghindari business as usual.
Berbagai upaya perbaikan harus terus dilakukan dari hulu sampai hilir, baik pada area perubahan mental aparatur, kelembagaan, ketatalaksanaan, SDM aparatur, akuntabilitas, pengawasan, peraturan perundang – undangan maupun area perubahan pelayanan publik.
Kedua, bangun mentalitas baru yang positif, yang berintegrasi, yang memiliki etos kerja dan berjiwa gotong royong. Bongkar pola pikir dan mentalitas – mentalitas lama yang negatif. Jadikan revolusi mental sebagai gerakan bersama seluruh anggota KORPRI, bukan sebatas program atau proyek yang digerakan oleh anggaran. “Dengan integritas, kita kembalikan jati diri KORPRI sebagai abdi Negara dan Abdi Masyarakat yang terpercaya. Dengan etos kerja, kita tegaskan kembali KORPRI sebagai abdi masyarakat dan pelayanan rakyat yang tangguh serta dengan semangat gotong royong, kita tegakan kembali eksistensi KORPRI sebgai motor penggerak pembangunan nasional,”ujar Pj Bupati Bima, mengutip Presiden RI Joko Widodo.
Ketiga, persiapkan diri menuju birokrasi yang dinamis, inovatid dan responif terhadap perkembangan zaman. Pangkas semua kerumitan birokrasi serta pastikan masyarakat mendapaotkan pelayanan terbaik dengan kualitas tinggi dan tepat waktu yang cepat. Birokrasi harus adaptif dan inovatif dengan tantangan – tantangan baru. Pelayanan publik harus bisa dilakukan dengan lebih efisien dan kompetitif. Untuk itu saya meminta agar mekanisme kerja birokrasi juga harus berubah ke arah sistem pemerintah elektronikat (E-Government), mulai dari budgeting, procurement, audit, katalog, purchasing, cash flow management system dan banyak lagi yang lain. Banyak pekerjaan dalam birokrasi yang bisa dilakukan jauh lebih efisien dengan menggunakan teknologi informasi. “Dengan cara itu, pemberian informasi dan pelayanan pada warga bisa dilakukan dengan lebih cepat, ”paparnya.
Keempat, Jaga netralitas anggota KORPRI dalam pesta demokrasi,khususnya Pemilu Kepala Daerah yang akan diselenggarakan akhir tahun ini. “Saya mengharapkan saudara – saudara benar – benar menjaga netralitas serta tidak menggunakan fasilitas pemerintah untuk kepentingan kampanye pemilukada tersebut. Anggota KORPRI harus fokus pada tugas dan fungsinya, sehingga dapat memberikan pelayanan publik terbaik kepada masyarakat tanpa adanya diskriminasi kepada siapapun juga,”saran Presiden, melalui amanat tertulisnya.
Kelima, semua aparatur birokrasi harus menjadi motor penggerak produktivitas nasional dan daya saing bangsa. “Kita telah memasuki era baru, era persaingan yang bukan lagi antar daerah, antar kota ataupun antar propinsi, tetapi sudah, memasuki persaingan antar Negara,”ingatnya.
Menutup amanatnya, Pj. Bupati yang merilis Presiden mengharapkan dukungan penuh dari jajaran anggota KORPRI untuk mengakselerasi peningkatan daya saing bangsa. “Untuk itu, pada kesempatan ini saya mengajak saudara – saudara sekalian, untuk terus meningkatkan kinerja, mendorong efisiensi, memperkuat sinergi agar pelayanan publik semakin tinggi. Pada giliranya semua akan berujung pada peningkatan kesejahteraan rakyat Indonesia serta penguatan posisi Indonesia di pentas dunia,”harapnya. (KS-Mul)
COMMENTS