Kepala Work Shop Kabupaten Bima Ardiansyah setuju dengan permintaan anggota DPRD tersebut.
Bima, KS.- Menanggapi pernyataan Sekretaris Banggar Legislatif Ir.Suryadin pada koran ini edisi sebelumnya, yang meminta penggelolaan alat berat Dinas PU Kabupaten Bima dikelola pihak ketiga, Kepala Work Shop Kabupaten Bima Ardiansyah setuju dengan permintaan anggota DPRD tersebut.
Kepada koran Stabilitas Sabtu lalu, Ardiansyah mengaku setuju dengan permintaan anggota DPRD duta Golkar tersebut. Karena menurutnya, jika pihak ketiga yang mengelolanya, maka akan lebih bagus ketimbang Work Shop, sebab pihak ketiga akan menanggung segala biaya perawatan dan termasuk target PADnya. “Saya sangat setuju jika alat berat ini dikelola pihak ketiga, dan memang dari dulu saya mengusulkan itu. Apalagi setiap tahun kita tidak mampu memenuhi target PAD,” aku lelaki yang akrab disapa Yan tersebut.
Dikatakannya, selama dua tahun terakhir capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari pengelolaan alat berat, memang merosot dan tidak pernah melebihi setengah dari target. Itu dikarenakan kondisi alat berat yang sudah banyak yang rusak. “ Untuk tahun ini saja, dari target PAD Rp. 700 juta kita hanya mampu menyetor Rp.150 juta saja,” akunya.
Dijelaskannya, kenapa tidak mampu mencapai setengah dari target? Karena sejumlah alat berat yang dikelola banyak yang rusak. Mobil walas sudah rusak, gredek sudah dua tahun tidak digunakan, sementara dua unit Exafator hanya satu yang bisa digunakan, satunya lagi sudah satu tahun rusak. “Pendapatan dari mana yang mau kita setor, sementara alat banyak yang rusak dan tidak ada biaya perawatan. Kita sudah usulkan biaya perawatan, namun ditolak. Saat ini hanya satu Exafator, satu tronton dan 5 dum truk yang memberikan kontribusi PAD, “ bebernya.
Selain kondisi alat banyak yang rusak, persaingan menjadi penyebab utama merosotnya PAD di Work Shop. Karena belakangan banyak alat berat milik swasta yang digunakan untuk kerja paket proyek di Kabupaten Bima, sehingga alat berat di Work Shop tidak ada yang menyewanya. “ Yang kerja proyek di Kabupaten Bima,tidak ada yang menyewa alat berat kita, karena kita hanya punya satu dan itupun harus ngantri.Jadi para kontraktor lebih memilih menyewa alat milik swasta, karena swasta punya alat banyak,” tandasnya.
Menurutnya, rencana pengelolaan oleh pihak ketiga itu sangat bangus. Karena seperti yang dilakukan Dinas Kelautan Dan Perikanan, alat berat mereka dikelola pihak ketiga, sehingga mereka banyak memperoleh PAD. “ Kalau kita hanya dituntut genjot PAD sementara biaya perawatan alat tidak ada, lah bagaimana jadinya, apa iya kita harus pakai uang sendiri untuk perawatannya ? ,” cetusnya. (KS-02)
Kepada koran Stabilitas Sabtu lalu, Ardiansyah mengaku setuju dengan permintaan anggota DPRD duta Golkar tersebut. Karena menurutnya, jika pihak ketiga yang mengelolanya, maka akan lebih bagus ketimbang Work Shop, sebab pihak ketiga akan menanggung segala biaya perawatan dan termasuk target PADnya. “Saya sangat setuju jika alat berat ini dikelola pihak ketiga, dan memang dari dulu saya mengusulkan itu. Apalagi setiap tahun kita tidak mampu memenuhi target PAD,” aku lelaki yang akrab disapa Yan tersebut.
Dikatakannya, selama dua tahun terakhir capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari pengelolaan alat berat, memang merosot dan tidak pernah melebihi setengah dari target. Itu dikarenakan kondisi alat berat yang sudah banyak yang rusak. “ Untuk tahun ini saja, dari target PAD Rp. 700 juta kita hanya mampu menyetor Rp.150 juta saja,” akunya.
Dijelaskannya, kenapa tidak mampu mencapai setengah dari target? Karena sejumlah alat berat yang dikelola banyak yang rusak. Mobil walas sudah rusak, gredek sudah dua tahun tidak digunakan, sementara dua unit Exafator hanya satu yang bisa digunakan, satunya lagi sudah satu tahun rusak. “Pendapatan dari mana yang mau kita setor, sementara alat banyak yang rusak dan tidak ada biaya perawatan. Kita sudah usulkan biaya perawatan, namun ditolak. Saat ini hanya satu Exafator, satu tronton dan 5 dum truk yang memberikan kontribusi PAD, “ bebernya.
Selain kondisi alat banyak yang rusak, persaingan menjadi penyebab utama merosotnya PAD di Work Shop. Karena belakangan banyak alat berat milik swasta yang digunakan untuk kerja paket proyek di Kabupaten Bima, sehingga alat berat di Work Shop tidak ada yang menyewanya. “ Yang kerja proyek di Kabupaten Bima,tidak ada yang menyewa alat berat kita, karena kita hanya punya satu dan itupun harus ngantri.Jadi para kontraktor lebih memilih menyewa alat milik swasta, karena swasta punya alat banyak,” tandasnya.
Menurutnya, rencana pengelolaan oleh pihak ketiga itu sangat bangus. Karena seperti yang dilakukan Dinas Kelautan Dan Perikanan, alat berat mereka dikelola pihak ketiga, sehingga mereka banyak memperoleh PAD. “ Kalau kita hanya dituntut genjot PAD sementara biaya perawatan alat tidak ada, lah bagaimana jadinya, apa iya kita harus pakai uang sendiri untuk perawatannya ? ,” cetusnya. (KS-02)
COMMENTS